Partai Demokrat Nonaktifkan Lukas Enembe dari Jabatan Ketua DPD Papua

Reporter

Editor

Febriyan

Lukas Enembe. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Demokrat memutuskan untuk menonaktifkan Lukas Enembe dari posisi Ketua DPD Provinsi Papua. Gubernur Papua tersebut dinonaktifkan setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan kasus gratifikasi sebesar Rp 1 miliar.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY, menonaktifkan Lukas karena berhalangan untuk melaksanakan tugasnya. Sebab, kata dia, Lukas sedang menjalani proses hukum.

“Kami mendukung upaya hukum Pak Lukas untuk mencari keadilannya. Selama proses itu berjalan, Pak Lukas berhalangan untuk melaksanakan tugasnya atau nonaktif,” kata AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis, 29 September 2022.

AHY menunjuk Plt Ketua DPD Provinsi Papua 

Dalam kesempatan yang sama, AHY kemudian menunjuk anggota Komisi V DPR, Willem Wandik, sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua. Penunjukan ini disebut AHY sudah sesuai dengan AD/ART partainya.

“Willem Wandik adalah salah satu Waketum Partai Demokrat yang juga  menjabat sebagai anggota Komisi V DPR dari fraksi Partai Demokrat. Dengan kapasitas dan integritas yang dimiliki, saya berharap Willem Wandik dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Demokrat meminta kasus Lukas Enembe tidak dipolitisasi

AHY menyebut partainya menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan. Namun, ia meminta agar hukum ditegakkan secara adil. Ia mengatakan jangan sampai ada politisasi dalam proses hukum tersebut.

AHY menegaskan Partai Demokrat menghormati dan memegang teguh rule of law, termasuk menaati asas praduga tak bersalah. Karenanya, ia menyebut jika Lukas tidak terbukti bersalah, maka Lukas dapat diangkat kembali sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua.

“Tetapi jika terbukti bersalah, sesuai dengan pakta integritas yang telah ditanda tangani, maka kami akan mengangkat ketua definitif melalui mekanisme musyawarah daerah luar biasa,” kata dia.

KPK menetapkan Lukas menjadi tersangka gratifikasi Rp 1 miliar. KPK menduga gratifikasi itu hanyalah pintu masuk untuk kasus lain yang ditengarai melibatkan Lukas. Kasus ini disinyalir berupa korupsi ratusan miliar rupiah dan pencucian uang.

Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) menyatakan telah menelusuri transaksi mencurigakan di rekening Lukas dan keluarganya. Lukas disebut sempat bertransaksi hingga sekitar Rp 560 miliar di sebuah kasino di luar negeri. Selain itu, Lukas juga disebut pernah membeli barang-barang mewah seperti arloji. PPATK pun telah memblokir 11 rekening terkait Lukas dan keluarganya. 

Adapun lembaga antirasuah tersebut masih berupaya memeriksa Lukas Enembe. Lukas sudah dipanggil dua kali. Pertama sebagai saksi pada 12 September 2022 dan sebagai tersangka pada 26 September 2022. Gubernur Papua itu tidak menghadiri kedua panggilan itu dengan alasan sakit.






Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

43 menit lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

52 menit lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

3 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

4 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

4 jam lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

6 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

8 jam lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.


KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

12 jam lalu

KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

para saksi akan dimintai keterangannya dalam kasus suap pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia yang menyeret Bambang Kayun.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

13 jam lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

1 hari lalu

Demokrat Kritik Acara Nusantara Bersatu: Lebih Baik Dananya Untuk Korban Gempa Cianjur

Partai Demokrat menyebut dana acara Nusantara Bersatu lebih baik disalurkan untuk korban Gempa Cianjur.