Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kematian Aktivis Kemerdekaan Papua Filep Karma, Polisi Gandeng Komnas HAM dalam Penyelidikan

image-gnews
Filep Karma sebelumnya pernah divonis 15 tahun penjara karena pidato politik dan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004.  Foto : Facebook
Filep Karma sebelumnya pernah divonis 15 tahun penjara karena pidato politik dan mengibarkan bendera Bintang Kejora pada 1 Desember 2004. Foto : Facebook
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu aktivis kemerdekaan Papua, Filep Karma ditemukan warga meninggal dunia di pantai Base G Jayapura pada Selasa, 1 November 2022 sekitar pukul 07.00 WIT. Saat itu, warga yang hendak menyelam untuk mencari ikan menemukan korban sudah tergeletak dengan kondisi tubuh membengkak di bibir pantai.

Disarikan dari Antara, Kepala Kepolisian Resor Kota (Kapolresta) Jayapura Kombes Victor Mackbon di Jayapura menjelaskan jenazah Filep Karma segera dievakuasi ke RSUD Jayapura. Namun pihak keluarga menolak untuk dilakukan autopsi terhadap jenazah.

Dari keterangan pihak keluarga terungkap korban berkomunikasi terakhir kali pada Kamis 27 Oktober 2022 sebelum akhirnya keluar rumah dengan tujuan ingin menyelam untuk menangkap ikan.

Victor menyatakan saat ini pihaknya masih dalam proses penyelidikan dalam kasus tersebut. Aparat kepolisian turut menggandeng Komnas HAM Papua untuk menyelidiki penyebab kematian Filep. "Digandengnya Komnas HAM Papua agar lebih transparan," kata Victor.

Jenazah Filep Karma dimakamkan di TPU Waena, Expo Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, Rabu malam, 2 November 2022. Selain itu pihak kepolisian juga menyiagakan sebanyak 250 personel untuk mengamankan pemakaman tokoh Papua Merdeka Filip Karma di Jayapura. Ribuan warga Papua mengiringi mobil jenazah Filep Karma, mengantarkannya ke peristirahatan terakhirnya.

Baca: Filep Karma Aktivis Kemerdekaan Papua Dikabarkan Meninggal

Profil Filep Karma

Mengutip Jubi.co, pria bernama lengkap Filep Jacob Samuel Karma ini lahir pada 15 Agustus 1959 di Biak, Papua. Filep Karma lahir dari keluarga yang cukup terpandang. Ayahnya, Andreas Karma, merupakan mantan Bupati yang selama 20 tahun mengabdi di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yapen Waropen saat Orde Baru masih berkuasa. Andreas Karma juga pernah memimpin ekspedisi jalan darat dari Wamena ke Jayapura selama tiga bulan pada 1968.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Filep mengenyam pendidikan di SD Kristus Raja Dok V, SMP Negeri I Dok V, dan SMA Negeri I Abepura. Ia kemudian lanjut berkuliah di Universitas Sebelas Maret (UNS) jurusan Ilmu Politik pada 1979 dan lulus pada 1987.

Setelah lulus, ia sempat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) di di Kantor Diklat Pemerintah Provinsi Papua. Pada 1997, dia melanjutkan pendidikan di Asian Institute of Management, Manila, Filipina. Di Filipina, Filep Karma sangat terkesan karena di Filipina hak asasi manusia sangat dihormati pasca jatuhnya mantan Presiden Ferdinand Marcos.

Filep Karma kembali ke Tanah Air pada 28 Mei 1998. Kepulangannya ke Indonesia bersamaan dengan gelombang reformasi yang menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya. Hal itu membuat tekadnya bulat untuk memperjuangkan kemerdekaan Papua.

ANNISA FIRDAUSI  I  SDA

Baca juga: Profil Filep Karma Aktivis Kemerdekaan Papua yang Ditemukan Meninggal di Pantai Jayapura

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

14 jam lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 31 Oktober 2024. Rapat perdana tersebut beragendakan mengenai perkenalan dengan kementerian baru serta membahas permintaan usulan anggaran senilai Rp 20 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
Baru Dilantik, Menteri HAM Natalius Pigai Minta Anggaran Naik Hingga Rp 20 T, Tak Punya Program 100 Hari Kerja, dan Ajukan Tambah Pegawai

Natalius Pigai, Menteri HAM yang baru menjabat, langsung memicu sorotan publik dan DPR dengan usulan anggaran fantastis dan lainnya, apa saja?


Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

1 hari lalu

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kiri) bersama Wakil Menteri HAM Mugiyanto (kanan) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi XIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (31/10/2024). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
Rapat Perdana Natalius Pigai dengan DPR: Dari Juru Parkir hingga Tambah Pegawai

Menteri HAM Natalius Pigai menghadiri Rapat Dengar Pendapat perdana dengan Komisi XII DPR. Berikut seputar DRP Pigai dengan DPR.


Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

2 hari lalu

Wamenko Polkam Lodewijk Freidrich Paulus bersama jajarannya usai menggelar rapat koordinasi di Kemenko Polkam, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam
Persiapan Pilkada 2024 Masuk Program Prioritas 100 Hari Pertama, Kemenko Polkam Lakukan Ini

Kemenko Polkam memetakan wilayah rawan pada Pilkada 2024.


Natalius Pigai Perkenalkan Diri sebagai Aktivis Jalanan yang Jadi Menteri: Saya Terkenal Seantero Republik

2 hari lalu

Natalius Pigai. TEMPO/Imam Sukamto
Natalius Pigai Perkenalkan Diri sebagai Aktivis Jalanan yang Jadi Menteri: Saya Terkenal Seantero Republik

Menteri HAM Natalius Pigai memperkenalkan diri sebagai aktivis jalanan yang meniti karir dari bawah.


Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

2 hari lalu

Badan Legislasi DPR RI menggelar rapat bersama Komnas HAM di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2024. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
Komnas HAM Usulkan 4 RUU Masuk Prolegnas 2025-2029, Apa Saja?

Komnas HAM menyatakan usulan 4 RUU masuk Prolegnas bisa jadi bahan rekomendasi kepada pemerintah atau pembuat kebijakan.


Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

2 hari lalu

Komisionar Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Uli Parulian Sihombing Sihombing (tengah), dan Anis Hidayah (satu dari kiri), serta tim kuasa hukum Vina Dewi Arsita, memberi pernyataan kepada awak media, di kantor Komnas HAM, pada Senin, 27 Mei 2024, soal pengaduan terkait kelompok rentan perempuan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon pada Agustus 2016 silam. TEMPO/Advist Khoirunikmah.
Komnas HAM: Ada Lima Pelanggaran HAM dalam Penembakan 3 Warga Papua oleh Militer

Komnas HAM menyatakan tiga warga Papua yang tewas ditembak TNI pada Juli lalu tidak memiliki catatan kriminal


Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

2 hari lalu

Mahasiswa ISBI Tanah Papua bersiap menari di Situs Megalitik Tutari, Papua. Dok. Hari Suroto
Ini Kata Peneliti BRIN soal Pentingnya Pelestarian Motif Megalitik Tutari Papua

Peneliti BRIN menekankan pentingnya pelestarian motif Megalitik Tutari sebagai sumber inspirasi seni kontemporer Papua.


Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

3 hari lalu

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Nusantara III, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, 16 November 2017. Fahri menilai bahwa langkah KPK memasukkan Novanto ke DPO adalah salah karena keberadaan Novanto diketahui di RSCM dan RSCM dijaga polisi. TEMPO/Dhemas Reviyanto Atmodjo
Rekam Jejak Pernyataan Kontroversial Wamen Perumahan Fahri Hamzah: Soal Kritik KPK, Demo Mahasiswa, dan Oposisi Kritis

Fahri Hamzah menjabat Wakil Menteri Perumahan. Ini rekam jejak pernyataan kontroversialnya selama ini soal kritik KPK, Demo Mahasiswa, oposisi kritis.


Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

3 hari lalu

Iftitah Sulaiman. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Prabowo Ingin Tingkatkan Pembangunan di Papua, Menteri Transmigrasi: Tidak Harus Mendatangkan Orang dari Luar

Prabowo ingin tingkatkan pembangunan Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara: Tidak harus datangkan orang dari luar.


KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

4 hari lalu

Koordinator Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Ketua Bidang Advokasi AJI Indonesia Erick Tanjung saat rilis perkembangan kasus Pembakaran Wartawan dan keluarganya di Karo, Kabanjahe, Sumut di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 2 Juli 2024. Tim pencari fakta dari Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumut yang terdiri dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Medan, Ikatan Jurnalis Televisi (IJTI) Sumut, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Medan, Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan telah melakukan verifikasi dan pendalaman kasus kebakaran tersebut. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
KKJ Adukan Teror Bom Molotov di Kantor Redaksi Jubi ke Komnas HAM

Laporan serangan bom molotov ke kantor redaksi Jubi tidak pernah ditindaklnjuti oleh kepolisian.