Selain Sanksi Demosi 3 Tahun, Ipda Arsyad Daiva Gunawan juga Wajib Minta Maaf

Ilustrasi palu sidang pengadilan. legaljuice.com

TEMPO.CO, Jakarta - Ipda Arsyad Daiva Gunawan dikenakan sanksi mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhitung sejak dimutasi ke Pelayanan Markas (Yanma) karena melanggar kode etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

“Adapun sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun,” kata Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Komisaris Besar Nurul Azizah dalam keterangan resminya, Selasa, 27 September 2022.

Sidang Komisi Kode Etik Polri memutuskan perilaku Arsyad sebagai perbuatan tercela dan melanggar etika. Ia juga diwajibkan meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan tertulis kepada pimpinan Polri serta pihak yang dirugikan. Selain itu, ia juga wajib mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan, dan pengetahuan profesi selama sebulan.

“Atas putusan tersebut pelanggar menyatakan tidak banding,” ujar Nurul.

Ada 6 saksi yang dihadirkan

Sidang etik terhadap Arsyad menghadirkan enam orang saksi, yakni Ajun Komisaris Besar Polisi Arif Rachman, AKBP Ridwan Soplanit, Kompol AS, Kompol IR, AKP Rifaizal Samual, dan Briptu RRM. Adapun sidang dipimpin oleh Kombes Rahmat Pamuji sebagai ketua sidang, kemudian Kombes Sakeus Ginting sebagai wakil ketua, dan Kombes Pitra Andreas Ratulangi selaku anggota komisi sidang. 

Dalam penanganan kasus pembunuhan Brigadir J, Ipda Arsyad melanggar Pasal 13 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto Pasal 5 ayat 1 huruf c Pasal 10 ayat 2 huruf h Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik dan Komisi Kode Etik Polri.

Ipda Arsyad dicopot dari jabatan Kasubnit I Unit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dan dimutasi ke Yanma berdasarkan Surat Telegram Nomor ST/1751/VIII/KEP/2022 tertanggal 22 Agustus 2022. 

Arsyad disebut terlibat dalam pengolahan TKP di rumah dinas Sambo itu. Dia meluncur ke TKP setelah mendapatkan perintah dari Sambo bersama mantan Kanit I Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Rifaizal Samual, dan mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Rheky Nellson Soplanit.

“Tidak profesional di TKP, dia kan mendatangi TKP pertama kali, dia, Kanit (AKP Rifaizal Samual) sama dengan Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Selatan,” kata Kepala Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Jumat, 16 Agustus 2022.

Dalam Berita Acara Pemeriksaan Ferdy Sambo yang sempat dilihat Tempo, Sambo awalnya menghubungi Ridwan Soplanit yang kebetulan rumah dinasnya bersebelahan.

Ridwan kemudian menghubungi anak buahnya Rifaizal Samual untuk mengolah TKP tersebut. Olah TKP dianggap tak profesional setelah tim penyidik dari Polres Jakarta Selatan tidak menyita alat bukti dan mengamankan pada saksi kejadian itu. Alat bukti dan saksi itu justru dibawa oleh personil Biro Provos dan Biro Paminal atas perintah Ferdy Sambo.

EKA YUDHA SAPUTRA | FEBRIYAN | ANTARA

Baca: Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

10 jam lalu

Soal Aliran Dana Tambang Ilegal Ismail Bolong, Ini Kata Wakil Ketua KPK

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyatakan belum menerima laporan soal adanya aduan aliran dana Ismail Bolong ke sejumlah perwira Polri.


Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

13 jam lalu

Kejagung Belum Terima SPDP Ismail Bolong

Kejaksaan Agung menyatakan penyidik Bareskrim Polri belum menyerahkan SPDP kasus Ismail Bolong.


Ferdy Sambo Batal Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

15 jam lalu

Ferdy Sambo Batal Bersaksi di Sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Ferdy Sambo tak jadi bersaksi dalam sidang Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria karena pemeriksaan saksi fakta belum kelar.


Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu soal Etik, Begini Respons PN Jaksel

18 jam lalu

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu soal Etik, Begini Respons PN Jaksel

Djuyamto menjelaskan pelaporan tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf tersebut tidak akan mengganggu jalannya persidangan.


Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu ke KY: Kerap Keluarkan Pernyataan Tendensius

19 jam lalu

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf Laporkan Hakim Wahyu ke KY: Kerap Keluarkan Pernyataan Tendensius

Kuasa Hukum Kuat Ma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim, Wahyu Iman Santoso, kepada Komisi Yudisial.


Kuat Ma'ruf Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel, KY Tegaskan Tak Akan Ganggu Persidangan

19 jam lalu

Kuat Ma'ruf Laporkan Majelis Hakim PN Jaksel, KY Tegaskan Tak Akan Ganggu Persidangan

Kuasa hukum Kuat Ma'ruf menilai Ketua Majelis Hakim Wahyu kerap kali melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang tendensius.


Sidang Ferdy Sambo Kemarin, Hakim Sebut Cerita Mau Main Bulutangkis Tak Masuk Akal

21 jam lalu

Sidang Ferdy Sambo Kemarin, Hakim Sebut Cerita Mau Main Bulutangkis Tak Masuk Akal

Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso memperingatkan bahwa Ferdy Sambo masih diperiksa sebagai saksi, dan belum terdakwa.


Bantah Kronologi Eksekusi versi Ferdy Sambo, Bharada E: Beliau Susun Rencana dan Ikut Nembak

1 hari lalu

Bantah Kronologi Eksekusi versi Ferdy Sambo, Bharada E: Beliau Susun Rencana dan Ikut Nembak

Richard Eliezer atau Bharada E mengatakan Ferdy Sambo tidak pernah meminta dirinya menghajar Brigadir J tapi menembak


Ferdy Sambo Keberatan Dicap Berbohong dari Hasil Tes Poligraf

1 hari lalu

Ferdy Sambo Keberatan Dicap Berbohong dari Hasil Tes Poligraf

Ferdy Sambo menyatakan hasil tes Poligraf tak bisa digunakan untuk pembuktian dalam persidangan.


Hakim Nilai Cerita Ferdy Sambo Tidak Masuk Akal Jika Disandingkan Bukti yang Ada

1 hari lalu

Hakim Nilai Cerita Ferdy Sambo Tidak Masuk Akal Jika Disandingkan Bukti yang Ada

Hakim menilai cerita Ferdy Sambo tidak masuk akal karena bertentangan dengan bukti dan keterangan saksi lainnya.