Sudi Silalahi Tetap Pangdam V Brawijaya

TEMPO Interaktif, Jakarta:Pangdam V Brawijaya Mayjen Sudi Silalahi batal diangkat menjadi Dirjen Kekuatan Pertahanan Departemen Pertahanan. Sebabnya, Sudi diminta para ulama Jatim tetap menjadi Pangdam di daerah tersebut. Dephan kemudian menunjuk Marsekal Muda Sutanto yang berasal dari TNI AU untuk menduduki jabatan Dirjen Kekuatan Pertahanan. Hal ini dikemukakan Menhan Muh.Mahfud di Istana Negara Jakarta, Senin (29/1).

Mahfud mengemukakan hal tersebut sehubungan dengan adanya rencana penggantian beberapa pejabat eselon I di lingkungan Dephan. Ia mengatakan bahwa sejauh ini nama-nama yang diajukannya kepada Presiden Abdurrahman Wahid telah disetujui. Dirinya ini tinggal menunggu dikeluarkannya surat keputusan presiden. Kemungkinan, kata Mahfud, paling lambat para pejabat baru itu akan dilantik pada 10 Februari mendatang. Sepulangnya saya dari India, jelasnya.

Dari beberapa nama yang diajukan, jelas Menhan, ada dua nama yang penunjukkannya tertunda. Penundaan itu, kata dia, bukan karena tidak disetujui tapi karena pangkat keduanya, yakni Kusnul Maria dan Iwan Gardono, belum cukup untuk menduduki jabatan pejabat eselon I. Saya kira mereka sudah golongan 4, ternyata masih golongan 3, kata Mahfud. Ia menambahkan, sesuai dengan peraturan, pejabat eselon I harus berasal dari pengawai golongan 4C.

Mahfud kemudian meyebutkan beberapa nama yang disetujui Presiden. Untuk posisi Sekjen Deppan diangkat Letjen TNI Johni Lumintang, sementara Mayjen TNI Sudrajat (Mantan Kapuspen TNI) ditunjuk sebagai Dirjen Strategi Pertahanan (Straha), Dirjen Industri Sarana Pertahanan akan diisi Mayjen TNI Aqlani Maza, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Dephan akan diangkat Mantan Kepala LIPI Sofyan Tzauri, dan sebagai Wakil Gubernur Lemhanas akan diangkat Prof Dr Budiarjo.

Komposisi pejabat Dephan, jelas Mahfud, nantinya adalah 4:7. Artinya, empat pejabat berasal dari sipil dan tujuh dari militer. Ia menjelaskan, sampai saat ini masih sulit untuk menghapus pejabat militer di departemennya. Hal ini karena adanya beberapa organisasi yang memang hanya bisa ditangani oleh militer. Kalau orang-orang sipil yang memegang, kemungkinan mereka tidak bisa optimal karena yang tahu adalah orang militer, jelanya. (Oman Sukmana)