Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

MIPI Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu 2024

image-gnews
Iklan

INFO NASIONAL - Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) sebagai wadah berhimpunnya para pakar, praktisi, dan pemerhati pemerintahan menggelar sosialisasi terkait pelaksanaan pemilihan umum. Hal ini untuk bersiap menuju pemilu serentak tahun 2024. Sosialisasi dilaksanakan dalam webinar bertema “Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024”, Sabtu, 26 November 2022.

Webinar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Mochammad Afifuddin, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja, dan Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Padjajaran (Unpad) Mudiyati Rahmatunnisa.

Dalam sambutannya, Ketua Umum (Ketum) MIPI Bahtiar mengatakan, tema diskusi ini diangkat sebagai bentuk partisipasi MIPI dalam mendukung kinerja para penyelenggara pemilu. Selain itu juga menjadi bagian dari dukungan MIPI terhadap kesuksesan agenda besar pemilu.

“Tentu masyarakat perlu diberikan informasi, mendapatkan pemahaman sejauh mana perkembangan, tahapan-tahapan apa yang sudah diselenggarakan oleh kawan-kawan penyelenggara pemilu,” katanya.

Anggota KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, saat ini tahapan paling up to date yang dijalani KPU yaitu melakukan proses verifikasi faktual pasca-perbaikan dari partai politik pendaftar pemilu.

Pada tanggal 14 Desember nanti, KPU akan menetapkan partai-partai mana saja yang sudah resmi menjadi peserta pemilu. KPU juga tengah melakukan penetapan jumlah kursi dan jumlah daerah pemilihan (Dapil) yang rencananya dilangsungkan dari tanggal 14 Oktober hingga 9 Februari 2023.

“Yang sekarang kita suarakan itu 14 Februari 2024. Ini Hari Kasih Sayang (Valentine), kita bareng dengan Hari Kasih Suara. Harapannya, pemilu kita itu berlandaskan kasih sayang, bersemangatkan integrasi, menjaga persatuan dan kebersamaan,” ujar M Afifuddin.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

KPU menerapkan strategi-strategi untuk menyukseskan berbagai tahapan pemilu. Strategi tersebut yaitu memperkuat kerja sama antara lembaga dan instansi, agar tercipta kolaborasi yang baik sesuai peran masing-masing dan untuk meminimalisir konflik dan kecurangan.

Berikutnya, memperkuat penggunaan terknologi informasi, menyusun tahapan pemilu dengan memperhatikan implikasi tahapan yang beririsan, mengoptimalkan kapasitas dan manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), hingga mengoptimalkan anggaran di setiap tahapan pemilu. “Kita juga memastikan setiap tahapan pemilu sesuai jadwal, efektif, dan efisien,” ujarnya.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menuturkan pihaknya berperan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu. Dia memperkirakan ke depan Bawaslu akan berkutat pada pelanggaran administrasi dan sengketa administrasi daripada pelanggaran pidana.

“Jadi dengan tema kita kali ini, proses-proses regulasinya mungkin bisa diperbaiki ke depan. Akan tetapi track-nya sudah benar ini. Sudah benar track misalnya ketika A diputus dia tidak memenuhi syarat, maka bisa mengajukan ke Bawaslu. Jadi tidak ada kemudian regulasi yang menutup pintu akses terhadap keadilan,” tutur Rahmat.

Sementara itu, Dosen FISIP Unpad Mudiyati Rahmatunnisa menjelaskan pemilu merupakan proses kompetensi politik untuk memperoleh dukungan. Kompetensi itu memunculkan kerawanan dan kerentanan, sehingga membuka peluang praktik-praktik pelanggaran baik dalam bentuk kesengajaan maupun tidak.

Mudi menjabarkan beberapa jenis pelanggaran pemilihan terdiri dari pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran hukum lainnya. “Setiap tahapan punya potensi pelanggaran yang luar biasa. Oleh karena itu, menjadi urgen soal pengawasan ini. Nah, yang kemudian perlu ditekankan adalah sebetulnya jangan heavy-nya di penindakan, tetapi justru heavy-nya ada di pencegahan,” kata dia.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi intensif dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan tentang Peraturan Pemilu dan Pemilihan. Kemudian mendorong partisipasi semua pihak untuk berperan aktif mengawasi keseluruhan tahapan proses penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

5 jam lalu

Industri Pertambangan untuk Kebangkitan Ekonomi dan Keberlanjutan

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan realisasi penerimaan negara dari sektor pertambangan mineral dan batubara pada 2022 mencapai Rp 127,90 triliun atau 301,88 persen dari rencana target penerimaan tahun 2022, yakni Rp 42,37 triliun.


Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

6 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi berfoto bersama dalam acara bertajuk Gala Fashion Night. Yogyakarta, 24 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Gala Fashion Night dengan Pemandangan Candi Prambanan

Acara ini dipersembahkan khusus untuk nasabah utama aktif segmen prioritas dan private.


Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

6 jam lalu

Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI Benny K. Harman
Keputusan MKD, Ketua Fraksi Partai Demokrat tidak Temukan Pelanggaran Kode Etik oleh Ketua MPR

Substansi pembicaraan Ketua MPR Bamsoet seperti yang dipermasalahkan MKD DPR RI masih dalam batas kepantasan


MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

7 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo usai rapat pimpinan MPR RI, di ruang rapat pimpinan MPR, Jakarta, Selasa (25/6/24).
MPR RI Sikapi Keputusan MDK DPR

Rapat Pimpinan MPR memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Ketua DPR, sebagai upaya dalam membangun hubungan baik antara MPR dan DPR.


Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

8 jam lalu

Plt Sekjen MPR Siti Fauziyah
Plt Sekjen MPR: Keputusan MKD DPR Terkait Bamsoet tidak Memenuhi Unsur Materiil

Keputusan MKD tidak memenuhi ketentuan prosedural dan unsur materiil.


Mentan Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Pertanian

8 jam lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2024
Mentan Tekankan Pentingnya Sinergi untuk Pembangunan Pertanian

Pertanian menjadi sektor vital sehingga sinergi menjadi hal yang penting untuk menghadapi ancaman krisis pangan dunia.


Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar

9 jam lalu

Nikson Nababan
Nikson Nababan: Jadi Pemimpin Tak Cukup Nama Besar

Rekam jejak Nikson membangun Tapanuli Utara selama 10 tahun menjadi landasan untuk menarik simpati masyarakat.


Bank BJB Berkomitmen Dukung Kemajuan Ekonomi Desa

9 jam lalu

CEO Regional IV bank bjb Adie Arief Wibawa beserta jajaran serta Ketua APDESI Provinsi Banten Uhadi S.H. beserta jajaran, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten Ameriza M. Moesa, DPMD Provinsi Banten, DPMPD Kab di wilayah Banten, dan DISKOMINFO Kab di Wilayah Banten saat acara
Bank BJB Berkomitmen Dukung Kemajuan Ekonomi Desa

Kegiatan ini selaras dengan misi bank bjb untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah hingga pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan optimal.


Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

10 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Kalyanamitra Sebut Kekerasan Berbasis Gender Berpotensi Meningkat di Pilkada 2024, Apa Sebabnya?

Menurut Kalyanamitra, lingkungan sosial dan partai politik dapat berperan melakukan kekerasan berbasis gender di Pilkada 2024.


Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

10 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad saat memberikan keterangan soal MKD DPR RI memutuskan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo melanggar kode etik di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 Juni 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis.
Fadel Muhammad: Keputusan MKD DPR Beri Sanksi Ketua MPR Cacat Prosedur

Dalam tata tertib pemanggilan anggota DPR biasanya terdapat tiga kali pemanggilan dan ada jarak masing-masing tujuh hari