KPK Persilakan Komisi Yudisial Periksa Hakim Sudrajad Dimyati soal Dugaan Pelanggaran Kode Etik

Reporter

Hakim Agung MA, Sudrajad Dimyati, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan pasca menyerahkan diri terkait Operasi Tangkap KPK pengurusan perkara pada Mahkamah Agung RI, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Jumat, 23 September 2022. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan secara paksa selama 20 hari pertama terhadap delapan dari sepuluh tersangka baru. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan ruang seluas-luasnya bagi Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Hakim Agung non-aktif Sudrajad Dimyati dan Hakim Yustisial/Panitera Pengganti MA Elly Tri Pangestu.

"Dari hasil pertemuan dengan KPK, KY telah mendapatkan beberapa hal; yang pertama bahwa KPK memberikan waktu dan ruang kepada KY seluas-luasnya untuk melakukan pemeriksaan etik kepada hakim dan juga mungkin keterlibatan dari hakim-hakim yang lain dalam wilayah etik," kata Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin 27 September 2022.

Sudrajad Dimyati dan Elly Tri Pangestu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).

Sebelumnya, Mukti menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, untuk berkoordinasi lebih lanjut soal pemeriksaan dua hakim tersebut. Berdasarkan nota kesepahaman antara KY dan KPK, dia menjelaskan KY akan melakukan pertukaran data dalam penanganan kasus tersebut.

"Termasuk dari KPK kepada KY maupun dari KY kepada KPK. Jadi, misalnya di dalam pemeriksaan etik kami menemukan ada indikasi tindak pidana terkait dengan korupsi misalnya, maka kami akan serahkan kepada KPK; dan begitu juga sebaliknya. Jika, pada pemeriksaan tindak pidana korupsi tetapi ada unsur etik maka akan diserahkan kepada KY," jelasnya.

Selain itu, dalam membangun proses penegakan hukum agar lebih komprehensif, kuat, dan terpadu, tambahnya, maka KY bersama dengan KPK dan MA melakukan tindakan pengawasan dan penegakan terhadap penyalahgunaan kewenangan dari para hakim tersebut.

Juga bahas pencegahan korupsi

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan pertemuan dengan KY tersebut juga membahas upaya-upaya pencegahan korupsi agar kasus yang menjerat dua hakim tersebut tidak terulang kembali.

"Tadi dibicarakan terkait upaya-upaya kami ke depan untuk mencegah supaya hal-hal yang menyangkut perilaku hakim itu dapat kami cegah dari awal. Di sisi lain, KY juga menyampaikan meminta KPK untuk memberi kesempatan bagi KY untuk memeriksa pelanggaran kode etik hakim tersebut," kata Alex.

KPK total menetapkan 10 tersangka dalam kasus tersebut. Selain Sudrajad Dimyati dan Elly Tri Pangestu, KPK juga menetapkan empat tersangka selaku penerima suap, yakni dua PNS Kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH) serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara itu, empat tersangka selaku pemberi suap ialah pengacara Yosep Parera (YP), pengacara Eko Suparno, serta dua pihak swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana (ID), yaitu Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Sebagai penerima, tersangka SD, DY, ETP, MH, NA, dan AB disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 12 huruf a atau b Jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara sebagai pemberi, tersangka HT, YP, ES, dan IDKS disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 atau Pasal 6 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka






Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 jam lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

4 jam lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

6 jam lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

11 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

11 jam lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

13 jam lalu

Hakim Agung Gazalba Saleh Rela Vonis Orang Lima Tahun Demi Uang Sekitar Rp 400 Juta

Hakim Agung Gazalba Saleh memvonis pengurus KSP Intidana demi uang sebesar Rp 400 juta.


KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

14 jam lalu

KPK Tahan Dua Tersangka Perkara Suap Hakim Agung Gazalba Saleh

KPK menahan pegawai Mahkamah Agung Prasetio Nugroho dan Redhy Novarisza berkaitan dengan kasus suap hakim agung Gazalba Saleh.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

15 jam lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

16 jam lalu

Kasus Suap Hakim Agung, KPK Imbau Hakim Gazalba Saleh Kooperatif

KPK menetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh, sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di MA. KPK meminta agar Gazalba kooperatif


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

19 jam lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.