Komnas HAM Belum Terima Laporan dari Keluarga Korban Paniai Soal Kasasi

Reporter

Editor

Febriyan

Suasana sidang pembacaan dakwaan kasus pelanggaran HAM Paniai, Papua, di Pengadilan Negeri Makassar, pada Rabu, 21 September 2022. Mayor Infanteri Purnawirawan Isak Sattu menjadi terdakwa dalam kasus ini. dok. Koalisi Masyarakat SIpil.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan belum menerima laporan dari keluarga korban kasus pelanggaran HAM berat Paniai terkait vonis bebas terhadap Mayor Infanteri (Purn) Isak Sattu. Dia menyatakan keluarga korban bisa saja meminta agar penuntut umum untuk mengajukan kasasi.

“Iya, belum ada,” tutur Wakil Ketua Komnas HAM, Abdul Haris Semendawai, Jumat, 9 Desember 2022. 

Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar memberikan vonis bebas terhadap Mayor Inf (Purn) Isak Sattu yang menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat Paniai dalam sidang Kamis kemarin, 8 Desember 2022. Hakim membebaskan Isak dari segala dakwaan jaksa.

Abdul Haris yang datang pada sidang tersebut menyatakan dalam putusannya, majelis hakim menilai dakwaan jaksa bahwa ada pelanggaran hak asasi manusia di Paniai tidak terpenuhi. Meskipun kecewa dengan putusan itu, dia menyatakan menghormati putusan hakim.

Perihal kemungkinan pengajuan kasasi, Abdul Haris menyatakan pihak korban bisa saja meminta jaksa untuk mengajukannya meskipun pengadilan HAM bersifat ad hoc. 

“Boleh kalau cuma ngomong (minta), tapi yang mengajukan bukan korban tapi penuntut umum. Itu hukum acaranya begitu,” kata dia.

Kronologi singkat kasus Paniai

Kasus Paniai ini diketahui berawal pada malam 7 Desember 2014 di Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua. Kejadian ini ditengarai diawali oleh teguran kelompok pemuda kepada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membawa mobil Toyota Fortuner Hitam tanpa menyalakan lampu. Teguran itu rupanya menyebabkan pertengkaran yang berujung penganiayaan oleh TNI.

Esok harinya, 8 Desember 2014, rombongan masyarakat Ipakiye berangkat menuju Enarotali, mendatangi Polsek Paniai dan Koramil untuk meminta penjelasan. Masyarakat berkumpul di Lapangan Karel Gobai yang terletak di depan Polsek dan Koramil sambil menyanyi dan menari sebagai bentuk protes terhadap tindakan aparat sehari sebelumnya.

Merasa tak mendapat tanggapan, situasi memanas dan masyarakat mulai melempari pos polisi dan pangkalan militer dengan batu. Aparat menanggapi aksi tersebut dengan penembakan untuk membubarkan massa. Empat orang warga sipil tewas dalam kasus paniai dan tujuh belas lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Komnas HAM pun menyatakan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat.

ALFITRIA NEFI PRATIWI






Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

14 jam lalu

Komnas HAM Cabut Perjanjian Jeda Kemanusiaan di Papua

Inisiatif perjanjian Jeda Kemanusiaan dianggap menyalahi prosedur pengambilan keputusan di Komnas HAM.


Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

23 jam lalu

Jeda Kemanusiaan Papua Berakhir Pekan Ini, ULWMP Kritik Komitmen Pemerintah RI

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menilai Komnas HAM dan pemerintah RI belum menunjukkan komitmen pada kesepakatan ini


Penasihat Hukum Ketua Panpel Arema FC Rujuk Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk Materi Pleidoi

4 hari lalu

Penasihat Hukum Ketua Panpel Arema FC Rujuk Laporan TGIPF Tragedi Kanjuruhan untuk Materi Pleidoi

Penasihat hukum berkukuh bahwa Abdul Haris dan Suko Sutrisno, yang dituntut 6 tahun 8 bulan, tidak bertanggung jawab timbulnya tragedi Kanjuruhan.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

4 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Dua Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan Dituntut 6 Tahun 8 Bulan Penjara

4 hari lalu

Dua Terdakwa Kasus Tragedi Kanjuruhan Dituntut 6 Tahun 8 Bulan Penjara

Dua orang terdakwa kasus tragedi Kanjuruhan Malang, yakni Suko Sutrisno dan Abdul Haris dituntut 6 tahun 8 bulan penjara


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

5 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

7 hari lalu

Kronologi Warga Diduga Ditembak Mati di Dogiyai Papua Tengah Versi Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Dogiyai, Papua Tengah, mengadu dan melapor ke Komnas HAM atas kasus dugaan penembakan dan pembunuhan oleh polisi


Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

8 hari lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

9 hari lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

9 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.