INFO NASIONAL – Wakil Ketua MPR Yandri Susanto meminta pemerintah untuk hati-hati dalam menyelesaikan format tenaga honorer. Hal itu dia sampaikan saat menyambut kehadiran ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Nasional (AHN) di Gedung Nusantara IV, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta.
“Karena tenaga honorer adalah anak bangsa,” ujar dia. Menurutnya, para tenaga honorer itu, disebut sudah mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Mereka ada yang jadi guru, tenaga teknis, dan lain sebagainya. Dia pun meminta kepada pemerintah untuk berhati-hati menyelesaikan tenaga honorer.
“Kami tidak ada artinya kalau tidak ada rakyat, kami tidak bisa menjadi pimpinan lembaga negara kalau tidak ada rakyat. Rakyat itu bagian dari yang harus diperjuangkan, salah satunya adalah tenaga honorer,” ujar politisi dari PAN itu.
Keberadaan tenaga honorer, kata dia, penuh dengan dinamika. Ketika seorang menjadi bupati, walikota, dan gubernur yang baru, mereka mengangkat tenaga honorer. Akibat yang demikian jumlah tenaga honorer sangat besar. “Catatan terakhir jumlah tenaga honorer mencapai 2,2 juta orang,” ujarnya. Sebanyak 300.000-an orang berada di pusat dan 1.800.00-an orang ada di daerah.
Pria asal Bengkulu itu mengatakan, kalau tidak ada pihak swasta, apakah itu tenaga honorer atau sekolah swasta, negara ini tidak akan sempurna. “Maka jangan pernah meremehkan tenaga honorer. Jangan meremehkan hal-hal yang sifatnya swasta,” ujarnya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) AHN.
Dia mencontohkan, kalau tidak ada guru honorer, anak bangsa akan banyak yang terlantar dan tidak terlayani dengan baik. Demikian juga kalau di sekolah tidak ada tenaga teknis dan pendukung lainnya. “Bila tidak ada sekolah swasta, bangsa ini juga akan gelagaban,” tambahnya. Untuk itu dirinya berharap pada pemerintah untuk memformat tenaga honorer sebaik mungkin supaya tidak ada gejolak.
Diketahui kebijakan pemerintah di akhir tahun 2023 sudah tidak ada tenaga honorer. Oleh karena itu diharap kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan masalah ini. “Bila masalah tenaga honorer tuntas, maka ini sebagai kado terindah buat tenaga honorer,” tutur dia. Diakui pengangkatan tenaga honorer dari sisi kebijakan keuangan sangat berat karena harus menyediakan sekian puluh triliun untuk penggajian dan sebagainya.
Untuk itu dalam masalah tenaga honorer diharap pemerintah jangan sampai buru-buru dalam mengambil kebijakan. “Bila buru-buru bisa membuat gejolak ataupun situasi tidak kondusif apalagi di tahun 2023,” ujarnya. Bila tenaga honorer yang jumlahnya 2,2 juta orang itu bergejolak, hal demikian akan mengganggu stabilitas di masyarakat.
Yandri bercerita, sebelum menjadi salah satu pimpinan MPR, dirinya merupakan Ketua Komisi VIII. Saat itu banyak menerima aduan tenaga honorer. Untuk menyelesaikan masalah mereka, dikatakan dirinya bertemu dengan berbagai pihak seperti Bappenas, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, dan membahas dalam rapat gabungan. Dari apa yang dilakukan, format penyelesaian tenaga honorer menjadi rapi, tidak ada gejolak, dan terkendali. Dia pun berharap dari rakornas yang digelar, terdapat rumusan, rekomendasi, keputusan, yang selanjutnya perlu dikawal bersama-sama.
