Ini Alasan JPU Tuntut Benny Tjokrosaputro dengan Hukuman Mati

Reporter

Terdakwa Komisaris PT Hanson International Tbk, Benny Tjokrosaputro, mengikuti sidang pembacaan surat tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu, 19 Oktober 2022. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung menyampaikan kepada majelis hakim meminta waktu penundaan karena belum dapat membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa Benny Tjokrosaputro, dalam perkara tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Persero) tahun 2012-2019, merugikan keuangan negara sebesar Rp.22,7 triliun. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Benny Tjokrosaputro Direktur Utama PT Hanson International Tbk agar dijatuhi hukuman mati di kasus korupsi PT. Asabri (Persero). Alasannya, Benny melakukan kejahatan berulang dalam perkara korupsi PT. Asabri (Persero) dan PT Asuransi Jiwasraya.

"Dalam penjatuhan pidana, negara melalui peraturan perundang-undangan pidana tertentu yang bersifat luar biasa (extraordinary crime) yang tidak terlepas dari sifat kejahatan serius dan merusak nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, termasuk di antaranya penerapan pidana mati sebagaimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung Wagiyo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu 26 Oktober 2022.

Dalam persidangan, JPU menuntut agar Benny Tjokrosaputro divonis hukuman mati dan membayar uang pengganti sebesar Rp5,733 triliun karena dinilai terbukti melakukan korupsi yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp22,788 triliun dari pengelolaan dana PT. Asabri (Persero) serta pencucian uang.

Benny Tjokrosaputro diketahui merupakan terpidana kasus tindak pidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya dengan nilai kerugian negara sebesar Rp16,807 triliun dengan keuntungan yang dinikmati seluruhnya sebesar Rp6,078 triliun berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada 24 Agustus 2021.

"Dalam penjelasan frasa 'keadaan tertentu' di pasal 2 ayat 2 tidak ada penjelasan mengenai pengertian masing-masing keadaan sehingga sangat penting mebmerikan pemahaman terhadap keadaan-keadaan dimaksud adalah 'pengulangan tindak pidana'," tambah jaksa.

Artinya, jaksa menilai terdapat 2 konstruksi perbuatan terdakwa yang relevan, yaitu pertama, Benny Tjokro telah melakukan 2 perbuatan tindak pidana korupsi. Pertama, dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya dan perkara korupsi PT Asabri di mana keduanya bisa dipandang sebagai suatu niat dan objek yang berbeda meski periode peristiwanya bersamaan (PT Jiwasraya sejak 2008-2018 dan PT Asabri sejak 2012-2019).

Kedua, dalam perkara korupsi PT Asabri dilakukan Benny Tjokrosaputro sejak 2012-2019 berdasarkan karakteristik perbuatannya dilakukan secara berulang dan terus menerus yaitu pembelian dan penjualan saham yang mengakibatkan kerugian bagi PT Asabri.

Dengan tidak dicantumkannya ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, JPU menilai tidak jadi penghalang untuk dapat diterapkannya ketentuan pidana mati sebagai pemberatan pidana.

"Karena perbuatan terdakwa Benny Tjokrosaputro telah memenuhi keadaan-keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pasal 2 tersebut. Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan pemberantasan tindak pidana korupsi maka pidana mati dapat diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi dalam hal ini terdakwa Benny Tjokosaputro," tambah jaksa.

Diketahui PT. Asabri mendapatkan pendanaan yang berasal dari dana program THT (Tunjangan Hari Tua) dan dana Program AIP (Akumulasi Iuran Pensiun) yang bersumber dari iuran peserta ASABRI setiap bulan yang dipotong dari gaji pokok TNI, Polri, dan ASN/PNS di Kemenhan sebesar 8 persen dengan rincian untuk Dana Pensiun dipotong sebesar 4,75 persen dari gaji pokok dan untuk Tunjangan Hari Tua (THT) dipotong sebesar 3,25 persen dari gaji pokok.

Namun PT Asabri melakukan investasi di pasar modal dalam bentuk instrumen saham termasuk saham yang sedang bertumbuh atau dikenal dengan "layer" 2 atau "layer" 3 yaitu saham-saham yang mempunyai risiko tinggi.

Saham-saham berisiko tinggi itu antara lain adalah saham LCGP (PT. Eureka Prima Jakarta Tbk) sejak Oktober 2012, MYRX (PT. Hanson International Tbk) di pasar reguler sejak 4 Oktober 2012 dan SUGI (PT Sugih Energy Tbk).

Dalam perkara Asabri, dari 9 orang terdakwa sudah ada 8 orang yang divonis penjara.

Baca: Terdakwa Kasus Asabri Benny Tjokrosaputro Dituntut Hukuman Mati






Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer Sudah Bacakan Pleidoi, Apa Tahapan Selanjutnya?

2 hari lalu

Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer Sudah Bacakan Pleidoi, Apa Tahapan Selanjutnya?

Beginilah tahapan persidangan kasus pidana di Pengadilan Negri. Ferdy Sambo, Putri Candrawathi hingga Richard Eliezer bacakan pleidoi, setelah itu?


Selain Wowon Serial Killer, Ini Sederet Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia

3 hari lalu

Selain Wowon Serial Killer, Ini Sederet Kasus Pembunuhan Berantai di Indonesia

Tak hanya Wowon Serial Killer yang pernah menghebohkan publik dengan kasus pembunuhan berantai. Siapa saja sebelumnya?


Pro-Kontra Tuntutan JPU untuk 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo Penjara Seumur Hidup

8 hari lalu

Pro-Kontra Tuntutan JPU untuk 5 Terdakwa Pembunuhan Brigadir Yosua, Ferdy Sambo Penjara Seumur Hidup

JPU menuntut Ferdy Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, Richard Eliezer 12 tahun, Putri Candrawath 8 tahun. Muncul pro-kontra.


Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

9 hari lalu

Inilah Para Pelaku Pembunuhan Berencana yang Sudah Dieksekusi Mati

Diatur dalam Pasal 340 KUHP, pelaku pembunuhan berencana diancam hukuman mati. Berikut beberapa pelaku pembunuhan berencana di Indonesia yang sudah dieksekusi mati.


Inilah Kriteria Kejahatan dengan Ancaman Hukuman Mati

9 hari lalu

Inilah Kriteria Kejahatan dengan Ancaman Hukuman Mati

Merujuk KUHP, ada enam kriteria kejahatan dengan ancaman hukuman mati. Selain itu, ada perkara narkotika dan tindak pidana korupsi.


Kronologi Seteru Jaksa vs LPSK dalam Kasus Tuntutan Hukuman Pidana Richard Eliezer 12 Tahun

9 hari lalu

Kronologi Seteru Jaksa vs LPSK dalam Kasus Tuntutan Hukuman Pidana Richard Eliezer 12 Tahun

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum untuk Richard Eliezer dinilai LPSK terlalu berat sebagai justice collaborator. Jaksa pun menuduh LPSK lakukan intervensi.


Eks Rektor UIN Suska Riau Divonis Penjara 2 Tahun 10 Bulan, Tersangka Lainnya di Rumah Sakit Jiwa

11 hari lalu

Eks Rektor UIN Suska Riau Divonis Penjara 2 Tahun 10 Bulan, Tersangka Lainnya di Rumah Sakit Jiwa

Mantan Rektor UIN Suska Riau Akhmad Mujahidin terbukti melakukan kolusi dalam pengadaan jaringan internet 2020-2021 di kampus. Tersangka lain di RSJ.


Jaksa Menilai Janggal Putri Candrawathi Panggil Yosua ke Kamar Setelah Akui Diperkosa

12 hari lalu

Jaksa Menilai Janggal Putri Candrawathi Panggil Yosua ke Kamar Setelah Akui Diperkosa

JPU menyebut tindakan Putri Candrawathi yang memanggil kembali Nofriansyah Yosua Hutabarat ke kamar setelah diperkosa janggal


Pengedar Narkoba di Penjaringan Dapat Fee Rp 5 Juta Per 1 Kilogram Penjualan

12 hari lalu

Pengedar Narkoba di Penjaringan Dapat Fee Rp 5 Juta Per 1 Kilogram Penjualan

Pengedar narkoba, Elung, dapat Rp 5 juta setiap berhasil menjual satu kilogram sabu.


Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

13 hari lalu

Sambo Dituntut Hukuman Seumur Hidup, Begini Definisinya Menurut KUHP

Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut hukuman seumur hidup kepada Ferdy Sambo, kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Ini bunyinya sesuai KUHP.