Majelis Syuro PKS Tetapkan Kriteria Capres 2024 Religius Nasionalis

Reporter

Editor

Amirullah

Suasana Konferensi Pers usai pertemuan PKS dan Nasdem di Nasdem Tower, Jakarta, 22 Juni 2022TEMPO/Rahma Dwi Safitri

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid, mengatakan partainya sudah membuat keputusan ihwal koalisi dan kualifikasi capres yang bakal diusung di Pilpres 2024. Menurutnya, capres jagoan PKS mesti menghadirkan perubahan untuk Indonesia dan berpotensi menang.

“Majelis Syuro sudah membuat keputusan tentang koalisi dan kualifikasi capres yang akan diusung PKS. Kriterianya sudah ditentukan, yaitu harus religius nasionalis,” kata Hidayat, Selasa, 4 Oktober 2022.

Hidayat mengatakan keputusan Majelis Syuro ini sudah didelegasikan kepada Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Dewan ini, kata dia, akan berkoordinasi untuk memutuskan kapan deklarasi digelar. Ia menjelaskan, rencananya deklarasi koalisi dan capres bakal terjadi sebelum akhir 2022.

“Secara prinsip terjadi sebelum 2022 berakhir. Tapi bisa juga dipercepat berdasarkan hasil rapat DPTP. Jadi secara prinsip Majelis Syuro sudah mendelegasikan kepada DPTP,” ujarnya.

DPTP disebut Hidayat terdiri atas Ketua Majelis Syuro, empat Wakil Ketua Majelis Syuro, Sekretaris Majelis Syuro, presiden partai, sekretaris jenderal, bendahara umum, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat, dan Ketua Dewan Syariah.

Adapun PKS disebut-sebut bakal menjalin koalisi bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat. Hidayat mengatakan komunikasi partainya dengan kedua partai tersebut terjalin sangat intensif. Bahkan, kata dia, sebelum Anies Baswedan dideklarasikan sebagai capres, Partai NasDem telah terlebih dulu berkomunikasi dengan PKS.

“Bahkan kemarin sebelum pengumuman, NasDem juga berkomunikasi dengan PKS. Jadi kami saling mengerti, mengetahui, dan memahami pilihan waktu pengumuman siapa capres dan pasangan cawapres,” kata dia.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

7 jam lalu

Anies Baswedan Tidak Diundang ke Reuni 212 di Masjid At-Tin

Ketika masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan beberapa kali menghadiri kegiatan Reuni 212 di Monas.


PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

8 jam lalu

PPP Ungkap Opsi Mekanisme Penentuan Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu malam ini akan membahas mekanisme pemilihan capres dan cawapres 2024. Ada beberapa opsi.


Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

9 jam lalu

Jokowi Singgung Capres Rambut Putih, PPP: Itulah Hebatnya, Terus Jadi Trendsetter

Kendati demikian, Arsul mengatakan pernyataan Jokowi yang kerap trending, termasuk capres berambut putih, tidak bisa dimaknai sepenggal-sepenggal.


Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

14 jam lalu

Koalisi Indonesia Bersatu Bersua Malam Ini, Bahas Capres-Cawapres

Pertemuan Koalisi Indonesia Bersatu bakal dihadiri ketua umum masing-masing partai, yakni Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Muhamad Mardiono.


NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

14 jam lalu

NasDem Ungkap Hambatan Safari Anies Baswedan: Izin Dicabut Tanpa Alasan Jelas

Ali menerangkan ada hambatan yang dihadapi kala partainya bersama Anies Baswedan hendak bersafari, salah satunya ke Aceh.


Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

15 jam lalu

Pengusaha Diminta Bayar Karyawan sesuai UMP, Jakbar: Sila Warga Mengadu

Jakarta Barat mengingatkan seluruh pengusaha di wilayah tersebut untuk menggaji karyawan sesuai batas Upah Minimum Provinsi (UMP).


Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

16 jam lalu

Warga Kampung Susun Bayam Ingin Seperti Kampung Susun Akuarium: Masuk Dulu, Tarif Belakangan

Warga Kampung Susun Bayam minta mereka diperbolehkan menempati hunian. Warga tenang peroleh kepastian baru bahas tarif dan adminnistrasi.


Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

1 hari lalu

Charta Politika: Ganjar Pranowo Unggul dalam Survei Elektabilitas

Hasil survei terbaru Charta Politika menyebutkan bahwa Ganjar Pranowo unggul sisi elektabilitas calon presiden dengan angka 32,6 persen.


Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

1 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

1 hari lalu

Survei Charta Politika: Deklarasi Anies Baswedan Genjot Elektabilitas NasDem

Meski begitu, naiknya elektabilitas NasDem hanya menempatkan partai itu dalam urutan keenam sebagai partai dengan elektabilitas terbesar.