Komnas HAM Akan Panggil BPOM Soal Kasus Gagal Ginjal Akut

Reporter

Editor

Febriyan

Desi Permatasari (kedua dari kanan), ibu dari pasien gagal ginjal akut yang hingga kini masih terbaring kaku di RSCM. Desi menceritakan kondisi anaknya pada Rabu, 30 November 2022.

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Hari Kurniawan, menyatakan akan memanggil Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 23 Desember terkait kasus gagal ginjal akut pada anak.  Komnas HAM menerima laporan dari keluarga pasien hari ini. 

Pernyataan itu disampaikan Hari setelah menghadiri audiensi dengan keluarga pasien gagal ginjal akut pada anak hari ini, Jumat, 9 Desember 2022. Empat keluarga korban beserta tim advokasi mendatangi Komnas HAM untuk mengadukan perhatian pemerintah yang minim.

“Kami akan memanggil BPOM di tanggal 23 Desember untuk kita mintai keterangan. Karena kita melihat secara sistem ini sudah salah kaprah,” kata Hari. 

Hari menyatakan pihaknya memanggil BPOM untuk dimintai keterangan terkait izin edar obat sirop anak yang mengandung cemaran Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di atas ambang batas.

Komnas HAM, menurut Hari, sebenarnya telah tiga kali menerima laporan terkait kasus gagal ginjal akut ini. Dia menyatakan mereka pun telah memanggil pihak produsen obat yang disebut menyebabkan masalah tersebut. 

"Kami sudah bertindak memanggil perusahaan farmasi tersebut namun mereka mangkir. Sudah dua kali pemanggilan mereka mangkir," kata Hari.

Tim advokasi keluarga korban sebut ada upaya pengabaian dan pembiaran

Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, yang masuk ke dalam tim advokasi pendamping keluarga korban gagal ginjal akut buka suara ihwal hasil audiensi. Dia mengatakan, pihak keluarga korban gagal ginjal akut pada anak meminta agar Komnas HAM dapat menyelidiki pemerintah yang dianggap tak acuh terhadap pengawasan obat

“Ada upaya pengabaian dan pembiaran terkait masuknya zat beracun ke dalam obat,” kata Al Araf pada kesempatan yang sama.

Selain meminta agar mengusut BPOM, kuasa hukum dan keluarga juga mendesak agar pemerintah menetapkan kasus ini sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). 

“Sudah memenuhi syarat peraturan menteri kesehatan itu juga diabaikan sampai sekarang,” kata Awan Puryadi selaku kuasa hukum keluarga korban yang juga ikut dalam pertemuan itu. 

Tempo telah mencoba mengkonfirmasi hal ini kepada BPOM, akan tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada jawaban. 

Korban mengajukan gugatan class action

Sebelumnya, sebanyak 25 keluarga korban gagal ginjal akut mengajukan gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Mereka menggugat secara perdata sembilan pihak untuk bertanggung jawab atas kondisi anaknya. Kesembilan pihak itu adalah Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), PT Afi Farma Pharmaceutical Industry, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Tirta Buana Kemindo, CV Mega Integra, PT Logicom Solution, CV Budiarta, dan PT Megasetia Agung Kimia.

Kementerian Kesehatan menyatakan kasus gagal ginjal akut terjadi karena konsumsi obat sirup yang tercemar Etilen Glikol (EG) dan Dietilen Glikol (DEG) di luar batas aman. BPOM pun telah mengidentifikasi sejumlah obat yang tercemar tersebut dan menarik izin edarnya.  

Kementerian Kesehatan pada awal November 2022 lalu menyatakan tak ada lagi kasus baru gagal ginjal akut. Menurut data mereka, sepanjang Januari hingga November lalu terdapat 323 kasus gagal ginjal akut dengan 190 anak diantaranya dinyatakan meninggal. 

Bareskrim Polri dan BPOM saat ini telah menetapkan empat perusahaan sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Mereka adalah PT Afi Farma, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Yarindo Farmatama sebagai produsen obat sirup dan CV Samudera Chemical sebagai pemasok bahan baku obat yang diduga tercemar EG dan DEG.  

ALFITRIA NEFI PRATIWI

Catatan: Berita ini telah mengalami perubahan judul pada Jumat, 9 Desember 2022 pukul 19.33 WIB. Judul awal berita ini adalah,"BPOM 2 Kali Mangkir dari Panggilan Kasus Gagal Ginjal Akut, Komnas HAM: Kami Panggil Lagi". Perubahan karena ada kesalahpahaman ucapan narasumber terkait soal pihak yang mangkir dari panggilan. 






Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

9 jam lalu

Komnas HAM Sesalkan Sidang Kasus Tragedi Kanjuruhan Dilaksanakan Tertutup

Uli menyebut persidangan tragedi Kanjuruhan memiliki urgensi untuk dijalankan secara terbuka.


Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

18 jam lalu

Kasus Penembakan Warga Dogiyai, Papua Tengah, Dilaporkan ke Komnas HAM

Komnas HAM menyatakan akan menelaah terlebih dahulu soal laporan kasus penembakan warga Dogiyai, Papua Tengah.


Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Perorangan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

1 hari lalu

Bareskrim Polri Tetapkan Empat Tersangka Perorangan dalam Kasus Gagal Ginjal Akut Anak

Penyidik menetapkan empat tersangka perorangan dalam kasus gagal ginjal akut yang kaitannya dengan korporasi. Kemudian telah dilakukan penahanan.


Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

1 hari lalu

Komnas HAM Didesak Bentuk Tim Pencari Fakta Kasus Dogiyai

Pelapor akan mendatangi kantor Komnas HAM Senin siang ini.


Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

2 hari lalu

Kementerian Kesehatan Persiapkan Vaksinasi Covid-19 untuk Bayi dan Balita

Kementerian Kesehatan akan melakukan upaya sosialisasi vaksinasi Covid-19 untuk balita kepada masyarakat.


Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

2 hari lalu

Komnas HAM Apresiasi Vonis Seumur Hidup Pelaku Mutilasi Warga Mimika

Komnas HAM berharap putusan ini dapat menjadi sinyal langkah maju dalam penegakan hukum dan hak asasi manusia di Papua.


Polda Metro Jaya Sita Ratusan Ribu Obat Palsu dan Ilegal, Sebelas Orang Ditangkap

4 hari lalu

Polda Metro Jaya Sita Ratusan Ribu Obat Palsu dan Ilegal, Sebelas Orang Ditangkap

Polisi menyita 430 ribu butir obat palsu dan ilegal dari tangan para tersangka


Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

6 hari lalu

Curigai Ada yang Biayai Anton Gobay, Kabareskrim: Kami akan Telusuri Duitnya Dari Mana

Kabareskrim Komjen Agus Andrianto mengatakan pihaknya menindaklanjuti kasus penangkapan WNI tersebut dengan menelusuri sumber keuangan Anton Gobay.


Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

9 hari lalu

Komnas HAM Minta Panglima TNI dan MA Awasi Peradilan Kasus Mutilasi 4 Warga Papua

Permintaan ini disampaikan Komnas HAM karena proses peradilan kasus mutilasi tersebut masih belum transparan dan efektif.


Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

9 hari lalu

Komnas HAM Soroti 6 Hal dari Sidang Mutilasi 4 Warga Mimika yang Libatkan Anggota TNI

Komnas HAM mengatakan proses pengadilan mengabaikan aksesbilitas bagi keluarga korban untuk mengikuti seluruh tahapan persidangan.