TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP tidak memberikan sanksi apapun untuk kader mereka yang juga Ketua DPR Puan Maharani atas terbentuknya Dewan Kolonel. Kelompok ini merupakan wadah sejumlah anggota DPR fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani sebagai Calon Presiden 2024.
"Mba Puan sendiri tidak terlibat dalam proses itu," kata Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Rabu, 26 Oktober 2022.
Puan tidak dikenai sanksi meskipun PDIP sudah melayangkan surat teguran kepada Dewan Kolonel. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partai.
Dia menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan disiplin partai mesti ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk kepada Dewan Kolonel. "Partai tidak mengenal dalam AD/ART adanya Dewan Kolonel,” kata Hasto Kristiyanto di Jakarta Pusat, Minggu, 23 Oktober 2022.
Beda dengan Puan, beberapa kader lain kena sanksi. Contohnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dapat teguran lisan karena menyatakan dirinya siap jadi Capres. Mantan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo atau FX Rudy dapat peringatan keras dan terakhir karena terang-terangan mendukung Ganjar jadi Capres.
Sanksi untuk Ganjar dan Rudy diumumkan terbuka dalam konferensi pers, tidak seperti sanksi untuk Dewan Kolonel. Hasto mengakui Dewan Kolonel juga sudah dikenai sanksi dan diumumkan dalam rapat internal DPP PDIP.
Baca: Kerap Dikritik Keras PDIP Pasca-deklarasi Anies, NasDem Pilih Tidak Bereaksi
Komarudin juga menyebut sanksi untuk Dewan Kolonel memang sudah disampaikan secara internal DPP. PDIP baru belakangan menyampaikan tindakan untuk Dewan Kolonel, karena memang keberadaan kelompok ini sudah kadung diketahui publik. "Tapi di DPP, di internal, (sanksi) disampaikan," kata dia.
Tindakan Dewan Kolonel, kata dia, memang pelanggaran berat karena membuat organisasi di luar AD/ART partai. Nama-nama mereka yang terlibat di Dewan Kolonel pun, kata Komarudin, muncul di media.
Komarudin pun mengklaim sudah menghubungi mereka yang disebut terlibat di dalam Dewan Kolonel dan menyebut sebagian juga tidak mengerti dengan keberadaan kelompok itu. Meski demikian, Komarudin menyebut pemanggilan untuk mereka yang diduga terlibat Dewan Kolonel masih berlangsung.
"Ini kami lagi persiapan untuk panggilan gelombang berikutnya, untuk klarifikasi, kami tertibkan semua," ujarnya.
Komarudin menegaskan lagi bahwa Dewan Kolonel hanyalah inisiatif sejumlah kader, tanpa keterlibatan Puan. Ia menyadari ada kader yang kadang terlampau kreatif dan mencari muka. "Harus kami tertibkan, itu bukan menolong pemimpin, tapi menjerumuskan," kata dia.
Pernyataan Komarudin ini bertolak belakang dengan anggota DPR Fraksi PDIP Johan Budi, yang menyatakan keberadaan Dewan Kolonel telah diketahui dan disetujui oleh Puan Maharani. Menurut Johan, Dewan Kolonel saat ini berisi 12 orang.
Di antaranya Johan Budi sebagai inisiator, Trimedya Panjaitan selaku koordinator, serta Bambang Wuryanto dan Utut Adianto selaku Jenderal. Johan menyebut Utut Adianto telah menghadap Puan untuk melaporkan keberadaan Dewan Kolonel. “Berkembang terus. Lalu dilaporkan ke Mbak Puan. Mbak Puan setuju,” kata Johan di Gedung DPR, Selasa, 20 September 2022.
Puan menilai keberadaan Dewan Kolonel sebagai hal yang sah-sah saja. Sikap Puan ini berbeda dengan Hasto yang memberi pernyataan tegas kalau Dewan Kolonel tak sesuai AD/ART partai.
“Saya berharap Dewan Kolonel dapat membantu menjalankan tugas-tugas partai, khususnya sesuai arahan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, terkait persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2024,” kata Puan dalam keterangannya, Rabu, 21 September 2022.
Baca: PDIP Sebut Elektoral Bukan Pertimbangan Utama Tentukan Capres 2024
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
