Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

73 Tahun UGM: Selain Jokowi, 8 Menteri Kabinet Joko Widodo Ini Alumnus Universitas Gadjah Mada

image-gnews
Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ketiga kanan) menerima Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Lim Jock Hoi di Istana Merdeka, Jakarta, 22 Maret 2018. Pertemuan tersebut membahas beberapa pandangan Presiden terkait ASEAN seperti pembangunan gedung baru Sekretariat Jenderal ASEAN. TEMPO/Subekti.
Presiden Joko Widodo didampingi Mensesneg Pratikno (kanan) dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (ketiga kanan) menerima Sekretaris Jenderal Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) Lim Jock Hoi di Istana Merdeka, Jakarta, 22 Maret 2018. Pertemuan tersebut membahas beberapa pandangan Presiden terkait ASEAN seperti pembangunan gedung baru Sekretariat Jenderal ASEAN. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pada 19 Desember 1949, kelahiran Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan enam fakultas berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1949. Prof Dr M. Sardjito pun ditetapkan sebagai Rektor UGM pertama. Lalu, Dewan Kurator UGM juga dibentuk yang terdiri dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX (Ketua Kehormatan), Sri Paku Alam VIII (Ketua), wakil ketua, dan anggota.

Presiden Jokowi merupakan alumnus UGM, tepatnya dari Fakultas Kehutanan. Namun, selain Presiden RI ini, UGM mengeluarkan lulusan yang paling banyak bekerja di pemerintahan, termasuk dalam jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju (2019-2024).

Baca: Pukat UGM: Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Melemah

Menteri Kabinet Jokowi Lulusan UGM

Berikut adalah daftar menteri kabinet pemerintahan Jokowi yang merupakan lulusan UGM.

1. Menko Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD

Melansir alumni.ugm.ac.id, Mahfud MD yang lahir pada 13 Mei 1957 di Sampang, Madura merupakan seorang guru besar Universitas Islam Indonesia (UII). Menko Politik, Hukum, dan Keamanan ini juga merupakan lulusan Fakultas Hukum UII dan Jurusan Sastra Arab, Fakultas Sastra dan Budaya UGM. Selain itu, ia juga mendapat beasiswa penuh dari UII untuk melanjutkan program pascasarjana di UGM.

2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono

Menteri yang dijuluki “Daendels Baru” oleh Presiden Jokowi ini menempuh pendidikannya di Teknik Geologi UGM pada 1979. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikannya di Colorado State University, Amerika Serikat dengan mengambil jurusan teknik sipil.

3. Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Sebelum menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (2019-2024), Airlangga Hartati pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian (2015). Ia menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Mesin UGM dan berhasil lulus pada 1987. Ia juga pernah menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Teknik UGM dan Ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2006-2009). Di kancah internasional, ia mendapat penghargaan ASEAN Engineering Honorary dari Asean Federation of Engineering Organization di Myanmar (2004).

4. Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi

Budi Karya Sumadi merupakan alumnus dari jurusan Teknik Arsitektur UGM pada 1981. Ia merupakan Menteri Perhubungan, setelah sebelumnya menjabat pada posisi yang sama menggantikan Ignasius Jonan.

5. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Muhadjir Effendy menempuh pendidikan di IKIP Negeri Malang (sekarang, Universitas Negeri Malang). Setelah itu, ia melanjutkan pascasarjana di Magister Administrasi Publik (MAP) UGM pada 1996. Usai lulus dari UGM, ia memilih Program Doktor Ilmu-Ilmu Sosial, Pascasarjana Universitas Airlangga. Melansir umm.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) periode 2000-2016. Sebelum menjadi Menko PMK, ia menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

6. Menteri Sekretaris Negara, Pratikno

Melansir setneg.go.id, sebelum menjadi Menteri Sekretaris Negara, Pratikno ia pernah menjabat sebagai Rektor UGM. Ia juga merupakan lulusan Ilmu Pemerintahan, Fisipol UGM pada 1985. Pria kelahiran 1962 ini juga pernah menempuh pendidikan di luar negeri, yaitu Flinders University, Australia dan University of Birmingham, Inggris.

7. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi

Perempuan kelahiran 1962 ini menempuh pendidikan di Jurusan Hubungan Internasional Fisipol UGM. Setelah berhasil lulus dari sini, ia berhasil meraih gelar S2 di bidang Hukum Uni Eropa dari Haagse Hogeschool, Belanda. Selain itu, ia juga pernah mendalami studi tentang hak asasi manusia di Universitas Oslo, seperti dilansir p2k.unkris.ac.id.

8. Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto

Terawan Agus Putranto merupakan alumnus Fakultas Kedokteran UGM pada 1990. Lalu, ia menempuh pendidikan Militer Angkatan Darat. Sebelum diangkat menjadi Menteri Kesehatan, ia pernah menjabat sebagai Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Jokowi memutuskan mengganti Menteri Kesehatan dari Terawan Agus Putranto menjadi Budi Gunadi Sadikin pada 22 Desember 2020.

RACHEL FARAHDIBA R 

Baca juga: Kilas Balik Berdirinya UGM: Peran Sultan Hamengkubuwono IX, Siapa Rektor UGM Pertama?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

13 menit lalu

Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud MD membacakan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Mahfud Ralat Negara yang Pernah Batalkan Pemilu: Yang Benar Austria

Mahfud Md meralat salah satu negara yang pernah membatalkan Pemilu. Sebelumnya dia menyebut Australia, harusnya Austria.


Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

19 menit lalu

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, ketika ditemui usai pertemuan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
Golkar dan Demokrat Klaim Siapkan Kader Terbaik untuk Kabinet Pemerintah Mendatang

Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Partai Demokrat bicara soal persiapan kader terbaiknya untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang.


Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

37 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (tengah) dan Menhan Prabowo Subianto (kanan) mengikuti acara buka bersama di Istana Negara, Jakarta, Kamis 28 Maret 2024. Presiden Joko Widodo menggelar silaturahim dan buka puasa bersama dengan para pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju serta perwira tinggi TNI dan Polri. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Usai Buka Puasa Bersama Jokowi, Airlangga-AHY-Budi Arie Ungkap Hal Ini

Kemensesneg menggelar acara buka puasa bersama yang mempertemukan Jokowi dengan para menterinya. Bahas kabinet Prabowo?


Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

51 menit lalu

Massa pro hasil Pemilu 2024 dari berbagai elemen masyarakat melakukan demo  di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Jakarta, Rabu, 27 Maret 2024. Para peserta demo menyuarakan untuk menghormati hasil Pemilu dan berhenti untuk menyuarakan narasi Pemilu curang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Komite HAM PBB Khawatir dengan Proses Pemilu 2024 di Indonesia

Komite HAM PBB mengangkat isu adanya dugaan pengaruh yang tidak semestinya dalam Pemilu 2024 di Indonesia.


Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

1 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu RI Rahmat Bagja ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, pada Rabu, 13 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
Bawaslu Sebut Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Menteri Tak Penuhi Syarat Materiil

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menko Perekonomian Airlangga Hartato, dan Menteri BUMN Erick Thohir dilaporkan melakukan pelanggaran pemilu.


Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Tim Ganjar-Mahfud Ungkap 4 Aspek Abuse of Power Jokowi dalam Politisasi Bansos

Menurut Chico, Ganjar-Mahfud tidak mempersoalkan siapa yang menang dan kalah, namun menggugat masalah penyelenggaraan Pemilu 2024.


Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

3 jam lalu

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar - Mahfud saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas gugatan Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024, sepanjang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Pro-Kontra soal 4 Menteri Jokowi Diminta Jadi Saksi di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud meminta MK memanggil sejumlah menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa pilpres.


Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

4 jam lalu

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Di sidang MK Bawaslu Akui Terima Laporan Jokowi Bagi Bansos di Dekat Spanduk Prabowo-Gibran, tapi...

Bawaslu mengakui menerima laporan terkait Jokowi membagikan bansos di dekat spanduk Prabowo dan Gibran di sidang sengketa Pilpres 2024 di MK.


Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

5 jam lalu

Ilustrasi pegawai negeri sipil (PNS). TEMPO/Subekti
Gaji ke-13 PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pensiuan Cair Mulai Juni 2024, Berikut 2 Golongan yang Tak Menerimanya

Gaji ke-13 dicairkan pada Juni 2024 ketika masa awal pendidikan. Ada 2 golongan PNS, Prajurit TNI, dan anggota Polri yang tak terima. Siapa mereka?


Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

5 jam lalu

Menteri BKPM Bahlil Lahadalia saat menyerahkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Penyerahan zakat ini juga diikuti oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan lembaga negara, kepala daerah, direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perwakilan perusahaan swasta, hingga tokoh publik. TEMPO/Subekti.
Bahlil Sebut PP Penambahan Saham dan Perpanjangan Kontrak Freeport Masih Dibahas

Penambahan saham Indonesia dan perpanjangan kontrak Freeport akan diatur dalam peraturan pemerintah.