TEMPO.CO, Jakarta - Dinamika politik di Indonesia mulai memanas jelang Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024. Belakangan, muncul pula istilah Dewan Kolonel, Dewan Kopral, dan Dewan Jenderal dalam perpolitikan.
Dewan-dewan ini umumnya didirikan oleh sejumlah loyalis untuk mendukung salah satu figur politik sebagai calon presiden menjelang Tahun Politik 2024.
Baca: Puan Maharani Tak Diberi Sanksi Terkait Dewan Kolonel, Ini Alasan PDIP
Apa itu Dewan Kolonel?
Berdasarkan catatan Tempo, Dewan Kolonel merupakan kelompok loyalis dan pendukung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Puan Maharani, sebagai calon presiden.
Belakangan, dewan ini diinisiasi oleh Johan Budi, Aggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP. Johan menjelaskan, Dewan Kolonel dibentuk sekitar Juni 2022. Mulanya, kelompok ini terdiri dari enam orang, di antaranya Johan Budi, Trimedya Panjaitan, Hendrawan Supratikno, Masinton Pasaribu, dan Agustina Wilujeng.
“Kami di fraksi ada sekelompok orang, ingin menjadi timnya Mbak Puan untuk persiapan pemilihan presiden (pilpres). Tentu kita masih nunggu keputusan Ibu Ketua Umum siapa yang dipilih. Tapi kita sudah prepare duluan kalau misalnya nanti Mbak Puan yang ditunjuk, tim ini sudah siap,” kata Johan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 21 September 2022.
Namun, belakangan keberadaan Dewan Kolonel mendapatkan teguran karena melanggar AD/ART partai.
Teguran tersebut dijelaskan oleh Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun. Komarudin menyebut bahwa sanksi untuk Dewan Kolonel telah disampaikan di internal. "Tadi di DPP, di internal, (sanksi) disampaikan," kata Komarudin pada 26 Oktober 2022.
Dewan Kopral
Sementara Dewan Kolonel dibentuk untuk mendukung Puan Maharani, Dewan Kopral hadir untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden.
Merujuk catatan Tempo, dewan ini diketahui dibentuk oleh Ketua relawan Ganjar Pranowo Mania atau GP Mania, Immanuel Ebenezer, yang terang-terangan menyebut bahwa dewannya hadir sebagai kelompok oposisi dari Dewan Kolonel.
“Kita mau bentuk ‘Dewan Kopral’. Kalau Mbak Puan bikin ‘Dewan Kolonel’ buat pencitraannya kita bentuk ‘Dewan Kopral’ untuk kemenangan Mas Ganjar untuk presiden,” kata Noel, sapaannya, kepada wartawan pada Rabu, 21 September 2021.
Dewan Jenderal
Apabila istilah Dewan Kolonel dan Dewan Kopral lebih merujuk pada konteks Pemilihan Presiden 2024 mendatang, istilah Dewan Jenderal mengacu pada isu perpecahan elite politik, khusunya elite militer, pada masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno pada 1965.
Kolonel Abdul Latief, Brigade Infanteri I Kodam V Jakarta Raya menyebutkan isu soal Dewan Jenderal telah lama beredar di kalangan perwira muda.
Bahkan, dalam hasil wawancaranya, Latief menyebut bahwa Brigjen Supardjo, Panglima Komando Tempur II dalam Komando Mandala Siaga alias Kolaga, memiliki bukti soal peran Dewan Jenderal dalam pengkudetaan Soekarno saat Hari Ulang tahun ABRI 5 Oktober 1965.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Dewan Kolonel merupakan kelompok loyalis pendukung Puan Maharani, Dewan Kopral merupakan pendukung Ganjar Pranowo, sedangkan Dewan Jenderal merupakan istilah yang merujuk pada isu perpecahan elite militer saat akhir masa kepemimpinan Soekarno yang kemudian digantikan Soeharto.
ACHMAD HANIF IMADUDDIN
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
