TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi sampai saat ini belum juga memberikan respon terhadap isu mengkudeta Megawati Soekarnoputri dari kursi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Menurut pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, Jokowi belum mau memberikan komentar mengenai hal tersebut karena isu yang terlalu sensitif.
"Karena isunya sensitif, ya justru menurut saya kalau dijawab oleh Jokowi, jika salah justru akan menimbulkan hal negatif untuk Jokowi," ujar Ujang saat dihubungi Tempo, Kamis, 3 November 2022.
Usulan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP ini sebelumnya digembar-gemborkan oleh tim relawan Nasional Koalisi Aktivis dan Milenial Indonesia untuk Ganjar Pranowo (Kami-Ganjar). Koordinator Kami-Ganjar Joko Priyoski lalu meminta maaf atas usulan tersebut karena menjadi polemik..
Dia menjelaskan usulan itu sekadar harapannya terhadap dinamika politik Indonesia beberapa tahun ke depan. Namun, ia merasa banyak pihak salah paham mengenai usulan itu.
Lebih lanjut, Ujang menjelaskan sikap kehati-hatian Jokowi merespon berbagai isu sensitif bukan kali ini saja terjadi. Jokowi, kata Ujang, cenderung baru mau mengeluarkan pendapat ketika isu tersebut membuat pergolakam di masyarakat.
Salah satunya seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden hingga tiga periode. Saat itu Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI bakal menggelar demo besar-besaran pada 11 April 2022. Namun, Jokowi akhirnya memberikan respon dan bantahan mengenai isu itu sehari sebelum demo terlaksana.
"Jokowi ingin melihat situasi saat ini kondusif, bahwa dia aman, sehingga tidak semua harus direspon, ya itu tipe orang yang melihat dulu situasi dan keadaan, kalau situasinya tenang, ya tidak perlu direspon. Tapi kalau situasinya atau keadaannya sudah besar, ada demo besar-besaran, baru direspon," kata Ujang.
Contoh lain dari kehati-hatian Jokowi, kata Ujang, dengan tidak terlalu merespon usulan menjadi calon wakil presiden untuk 2024. Saat dicecar oleh wartawan mengenai hal tersebut, Jokowi menolak memberi tanggapan lugas karena merasa isu tersebut bukan dari dirinya.
Menurut Ujang, sikap Jokowi yang tidak lugas itu menjadi indikasi sikap 'cek ombak' terhadap isu tersebut. Jokowi, menurut Ujang, sedang mengukur apakah isu tersebut perlu ditanggapi serius karena penolakan besar-besaran dari masyarakat.
"Jokowi kita tahu lah, kalau soal konsistensi dan tindakan tidak banyak yang sesuai. Kadang bicaranya A tindakannya B, dan tidak aneh itu ada dalam diri politisi kita, karena sifat aslinya seperti itu," kata Ujang.
Megawati Soekarnoputri telah menduduki posisi Ketua Umum PDIP sejak partai itu berdiri pada 1999 tahun lalu. Sepanjang era reformasi, Megawati pun tercatat sebagai ketua umum partai politik yang paling lama menjabat. Dia terakhir kali terpilih secara aklamasi pada Kongres V PDIP di Bali Agustus 2019 lalu, setelah Presiden Jokowi terpilih untuk kedua kalinya.
