Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil KSAL Yudo Margono, Calon Pengganti Panglima TNI Andika Perkasa?

image-gnews
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono (kanan) saat kunjungan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Senin, 22 November 2021. ANTARA/Galih Pradipta
Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa (tengah) berbincang dengan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono (kiri) dan Wakil KSAL Laksamana Madya Ahmadi Heri Purwono (kanan) saat kunjungan di Mabes TNI AL, Cilangkap, Jakarta, Senin, 22 November 2021. ANTARA/Galih Pradipta
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun dan melepas jabatannya pada 21 Desember 2022 saat berusia 58 tahun. Meski sudah dekat, Andika mengaku bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi belum mengajaknya untuk membahas soal pergantian Panglima TNI.

"Sejauh pengalaman saya, presiden itu enggak pernah jauh-jauh hari ngomong (soal pergantian panglima), enggak pernah. Beliau pasti mendadak," kata Andika Perkasa kepada Tempo pada 5 Oktober 2022 lalu. 

Sementara itu, salah satu nama yang digadang-gadang menjadi calon kuat pengganti Panglima TNI adalah Kepala Staf Angkatan Laut atau KSAL Yudo Margono. Pasalnya, menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, kandidat Panglima TNI berasal dari tiga kepala staf TNI.

Kepada Tempo, Yudo Margono mengaku bahwa persoalan penggantian panglima adalah hak prerogatif presiden. Namun, ia juga mengaku siap untuk mengemban tanggung jawab tersebut apabila ditugaskan.

“(Jabatan) Panglima TNI kan enggak ada pendaftarannya. Itu hak prerogratif presiden. Tentunya kalau diberikan tanggung jawab ke saya, ya kami laksanakan,” kata Yudo kepada Majalah Tempo pada 2 Oktober 2022. Lantas, bagaimana rekam jejak KSAL Yudo Margono?

Baca: Wawancara KSAL Yudo Margono Soal Calon Panglima TNI

Profil KSAL Yudo Margono

Berdasarkan catatan Tempo, Yudo Margono merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut (AAL) pada 1998. Pria kelahiran Madiun, 26 November 1965 ini kemudian melanjutkan pendidikan militer ke Sekolah Staf Komando AL dan lulus pada 2003.

Pendidikan militernya berlanjut pada 2011 di Sekolah Staf Komando Tentara Nasional Indonesia. Tidak hanya urusan militer, Yudo Margono diketahui juga sempat mengenyam pendidikan sipil. 

Pada 2013, ia lulus dari S-1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana. Satu tahun berselang, Yudo juga berhasil menuntaskan Program Pendidikan Reguler Lembaga Ketahanan Nasional. Lalu, melanjutkan kembali pendidikan sipil dan lulus dari S-2 di universitas yang sama sewaktu strata satu pada 2015.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Di lingkungan militer, Yudo Margono juga memiliki karier yang cukup mentereng. Pada masal awal-awal sebagai TNI AL, Yudo sempat menjadi komandan Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) Pandrong-801, Komandan KRI Sutanto-877, dan Komandan KRI Ahmad Yani-351.

Kemudian, pada 2004 - 2008, ia memegang jabatan sebagai Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tual. Kemudian dirotasi dan memegang jabatan yang sama di Pangkalan Angkatan Laut Sorong pada 2008 - 2010.

Prospek karier militer Yudo Margono mulai menanjak pada 2015 - 2016 ketika dirinya ditunjuk menjadi Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut I Belawan. Lalu, ia juga sempat menjadi Kepala Staf Komando Armada RI Wilayah Barat pada 2016 - 2017.

Sejak saat itu, Yudo Margono mulai menempati posisi-posisi strategis di lingkungan TNI, seperti Panglima Komando Lintas Laut Militer pada 2017 - 2018, Panglima Armada Barat pada 2018, Panglima Armada I pada 2018 - 2019, hingga Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I pada 2019 - 2020. Barulah pada 2020 hingga sekarang, Yudo Margono menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Laut. 

Selain KSAL Yudo Margono, terdapat dua nama lain yang bisa masuk bursa calon Panglima TNI pada tahun ini adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Dudung Abdurachman dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: Kata KSAL Yudo Margono Soal Panglima TNI, Kandidat Terkuat?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

9 hari lalu

Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan saat mengunjungi kantor DPD PDIP Bali di Denpasar, Bali, Jumat, 8 Februari 2019. Ia bergabung menjadi anggota PDIP sejak 26 Januari 2019. Johannes P. Christo
Ahok Masuk Bursa Cagub DKI dari PDIP Selain Risma, Andika Perkasa, dan Basuki Hadimuljono

PDIP mulai menjaring empat nama yang akan menjadi calon Gubernur (Cagub) DKI Jakarta. Lantas, siapa saja bakal cagub DKI Jakarta yang diusung PDIP?


Bedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista

13 hari lalu

Bedah Buku Karya KSAL, Bamsoet Tegaskan Dukung Peningkatan Alutsista

Peningkatan Alutsista sangat diperlukan seturut posisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia.


Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

15 hari lalu

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto di gedung Kemenkopolhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa, 19 Maret 2024. ANTARA/Walda Marison
Menko Polhukam Rapat Koordinasi dengan Panglima TNI hingga Kapolri soal Situasi Papua, Ini yang Dibahas

Pertemuan itu dilakukan untuk membahas berbagai situasi terakhir di Papua.


Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

16 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

17 hari lalu

Kapolda Papua Barat bersama pimpinan TNI memberikan keterangan pres terkait kasus bentrok antara personel TNI AL dan anggota Brimob di Polresta Sorong Kota, Ahad, 14 April 2024. Foto: ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu
Bentrok TNI AL Vs Brimob di Sorong Berakhir Damai, Patroli Bersama Digalakkan Usai Baku Pukul

Pasca-bentrokan antara Brimob dan TNI AL di Pelabuhan Sorong, diketahui sebelumnya di beberapa daerah di Indonesia, konflik serupa pernah terjadi.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

19 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

20 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

20 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

21 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

23 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.