Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pergantian Pimpinan MKD DPR Aboe Bakar Alhabsy ke Adang Daradjatun, Apa Tugas MKD DPR Sebetulnya?

image-gnews
Anggota Komisi III, Adang Daradjatun ketika mengikuti  pemungutan suara untuk memilih Hakim konstitusi di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (5/3). TEMPO/Seto Wardhana
Anggota Komisi III, Adang Daradjatun ketika mengikuti pemungutan suara untuk memilih Hakim konstitusi di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (5/3). TEMPO/Seto Wardhana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - MKD DPR RI menggelar rapat pleno untuk mengganti pimpinan MKD pada Selasa kemarin. Sebelumnya MKD dipimpin Aboe Bakar Alhabsy, anggota DPR komisi III dari fraksi PKS. Ketua MKD yang baru, Adang Daradjatun juga berasal dari fraksi yang sama.

Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menggelar rapat pleno untuk mengganti pimpinan mereka pada hari ini, Selasa, 27 September 2022. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Aboe Bakar Alhabsy, anggota DPR Komisi III dari Fraksi PKS. Adapun ketua MKD yang baru berasal dari komisi dan fraksi yang sama, yakni Adang Daradjatun.

Adang Daradjatun bakal memimpin MKD masa keanggotaan 2019-2024 dalam tahun sidang 2022-2023. Ia dibantu oleh 4 Wakil Ketua MKD, yakni Trimedya Panjaitan Fraksi PDIP, Andi Rio Idris Fraksi Partai Golkar, Habiburokhman Fraksi Partai Gerindra, dan Nazaruddin Dek Gam Fraksi PAN.

Mahkama Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk sebagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Anggota MKD dipilih dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan sesuai jumlah anggota tiap fraksi. MKD memiliki 17 anggota yang ditetapkan pada rapat paripurna awal masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Dikutip dari dpr.go.id pimpinan MKD bersifat kolektif dan kolegial, yang mana terdiri dari 1 orag ketua dan 4 orang wakil ketua. Pemilihan dilakukan oleh anggota MKD berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan juga keterwakilan perempuan sesuai pertimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Tugas MKD DPR

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam peraturan DPR Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Beracara MKD DPR. Tugas MKD sebagai berikut:

  1. Melakukan pemantauan untuk mencegah pelanggaran anggota dewan terhadap kewajiban dan tata tertib, kode etik sesuai peraturan
  2. Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota karena:
  • Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam undang-undang;
  • Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan selama 3 bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah
  • Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota dewan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang
  • Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
  • Mengadakan sidang untuk menerima laporan terkait dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik oleh anggota dewan
  • Menerima surat dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, atau penyidikan terhadap terduga anggota dewan;
  • Meminta keterangan dari pihak penegak hukum tentang pemberitahuan, pemanggilan, atau penyidikan tersebut
  • Meminta keterangan dari anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana;
  • Memberikan persetujuan atau penolakan secara tertulis mengenai pemanggilan dan permintaan keterangan dari pihak penegak hukum
  • Mendampingi penegak hukum dalam melakukan penggeledahan dan penyitaan di tempat anggota dewan yang diduga melakukan tindak pidana.

YOLANDA AGNE 

Baca: Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

10 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS: Tawaran Posisi Cawagub Jakarta hingga Potensi Menang di Pilkada

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan partainya tak meragukan kompetensi Anies Baswedan untuk maju di Pilgub Jakarta


Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

21 jam lalu

Gubernur DKI Anies Baswedan menunjukkan kartu anggota Pemuda Pancasila di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 1 Oktober 2022. Tempo/Mutia Yuantisya
Setelah Pemuda Pancasila, Jubir Sebut Ormas Lain Bakal Ikut Dukung Anies Baswedan

Jubir Anies Baswedan meyakini bakal banyak ormas lain yang akan memberikan dukungan kepada bekas Mendikbud itu maju kembali di Pilkada Jakarta.


Anggota MKD DPR Usul Pamdal Panggil Paksa Bamsoet Apabila Tak Hadir di Panggilan Ketiga

1 hari lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, menjadi pembicara secara daring dalam Seminar Nasional Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Jayabaya di Jakarta, Sabtu 15 Juni 2024.
Anggota MKD DPR Usul Pamdal Panggil Paksa Bamsoet Apabila Tak Hadir di Panggilan Ketiga

Bamsoet tidak menghadiri pemanggilan yang dilayangkan MKD pada sidang hari ini.


Bamsoet Absen dari Panggilan MKD DPR, Adang Daradjatun: Karena Jadwal yang Padat

1 hari lalu

Anggota Komisi III, Adang Daradjatun ketika mengikuti  pemungutan suara untuk memilih Hakim konstitusi di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, rabu (5/3). TEMPO/Seto Wardhana
Bamsoet Absen dari Panggilan MKD DPR, Adang Daradjatun: Karena Jadwal yang Padat

Hari ini MKD DPR memanggil Ketua MPR Bambang Soesatyo alias Bamsoet, namun dia tak hadir. Pemanggilan buntut pernyataan soal amendemen UUD 1945.


Soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta, Gerindra-Demokrat-PAN Bilang Begini

1 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta, Gerindra-Demokrat-PAN Bilang Begini

Gerindra-Demokrat-PAN merespons soal PKS ungkap tawaran kursi cawagub di Pilkada Jakarta. Apa kata mereka?


Respons Zulhas soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju

1 hari lalu

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas saat ditemui dalam acara pembagian daging kurban di Kementerian Perdagangan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu, 18 Juni 2024. TEMPO/Han Revanda Putra.
Respons Zulhas soal PKS Ditawari Kursi Cawagub Jakarta oleh Koalisi Indonesia Maju

Zulkifli Hasan merespons soal tawaran kursi cawagub untuk PKS. Serahkan jawaban ke PKS.


Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

2 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
Respons Internal KIM dan Pakar Soal Tawaran Posisi Cawagub Jakarta untuk PKS

Pakar politik menilai posisi PKS di Pilgub Jakarta 2024 strategis.


PKS Sebut Jatah Cawagub Bukan Harga Mati untuk Bentuk Koalisi di Pilkada Jakarta

2 hari lalu

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini (tengah) bersama Anggota DPR Fraksi PKS Muzammil Yusuf (kiri) dan Fahmi Alaydroes (kanan) saat menggelar konferensi pers di ruang Fraksi PKS, Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 8 November 2021. Dalam konferensi pers ini PKS memberikan penjelasan mengenai interupsi yang diabaikan oleh ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna. Fraksi PKS juga memberikan penjelasan mengenai pandangan Fraksi PKS terkait Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS Sebut Jatah Cawagub Bukan Harga Mati untuk Bentuk Koalisi di Pilkada Jakarta

Jazuli menyampaikan bahwa mengusung kader sebagai calon gubernur atau wakil gubernur di Pilkada Jakarta adalah sebatas keinginan PKS.


PKS Anggap Wajar Tawaran Kursi Cawagub karena Menang Pemilu di Jakarta

2 hari lalu

Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera atau DPP PKS menggelar acara Tebar Kurban di kantor DPP PKS, Selasa, 18 Juni 2024. (Dari kiri ke kanan) Bendahara PKS Mahfudz Abdurrahman, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
PKS Anggap Wajar Tawaran Kursi Cawagub karena Menang Pemilu di Jakarta

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menganggap wajar jika partainya ditawari kursi calon wakil gubernur untuk Pilkada Jakarta 2024. Sebabnya, kata dia, PKS adalah partai pemenang Pemilu 2024 di daerah Jakarta.


Demokrat Bantah Kabar KIM Tawarkan Posisi Cawagub Jakarta ke PKS

2 hari lalu

Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya dalam rapat Majelis Tinggi Demokrat dj Cikeas, Bogor, Kamis, 31 Agustus 2023. Dokumentasi Demokrat
Demokrat Bantah Kabar KIM Tawarkan Posisi Cawagub Jakarta ke PKS

KIM tetap berusaha menjalin kerja sama Pilkada dengan partai-partai di luar kongsung pengusung Prabowo di Pilpres