Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBNU Ungkap Alasan Undang Organisasi Hindu Sayap Kanan India ke Forum R20

image-gnews
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Juru Bicara Forum Agama G20 (R20) Muhammad Najib Azca menjelaskan ihwal alasan mengundang organisasi kelompok nasionalis Hindu sayap kanan Indonesia (Rashtriya Swayamsevak Sangh atau RSS). Menurut Najib setidaknya ada tiga alasan R20 mengundang RSS.

Alasan pertama, R20 merupakan agenda yang menempel pada forum G20 yang sebagian pesertanya mewakili negara-negara dalam forum G20. India termasuk salah satunya. "Representasi tokoh-tokoh agama anggota G20 akan diundang. Kita mengikuti pola dan pakem G20", kata Najib melalui keterangan tertulis yang diterima Tempo, Kamis, 29 September 2022.

Meski demikian, ada peserta R20 yang bukan representasi anggota G20. Najib mencontohkan kehadiran tokoh agama dari Vatikan dan Uni Emirat Arab. Kedua, perwakilan RSS diundang karena organisasi itulah yang direkomendasikan oleh pemerintah India. Sebab, RSS merupakan akar kekuatan dari Partai Bharatiya Janata (BJP) yang saat ini berkuasa di negara itu.

Apalagi, Presidensi G20 pada 2023 akan dipegang India. Karenanya, NU sebagai penyelenggara berkoordinasi dengan pemerintah India dan mendapatkan rekomendasi dari mereka. “Untuk India, kita mengikuti rekomendasi, yaitu dari RSS,” katanya.

Alasan terakhir, Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu menganggap R20 merupakan forum yang tepat untuk membicarakan rekam jejak RSS yang dianggap bermasalah, terutama dalam memperlakukan minoritas. R20 memang digelar salah satunya untuk membicarakan hal itu. “Kita ingin agama menjadi bagian dari solusi dalam peradaban. Selama ini, agama justru jadi masalah seperti di India. Kalau mau mencari solusi, diajak bicara pemimpinnya,” tuturnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Ketua Umum PBNU K.H. Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa pihaknya sedang dalam proses membangun dialog dengan pemerintah India dan RSS. Dialog ini dibangun guna mendorong proses keterlibatan yang konstruktif dalam mengatasi ancaman terhadap umat Islam dan kaum minoritas di negara tersebut.

PBNU meyakini bahwa dengan merangkul semua pihak untuk menolak terlibat dalam sentimen kebencian dan permusuhan dapat menjadi cara untuk mengatasi kepedihan sejarah yang mengakar dan mempromosikan hidup berdampingan secara damai. RSS mengkonfirmasi hadir pada perhelatan R20 di Nusa Dua, Bali, 2-3 November 2022.

GADIS OKTAVIANI

Baca Juga: Kelompok Hindu India Desak Larangan Jilbab Berlaku di Seluruh Negeri

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

10 jam lalu

Pemerintah akan Serahkan Izin Tambang Bekas Lahan Grup Bakrie ke PBNU
FNKSDA Minta PBNU ikut Menolak Konsesi Tambang Ormas Keagamaan

Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA) minta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ikut tolak konsesi tambang Ormas keagamaan.


Cerita Kembalinya Sejarah Kerajaan Hindu Tertua Nusantara di IKN

11 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Cerita Kembalinya Sejarah Kerajaan Hindu Tertua Nusantara di IKN

Sekda Kaltim mengatakan sekarang orang mengatakan belum ke Kaltim kalau belum ke IKN.


Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

12 jam lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Kata Anggota DPD Soal Pemberian Izin Tambang ke Ormas Keagamaan

Anggota DPD menilai pemberian izin tambang bisa membantu operasional ormas keagamaan.


Narendra Modi 3 Periode, Serba-serbi Pelantikannya sebagai Perdana Menteri India

16 jam lalu

Perdana Menteri India Narendra Modi memberi isyarat saat ia tiba di markas besar Partai Bharatiya Janata (BJP) di New Delhi, India, 4 Juni 2024. REUTERS/Adnan Abidi
Narendra Modi 3 Periode, Serba-serbi Pelantikannya sebagai Perdana Menteri India

Serba-serbi pelantikan Narendra Modi yang kembali menjabat sebagai Perdana Menteri India periode ketiga. "Terhormat untuk melayani Bharat," katanya.


Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

1 hari lalu

Ketua Umum PB Nahdlatul Wathan, Maulana Syaikh TGKH. L. Gede Muhammad Zainuddin Atsani (tengah). Foto: Istimewa
Ormas Keagamaan Nahdlatul Wathan Ikuti PBNU Ambil Konsesi Izin Tambang: Niat Pemerintah Bagus, Jangan Curiga

Ormas keagamaan Nahdlatul Wathan akan mengikuti PBNU untuk ambil konsesi izin tambang yang ditawarkan Jokowi. Apa alasannya?


5 Hal Ihwal Penolakan Sebagian Ormas Keagamaan Atas Tawaran Jatah IUP

1 hari lalu

Bendahara Umum Gudfan Arif Bakal Pimpin Perusahaan Tambang PBNU
5 Hal Ihwal Penolakan Sebagian Ormas Keagamaan Atas Tawaran Jatah IUP

Ormas keagamaan Islam terbesar kedua setelah NU itu menegaskan akan mengkaji semua dari berbagai aspek dan sudut pandang soal tawaran IUP khusus itu.


Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

1 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Pemerintah Siapkan 6 Jatah Izin Tambang ke Ormas Keagamaan: NU Kantongi Bekas Lahan Grup Bakrie

Daftar 6 wilayah tambang batu bara bekas untuk ormas keagamaan, termasuk NU yang mendapat jatah eks lahan Grup Bakrie dan sudah dikantongi.


Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

1 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Konsesi Izin Tambang untuk Ormas Keagamaan, Siapa saja yang Menolak dan Menerima?

Deretan ormas keagamaan yang menyetujui konsesi izin tambang dari pemerintah


Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

2 hari lalu

Produksi batu bara Indonesia masih sesuai rencana kerja pemegang izin pertambangan minerba. Data Ditjen Minerba pada 2018 mencatat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minerba Rp 50 triliun, melampaui target Rp 32,1 triliun.
Ormas Keagamaan Tolak Konsesi Tambang, HKBP: Kami Ikut Tanggung Jawab Jaga Lingkungan Hidup

Beberapa ormas keagamaan menolak pemberian IUP tambang dari Jokowi, setelah PGI dan KWI, kali ini HKBP. Apa alasannya?


Profil 6 Perusahaan yang Bekas Lahan Tambangnya Dijadikan WIUPK untuk Ormas Keagamaan

2 hari lalu

Pertambangan batubara milik PT Kaltim Prima Coal (KPC) di Sangatta, Kutai, Kalimantan Timur, Mei 2002. TEMPO/IGG Maha Adi
Profil 6 Perusahaan yang Bekas Lahan Tambangnya Dijadikan WIUPK untuk Ormas Keagamaan

Pemerintah telah menyiapkan enam WIUPK untuk dikelola ormas keagamaan. Selain PT Kaltim Prima Coal dan PT Adaro Energy Tbk, mana lagi?