Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Adang Daradjatun Gantikan Aboe Bakar Jadi Ketua MKD DPR

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Anggota Komisi III dari fraksi PKS Adang Daradjatun memberikan hak suaranya dalam pemilihan calon hakim agung di Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). TEMPO/Imam Sukamto
Anggota Komisi III dari fraksi PKS Adang Daradjatun memberikan hak suaranya dalam pemilihan calon hakim agung di Komisi III DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/1). TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI menggelar rapat pleno untuk mengganti pimpinan mereka pada hari ini, Selasa, 27 September 2022. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Aboe Bakar Alhabsy, anggota DPR Komisi III dari Fraksi PKS. Adapun ketua MKD yang baru berasal dari komisi dan fraksi yang sama, yakni Adang Daradjatun.

Fraksi PKS sebelumnya telah mengirim surat usulan penggantian posisi MKD kepada Pimpinan DPR. Surat ini tertuang dalam nomor 254/TSTF-F-PKS/DPR RI/IX/2022 tertanggal 22 September 2022.

“Sesuai surat Fraksi PKS, dengan ini kami selaku pimpinan dewan menetapkan saudara Adang Daradjatun dari Fraksi PKS menjadi Ketua MKD dan menggantikan Saudara Habib Aboe Bakar Alhabsyi,” kata Wakil Ketua DPR, Rachmat Gobel, yang memimpin rapat pleno.

Adang Daradjatun bakal memimpin MKD masa keanggotaan 2019-2024 dalam tahun sidang 2022-2023. Ia dibantu oleh 4 Wakil Ketua MKD, yakni Trimedya Panjaitan Fraksi PDIP, Andi Rio Idris Fraksi Partai Golkar, Habiburokhman Fraksi Partai Gerindra, dan Nazaruddin Dek Gam Fraksi PAN.

“Selamat kepada saudara-saudara yang dipercaya menjadi pimpinan. Semoga Tuhan yang Maha Esa selalu memberikan petunjuk khususnya para pimpinan MKD dalam menjalankan tugas bangsa dan negara serta memperjuangkan aspirasi rakyat,” kata Gobel.

Berdasarkan laman resmi Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Kehormatan Dewan dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap.           

DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Mahkamah Kehormatan Dewan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan permulaan tahun sidang.

Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berjumlah 17 orang dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada permulaan masa keanggotan DPR dan pada permulaan tahun sidang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial. Mereka terdiri atas 1 orang ketua dan 4 orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Mahkamah Kehormatan Dewan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap-tiap fraksi.

Baca juga: MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

23 jam lalu

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.
RUU DKJ, Hidayat Nur Wahid: Menyalahi Konstitusi, Diskriminatif, Kemunduran Demokrasi

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Hidayat Nur Wahid menilai RUU DKJ merampas kedaulatan rakyat Jakarta


Akhirnya Tema Kebudayaan Masuk dalam Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Respons Budayawan

1 hari lalu

Tiga bakal calon presiden yang akan bertarung pada Pemilu 2024: Prabowo Subianto (kiri), Anies Baswedan (tengah), dan Ganjar Pranowo memberikan keterangan pers usai makan siang bersama Presiden Jokowi di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 30 Oktober 2023. TEMPO/Subekti.
Akhirnya Tema Kebudayaan Masuk dalam Debat Capres-Cawapres pada Pilpres 2024, Ini Respons Budayawan

Setelah sebelumnya tak tercantum dalam tema debat capres-cawapres pada Pilpres 2024, akhirnya tema kebudayaan ditetapkan menjadi topik debat.


Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

1 hari lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden dalam RUU DKJ, PKS DKI: Mau Jadi Diktator?

PKS DKI khawatir penunjukan gubernur Jakarta oleh presiden dapat mengembalikan kondisi negara ke era Orde Baru.


PKS DKI Ragu Gibran Ditindak soal Dugaan Pelanggaran Kampanye: Ada yang Dianakemaskan

3 hari lalu

Calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka berfoto bersama warga saat blusukan di Pasar Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu, 3 Desember 2023. Dalam blusukan tersebut Gibran yang ditemani istrinya Selvi membagikan susu kepada masyarakat yang juga menjadi program mereka serta menyapa para pedadang dan pengunjung pasar. TEMPO/M Taufan Rengganis
PKS DKI Ragu Gibran Ditindak soal Dugaan Pelanggaran Kampanye: Ada yang Dianakemaskan

Cawapres Gibran Rakabuming diduga melanggar aturan kampanye saat melibatkan anak-anak di Penjaringan dan bagikan susu di area CFD


Puluhan Alat Peraga Kampanye Caleg PKS Depok Diduga Dirusak

5 hari lalu

APK caleg PKS untuk pemilu 2024 yang dirusak di Jalan Abdul Wahab, Kelurahan Sawangan, Kecamatan Sawangan, Depok, Sabtu, 2 Desember 2023. Foto : Istimewa
Puluhan Alat Peraga Kampanye Caleg PKS Depok Diduga Dirusak

PKS Kota Depok curigai perusakan alat peraga kampanye calegnya di 47 titik di Sawangan dan Bojongsari disengaja.


Meski Dikritik Anies dan PKS, Sandiaga Yakin Pembangunan IKN Tetap akan Dilanjutkan

7 hari lalu

Alat berat dioperasikan untuk pembangunan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. Presiden Joko Widodo menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai sekitar 40 persen. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Meski Dikritik Anies dan PKS, Sandiaga Yakin Pembangunan IKN Tetap akan Dilanjutkan

Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno yakin pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara tetap akan dilanjutkan meskipun ada yang menolak.


PKS Peringatkan Peretasan Data DPT KPU Bisa Digunakan untuk Mobilisasi Pemenangan Pemilu, Tak Semata Motif Ekonomi

7 hari lalu

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera hadir di hari ke-3 resepsi pernikahan putri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Candi Bentar Putri Duyung, Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 31 Juli 2022. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
PKS Peringatkan Peretasan Data DPT KPU Bisa Digunakan untuk Mobilisasi Pemenangan Pemilu, Tak Semata Motif Ekonomi

Terlepas dugaan peretasan karena motif ekonomi, kata politikus PKS, besar kemungkinan data digunakan untuk mobilisasi pemenangan pemilu.


IKN yang Ditolak Anies Pernah Akan Dilanjutkan oleh Cak Imin Seperti Titah Jokowi

7 hari lalu

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang juga bakal calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar (kedua kiri) berfoto dengan santri saat menghadiri silaturahmi dalam acara peringatan Maulid Nabi di Pondok pesantren Darul Falah, Jekulo, Kudus, Jawa Tengah, Senin, 2 Oktober 2023. Silaturahmi itu untuk meminta doa restu kepada para Kiai dan santri serta menyatukan dukungan kepada Muhaimin Iskandar sebagai cawapres mendampingi Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. ANTARA/Yusuf Nugroho
IKN yang Ditolak Anies Pernah Akan Dilanjutkan oleh Cak Imin Seperti Titah Jokowi

Cawapres Anies, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin pernah menyebut IKN mesti dilanjutkan.


Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

7 hari lalu

Proyek pembangunan Istana Presiden di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara Kabupaten Penajem Pasert Utara, Kalimantan Timur, Kamis 8 Juni 2023. Progres pembangunan IKN menurut Kementerian PUPR sudah mencapai 29,87 persen hingga 4 Juni 2023 dan pembangunan ini menggunakan anggaran dari total pagu tahun 2023 sebesar Rp 26,67 triliun. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah
Ekonom Ini Sebut Proyek IKN Lebih Merugikan jika Terus Dilanjutkan, Kenapa?

Ekonom yang juga Direktur IDEAS, Yusuf Wibisono menjelaskan kerugian proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) jika dihentikan atau dilanjutkan.


Satu-satunya Partai yang Menolak Pemindakan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasan PKS

9 hari lalu

Desain Lapangan dan Monumen Pancasila yang masuk dalam paparan bertajuk Gagasan Rencana dan Kriteria Desain Ibu Kota Negara (sumber: Kementerian PUPR)
Satu-satunya Partai yang Menolak Pemindakan Ibu Kota ke IKN, Ini Alasan PKS

PKS menjadi satu-satunya partai yang menolak pemindahan ibu kota negara ke IKN.