Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Buruh Targetkan Raih 7 Juta Suara Nasional pada Pemilu 2024

Reporter

image-gnews
Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka
Presiden Partai Buruh Said Iqbal memberikan keterangan dalam aksi buruh di sekitar Istana Negara, Jakarta, Rabu, 12 Oktober 2022. Apabila enam tuntutan demo buruh tidak diperhatikan pemerintah, Saiq mengklaim akan ada aksi mogok buruh dalam skala nasional. TEMPO/Aqsa Hamka
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Buruh menargetkan untuk lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal meyakini pihaknya mampu lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen.

Hal ini mengingat Partai Buruh yang memiliki pemilih potensial dari anggota serikat buruh yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Partai Buruh akan menargetkan empat persen parliamentary threshold dan kami punya di lima provinsi besar basis buruh di Jawa Barat, Jawa Timur, Kepulauan Riau, DKi dan Banten. Anggota captive market-nya Partai Buruh dari 10 organisasi buruh tani, nelayan, dan sebagainya itu 10 juta,” jelas Said Iqbal di Kantor KPU, Jakarta pada Rabu, 14 Desember 2022 malam.

Dari jumlah tersebut, Said Iqbal mengatakan pihaknya menargetkan perolehan suara nasional berkisar 6-7 juta suara.

“Maka empat persen dari total suara sah nasional ada 6 juta. Target suara Partai Buruh 6-7 juta,” ungkap Said.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Partai Buruh termasuk dalam partai kelas pekerja. Sehingga, Partai buruh dapat dengan mudah mendapatkankan captive market.

“Partai Buruh adalah partai kelas pekerja, sehingga mudah untuk mengambil captive market. Go back home. Kembali ke rumah sendiri, karena partai buruh telah hadir,” ujarnya.


Strategi Partai Buruh untuk Pemilu 2024

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Demi mencapai target lolos ambang batas parlemen, ada sejumlah strategi yang akan dimainkan oleh Partai Buruh.

Pertama, mereka akan memaksimalkan di lima provinsi dengan basis buruh terbesar di Indonesia.

“Strategi yang dibangun oleh Partai Buruh untuk mencapai suara 6-7 juta atau 4 persen suara sah nasional adalah satu, lima golden land atau lima tanah emas akan di all-out kan. Ini ada 10 juta anggota Partai Buruh yakni Jawa Barat, Jawa Timur, DKI, Banten, dan Kepulauan Riau,” kata Said Iqbal.

Selanjutnya, Partai Buruh akan memainkan sejumlah isu yang berkaitan dengan erat para pekerja atau buruh.

“Strategi kedua, Partai Buruh adalah partai segmented, partai kelas. Isu upah itu akan ditangkap oleh buruh, isu land reform/reforma agraria itu akan ditangkap. Partai Buruh anti UU KUHP, Partai Buruh anti impor, Partai Buruh anti kepada UU Omnibus Law. Partai Buruh juga anti diskriminasi terhadap hak-hak perempuan, hak-hak masyarakat adat, lingkungan hidup, dan Hak Asasi Manusia (HAM),” jelas Said.

AMI HEPPY SETYOWATI


Baca: 
Partai Buruh Targetkan Lolos Ambang Batas Parlemen hingga Dapat Kursi Wali Kota

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

35 menit lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat memberikan keterangan kepada awak media di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. ANTARA/HO-Puspen Kementerian Dalam Negeri
Respons KPU Saat Mendagri Minta Cegah Kebocoran Data Pemilih Pilkada 2024

Tito Karnavian mengingatkan KPU tentang potensi pidana jika terjadi kebocoran data pemilih Pilkada 2024.


Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

2 jam lalu

Ketua KPU Akui Sistem Noken di Pemilu 2024 Agak Aneh, Perolehan Suara Berubah di Semua Partai

Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengakui sistem noken pada pemilu 2024 agak aneh. Apa sebabnya?


Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Wakil Ketua Tim Hukum Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Fahri Bachmid, saat mewakili pasangan calon presiden nomor urut 02 sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Foto: Istimewa
Tim Hukum TKN Sebut Gugatan PDIP di PTUN Tak Pengaruhi Pelantikan Prabowo-Gibran

Tim Prabowo-Gibran mengatakan gugatan PDIP ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU RI tidak akan mempengaruhi pelantikan pemenang Pilpres


Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

4 jam lalu

Hakim konstitusi Anwar Usman (kiri) menggunakan inhaler di sela-sela sidang sengketa pileg di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Senin, 29 April 2024. Sumber: Tangkapan layar YouTube MK
Dianggap Tak Serius Hadapi Sidang Sengketa Pileg oleh MK, Komisioner KPU Kompak Membantah

Komisioner KPU menegaskan telah mempersiapkan sidang di MK dengan sungguh-sungguh sejak awal.


Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

10 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Mendagri Tito Serahkan DP4 ke KPU untuk Susun DPT Pilkada 2024

Penyerahan DP4 ini dilakukan secara simbolis oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari.


KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

13 jam lalu

Petugas panitia pemungutan suara mengisi undangan pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih di Tangerang,Banten, Senin 7 Juli 2014. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
KPU Jakarta Buka Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Berikut Jadwal dan Syaratnya

KPU kabupaten/kota Sejakarta resmi membuka pendaftaran bagi petugas Panitia Pemungutan Suara alias PPS pada Kamis, 2 Mei 2024.


Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

22 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Pilkada 2024: Mendagri Sebut DP4 Capai 207 Juta Jiwa

Mendagri mengingatkan agar KPU melindungi keamanan data pemilih untuk Pilkada 2024.


Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

23 jam lalu

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Tito Karnavian Pastikan Pilkada Serentak Digelar 27 November 2024

Mendagri Tito Karnavian mengatakan sebelumnya memang ada wacana yang muncul untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada.


PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

1 hari lalu

Ketua Tim Hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun mengikuti sidang perdana gugatan PDI Perjuangan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pilpres 2024 di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta, Kamis 2 Mei 2024. Sidang perdana yang berlangsung tertutup itu beragendakan pemeriksaan kelengkapan administrasi. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
PDIP Ubah Isi Petitum Gugatan di PTUN, Ini Alasannya

PDIP sudah mengajukan gugatan ke PTUN sebelum MK menyampaikan putusan sengketa pilpres 2024.


Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

1 hari lalu

Logo PDIP
Kuasa Hukum Prabowo-Gibran: PDIP Tak Punya Legal Standing Gugat KPU

Kuasa Hukum Prabowo-Gibran, Maulana Bungaran, mengatakan PDIP tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan ke PTUN di perkara ini