Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

Anggota Komisi III, Adang Daradjatun ketika mengikuti pemungutan suara untuk memilih Hakim konstitusi di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (5/3). TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - MKD DPR RI menggelar rapat pleno untuk mengganti pimpinan MKD pada Selasa kemarin. Sebelumnya MKD dipimpin Aboe Bakar Alhabsy, anggota DPR komisi III dari fraksi PKS. Ketua MKD yang baru, Adang Daradjatun juga berasal dari fraksi yang sama.

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menggelar rapat pleno untuk mengganti pimpinan mereka pada hari ini, Selasa, 27 September 2022. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Aboe Bakar Alhabsy, anggota DPR Komisi III dari Fraksi PKS. Adapun ketua MKD yang baru berasal dari komisi dan fraksi yang sama, yakni Adang Daradjatun.

Adang Daradjatun bakal memimpin MKD masa keanggotaan 2019-2024 dalam tahun sidang 2022-2023. Ia dibantu oleh 4 Wakil Ketua MKD, yakni Trimedya Panjaitan Fraksi PDIP, Andi Rio Idris Fraksi Partai Golkar, Habiburokhman Fraksi Partai Gerindra, dan Nazaruddin Dek Gam Fraksi PAN.

Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota MKD dipilih dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan sesuai jumlah anggota tiap fraksi. MKD memiliki 17 anggota yang ditetapkan pada rapat paripurna awal masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Dikutip dari dpr.go.id pimpinan MKD bersifat kolektif dan kolegial, yang mana terdiri dari 1 orag ketua dan 4 orang wakil ketua. Pemilihan dilakukan oleh anggota MKD berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan juga keterwakilan perempuan sesuai pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas MKD DPR

Dalam peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Beracara MKD DPR. Tugas MKD sebagai berikut:

  1. Melakukan pemantauan untuk mencegah pelanggaran anggota dewan terhadap kewajiban dan tata tertib, kode etik sesuai peraturan
  2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
  • Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
  • Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang
  • Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Mengadakan sidang untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik oleh anggota dewan
  • Menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, atau penyidikan terhadap terduga anggota dewan;
  • Meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, atau penyidikan tersebut
  • Meminta keterangan dari anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana;
  • Memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum
  • Mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana.

YOLANDA AGNE 

Baca: Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

1 hari lalu

Pemerintah Usulkan Revisi UU IKN, PKS: Ini Menunjukkan UU IKN Cacat dan Terburu-buru

Menurut politikus PKS Mardani Ali Sera, usulan revisi UU IKN malah menunjukkan praktik ketatanegaraan yang tidak baik.


PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

1 hari lalu

PKS Melihat Celah Jokowi 3 Periode Masih Terbuka

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai isu Jokowi 3 periode belum tertutup.


Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

1 hari lalu

Mardani PKS: Presiden Jokowi Jangan Melulu Sibuk dengan Relawan

Politikus PKS Mardani Ali Sera minta Presiden Jokowi fokus jalankan tugas sebagai Kepala Negara, bukan melulu sibuk dengan relawan menjelang Pilpres.


PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

9 hari lalu

PKS Instruksikan DPW dan DPD Turun Bantu Korban Gempa Cianjur

Ahmad Syaikhu, menginstruksikan DPW Jawa Barat dan DPD Kabupaten Cianjur untuk turun ke lapangan membantu korban gempa Cianjur


Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

9 hari lalu

Koalisi Perubahan Tak Kunjung Deklarasi, PKS: Kami Tidak Ingin Cek Kosong

Hidayat Nur Wahid, menyebut PKS menginginkan koalisi yang paham betul apa saja yang bakal dikerjakan bersama.


Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

10 hari lalu

Majelis Syuro PKS Tunggu Hasil Tim Kecil sebelum Keluarkan Keputusan soal Koalisi

Majelis Syuro PKS menggelar rapat akhir tahun ini untuk menentukan sikap politik Pilpres 2024.


Jadwal Pembahasan Draf Akhir RKUHP Besok Ditunda

10 hari lalu

Jadwal Pembahasan Draf Akhir RKUHP Besok Ditunda

Taufik Basari menyebut pembahasan dan perbaikan RKUHP saat ini masih dinamis.


Heru Budi Hartono Tak Lagi Prioritaskan Jalur Sepeda, PKS: Kemunduran Jakarta

12 hari lalu

Heru Budi Hartono Tak Lagi Prioritaskan Jalur Sepeda, PKS: Kemunduran Jakarta

Politikus PKS yang juga anggota Komisi B DPRD DKI Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan Heru Budi Hartono tak prioritaskan pembangunan jalur sepeda.


PKS Tak Ingin Kawin Paksa Anies Baswedan dengan Aher

12 hari lalu

PKS Tak Ingin Kawin Paksa Anies Baswedan dengan Aher

PKS menyatakan siap menerima apa pun keputusan soal cawapres Anies Baswedan, meskipun itu bukan kader mereka Ahmad Heryawan.


Pastikan Dukungan kepada Anies Baswedan dan Soal Koalisi, PKS Gelar Rapat Majelis Syuro Akhir Tahun Ini

12 hari lalu

Pastikan Dukungan kepada Anies Baswedan dan Soal Koalisi, PKS Gelar Rapat Majelis Syuro Akhir Tahun Ini

PKS akan menggelar rapat majelis Syuro untuk memastikan dukungan mereka terhadap Anies Baswedan dan soal koalisi dengan NasDem dan Demokrat.