TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Ketua Umum Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan jadwal deklarasi koalisi NasDem, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera bakal mundur. Sedianya, deklarasi koalisi digelar pada 10 November yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan dan sehari sebelum ulang tahun NasDem.
Ali mengaku usulan deklarasi pada 10 November ini berasal dari partainya. Kendati demikian, dia menyebut bahwa koalisi tidak bisa didasarkan atas kehendak sendiri, melainkan kehendak bersama. "Kita saling menghargai semuanya. Sehingga harapan itu belum bisa terpenuhi besok, karena partai itu kan punya mekanisme sendiri-sendiri yang harus dibicarakan bersama-sama,” kata Ali saat dihubungi, Rabu, 9 November 2022.
Dia menjelaskan, Partai Demokrat dan PKS belum mengambil keputusan melalui mekanisme internal partai. Misalnya, kata dia, pengambilan keputusan politik PKS ditentukan melalui Musyawarah Majelis Syura. Sementara Partai Demokrat disebut Ali juga punya mekanismenya sendiri melalui Majelis Tinggi Partai. "Harapan itu (deklarasi) belum bisa tercapai karena tiap-tiap internal partai belum mengambil keputusan lewat mekanisme mereka,” kata dia.
Ali menampik anggapan mundurnya deklarasi koalisi tersebut menunjukkan bahwa ada keretakan di internal mereka. Ketiga partai ini disebut-sebut masih menemui jalan buntu kala memutuskan sosok pendamping Anies Baswedan. Ali menegaskan tanggal deklarasi pada mulanya memang belum disepakati bersama-sama.
"Tidak ada persoalan deadlock dalam keputusan itu (cawapres Anies). Karena memang kita belum pernah duduk bersama, belum pernah disepakati bersama tentang jadwal itu. Itu harapan Partai NasDem,” ujarnya.
Demokrat: Deklarasi Bisa Ubah Peta Kontestasi
Juru bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai momentum deklarasi koalisi bisa menjadi game changer yang mengubah peta kontestasi saat ini. Oleh sebab itu, kata dia, persiapan pembentukan koalisi memakan waktu yang tidak sebentar.
"Tentu butuh waktu dalam persiapannya. Karena bagaimanapun, ada harapan besar dari masyarakat yang kini ditumpukan kepada Koalisi Perubahan. Rakyat menanti-nanti, kapan koalisi ini dideklarasikan,” kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu, 9 November 2022.
Dia menilai rakyat sudah lelah menghadapi kenaikan harga. Di sisi lain, penghasilan tak kunjung meningkat. Herzaky menyebut kesulitan ekonomi benar-benar dirasakan masyarakat dalam dua tahun terakhir.
Menurut dia masalah-masalah tersebut yang lebih banyak dibahas dan didalami oleh tim kecil Partai NasDem, Demokrat, dan PKS. Adapun soal capres dan cawapres usungan koalisi, Herzaky menyebut bahasan ini hanya salah satu bagian dari sekian banyak hal yang mesti disepakati.
"Tentunya kami masih berproses. Mana pasangan yang benar-benar wajah dari perubahan itu sendiri, dan berpeluang besar mendulang kemenangan di Pilpres 2024 serta mendukung pemenangan kami bertiga di Pileg 2024,” kata dia.
Sebelumnya, Juru Bicara PKS Muhammad Kholid mengatakan ada empat hal yang dibahas bersama tim kecil ketiga partai sebelum memutuskan jadwal deklarasi koalisi. Dia menyebut calon mitra koalisi mesti menyepakati platform perjuangan, desain pemerintahan ke depan, strategi pemenangan, dan pasangan capres-cawapres.
"Kami memandang bahwa koalisi harus terbentuk dengan konsep yang utuh, tidak asal mendukung dan mengusung tetapi ada kesamaan pandang,” kata Kholid saat dihubungi, Jumat, 4 November 2022.
Kholid menyatakan momen deklarasi bakal mengikuti jika keempat hal tersebut sudah disepakati. Menurut dia, jika tim kecil ketiga partai belum sampai pada kata sepakat, maka pondasi koalisi sewaktu-waktu bisa goyah. "Kami memandang kalau kesepakatan itu belum tuntas, nanti pondasi koalisi akan kurang kokoh. Jadi pondasi koalisi dulu diperkuat sebelum deklarasi,” kata juru bicara PKS tersebut.
Baca Juga: Soal Deklarasi 10 November, AHY: Kami Tidak Ingin Tergesa-gesa
