RKUHP Disahkan, Menkumham Janji Akan Sosialisasikan ke Berbagai Pihak

Reporter

Editor

Febriyan

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan draf laporan tanggapan Pemerintah terkait Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) kepada Ketua Sidang Paripurna Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dalam sidang paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah disahkan menjadi UU. Pengesahan itu dilakukan dalam masa sidang Rapat Paripurna DPR ke-11 yang digelar pada Selasa 6 Desember 2022. Sidang Rapat Paripurna Masa Sidang ke-11 yang salah satunya untuk mengesahkan RKUHP menjadi UU ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - DPR resmi mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dalam rapat paripurna yang digelar hari ini, Selasa, 6 Desember 2022. Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, menyatakan ada masa jeda selama 3 tahun sebelum undang-undang tersebut resmi berlaku.

Dia menjelaskan, masa jeda ini akan digunakan pemerintah dan DPR untuk mensosialisasikan pasal-pasal KUHP. Adapun sasarannya, kata dia, adalah aparat penegak hukum, masyarakat, hingga kampus.

“Dalam masa tiga tahun ini kita akan adakan sosialisasi ke penegak hukum, masyarakat, ke kampus-kampus, untuk menjelaskan konsep filosofi dan lain-lain dari RKUHP,” kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 6 Desember 2022.

Menurut dia, waktu 3 tahun cukup panjang untuk menggelar sosialisasi maupun screening terhadap penegak hukum, jaksa, hakim, dan polisi. Ia juga bakal mensosialisasikan kepada advokat, pegiat HAM, hingga akademisi kampus.

“Kampus-kampus jangan salah ngajar, dosen-dosen jangan salah menjelaskan,” kata dia.

RKUHP disebut akan memunculkan banyak buku yang menjelaskan substansinya

Yasonna Laoly mengatakan sahnya RKUHP bakal memunculkan banyak buku yang diterbitkan profesor untuk menjelaskan substansinya. Politikus PDIP itu menilai buku ini akan membantu memberikan pencerahan ihwal pasal-pasal dalam KUHP.

“Dari kitab ini akan dilahirkan banyak buku, tentang pertanggungjawabab pidana, tentang kriminal, tentang hukuman, dan lain-lain. Dan ini kan membantu kampus, penegak hukum, untuk menjelaskan,” ujarnya.

Dalam draf akhir RKUHP versi 30 November 2022, undang-undang tersebut terdiri atas 624 pasal dan 37 bab. Sebelum disahkan, Ketua Komisi III, Bambang Wuryanto, memaparkan proses pembentukannya  yang merupakan limpahan dari DPR periode sebelumnya. Menurut dia, RKUHP membawa misi dekolonialisasi, konsolidasi, dan harmonisasi hukum pidana.

“RUU KUHP merupakan upaya rekodifikasi, terbuka terhadap seluruh ketentuan pidana dan menjawab seluruh perkembangan yang ada di masyarakat saat ini,” kata Bambang.

Komisi III klaim pembahasan RKUHP digelar secara terbuka

Bambang Wuryanto mengatakan pembahasan RKUHP digelar secara terbuka dan penuh hati-hati, termasuk pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Politikus yang juga berasal dari PDIP itu menyebut penyempurnaan RKUHP dilakukan secara holistik dengan mangakomodasi masukan dari masyarakat.

Menurut dia, eksistensi RKUHP menjadi penting untuk mereformasi hukum sesuai tujuan pembangunan nasional dan mewujudkan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 

“Kami berpandangan sangat dibutuhkan bangsa dan negara dalam melakukan reformasi di bidang hukum sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan menciptkan masyarakat yang adil dan makmur, serta sesuai dengan prinsip dan kesamaan HAM,” kata dia.

 Aliansi Reformasi KUHP menggelar aksi penolakan pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR pada Senin, 5 Desember 2022, kemarin. Mereka menilai RKUHP masih mengandung sejumlah pasal karet yang berpotensi merugikan masyarakat. Hari ini, mereka kembali menggelar aksi di DPR dengan tema “Berkemah di Depan Rumah Wakil Rakyat karena Demokrasi Darurat”.






Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

49 menit lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

4 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.


Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

6 jam lalu

Ditanya Soal Evaluasi Menteri, Bahlil: Sesama Sopir Angkot Dilarang Saling Mendahului

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Jokowi ke Istana Negara hari ini. Dia mengaku tak tahu soal isu reshuffle.


Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

6 jam lalu

Gibran dan Megawati Bahas Kaesang Pangarep: Beliau yang Mulai Pembicaraan

Gibran Rakabuming Raka mengungkapkan dalam pertemuannya dengan Megawati Soekarnoputri di Semarang sempat membahas tentang Kaesang Pangarep.


Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

7 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle Kabinet, Airlangga: Politik Tunggu Rabu

Airlangga meminta media menunggu hari Rabu untuk mendapatkan kabar politik terbaru. Pernyataan ini dilontarkan di tengah isu reshuffle Kabinet


Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

7 jam lalu

Komisi VII DPR 'Mengamuk' Setelah Dituding Pakai Dana BRIN Berujung Desakan Kepala Diganti

Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah segera mengganti Kepala BRIN mengingat permasalahan di tubuh lembaga itu


Bertemu Megawati di Semarang, Gibran Akui Dapat Pesan dan Arahan

8 jam lalu

Bertemu Megawati di Semarang, Gibran Akui Dapat Pesan dan Arahan

Gibran Rakabuming Raka mengaku mendapatkan banyak pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, saat bertemu di Semarang


Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

11 jam lalu

Mahasiswa UI Tewas Ditabrak Jadi Tersangka, Politikus NasDem: Polisi Tidak Berempati

Politikus Partai NasDem Taufik Basari menganggap polisi tidak berempati lantaran menetapkan mahasiswa UI yang tewas ditabrak jadi tersangka.


Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

12 jam lalu

Top Nasional: Politikus NasDem Singgung Korupsi Bansos Kader Partai Banteng, Pemuda Muhammadiyah Dukung IKN

NasDem menyinggung kasus korupsi bantuan sosial yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Batubara yang merupakan kader PDIP di tengah isu reshuffle


Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

13 jam lalu

Program Food Estate Dinilai Gagal, Apa Itu Food Estate?

Food estate menjadi Program Strategis Nasional 2020-2024 untuk menjaga ketahanan pangan di dalam negeri.