KPU Tanggapi Soal Mantan Narapidana Dilarang Nyaleg Hingga 5 Tahun

Reporter

Editor

Febriyan

Komisioner KPU August Mellaz didampingi Betty Epsilon Idroos, Idham Kholik dan Mochamad Afifuddin memberikan konferensi pers terkait hasil Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 di Gedung KPU Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 16 Agustus 2022. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

TEMPO.CO, Jakarta - Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Idham Kholik menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang mantan narapidana dengan masa tahanan minimal 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif (caleg) selama 5 tahun setelah keluar dari penjara. Idham mengatakan, putusan itu akan menjadi salah satu rujukan bagi mereka dalam merancang Peraturan KPU (PKPU) soal pencalonan anggota legislatif.

"Dalam hal ini, peraturan teknis KPU tentang pencalonan anggota legislatif," ujar Idham saat dihubungi oleh Tempo pada Kamis, 1 Desember 2022.

PKPU soal pendaftaran caleg baru akan dibuat tahun depan

Menurut Idham Kholik, mereka baru akan merancang PKPU tersebut pada awal tahun depan. Dia menyatakan mereka juga akan melakukan uji publik dan konsultasi dengan DPR terhadap PKPU tersebut. 

"Rencananya baru tahun 2023 awal, rancangan peraturan tersebut akan kami uji publikan dan juga akan kami konsultasikan ke DPR," ujarnya.

Idham menyatakan tahapan pencalonan anggota legislatif akan dibuka pada 1-14 Mei 2023. Hal itu mengalami pengunduran dari jadwal sebelumnya, yaitu pada 24 April 2023. KPU pun akan melakukan pengumuman pendaftaran calon anggota legislatif.

"Sebagaimana diatur dalam lampiran 1 PKPU no 3 tahun 2022," kata Idham.

Selanjutnuya, Keputusan MK






Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

18 jam lalu

Jokowi Dinilai Langgar Hukum Bila Abaikan Upaya Administrasi di Kasus Putusan MK

Zico menyebut pihaknya masih menunggu itikad baik Jokowi untuk segera merespons permohonannya.


Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

18 jam lalu

Wacana Penghapusan Jabatan Gubernur Dinilai BIsa Membuka Pintu Amandemen UUD 1945

Wacana penghapusan jabatan gubernur dinilai bisa membuka pintu Amandemen UUD 1945.


Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

19 jam lalu

Soal Pemilu 2024, Rektor Unissula: Generasi Y dan Z Akan Mendominasi

Generasi Y dan gen Z yang semakin sadar politik dan akan mendominasi pemilu 2024, benarkah begitu?


ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

20 jam lalu

ICW Sebut Pelaku Pengubahan Putusan MK Berkomplot

ICW menduga ada pihak yang sengaja mengambil keuntungan dari skandal di MK ini.


Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

22 jam lalu

Rapim TNI dan Polri Bahas Kesiapan Pengamanan Pemilu 2024

Selain pengamanan Pemilu 2024, juga dibahas terkait dukungan TNI dan Polri terhadap agenda strategis nasional tahun 2023.


Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

1 hari lalu

Setelah Menantu Gus Dur, Kini Wakil Sekretaris PWNU DKI Jadi Kader PSI

Wakil Sekretaris PWNU DKI Jakarta Emka Farah Mumtaz bergabung dengan PSI. Dia menjabat Wakil Ketua DPW PSI DKI.


Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

1 hari lalu

Wacana Penundaan Pemilu 2024, Ketua Komisi II DPR: Tidak Ada Force Major

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengungkapkan tidak ada force major untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024.


Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

1 hari lalu

Mahkamah Konstitusi Tolak Uji Materi Nikah Beda Agama, Ini Sederet Alasannya

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi tentang perkawinan beda agama. Berikut adalah sederet alasannya.


Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

1 hari lalu

Komisi II DPR Ungkap Kekesalan Soal Usul Penghapusan Jabatan Gubernur

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengaku kesal dengan usulan penghapusan jabatan gubernur yang muncul mendekati Pemilu 2024. Kenapa?


Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

2 hari lalu

Ide Penundaan Pemilu Muncul Lagi, Berikut Deretan Faktanya

Sejumlah dalih diklaim demi memuluskan usul penundaan pemilu. Salah satunya resesi global.