Jokowi Perintahkan Mahfud Reformasi Hukum Usai Sudrajad Dimyati Jadi Tersangka

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat peresmian Jembatan Gantung Wear Fair di Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku, Rabu, 14 September 2022. Sumber: Biro Setpres

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku telah memberi perintah khusus kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md usai Hakim Agung Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jokowi meminta ada perubahan di bidang hukum atas kejadian ini.

"Saya liat ada urgensi sangat penting untuk mereformasi bidang hukum kita dan itu sudah saya perintahkan ke Menko Polhukam, jadi silakan tanyakan ke Menko Polhukam," kata Jokowi di Pangkalan TNI Angkatan Udara, Senin, 26 September 2022.

Tapi Jokowi tidak merinci perintah reformasi hukum yang dimaksud akan menyasar apa saja. Selebihnya, Jokowi menyebut yang paling penting adalah menunggu proses hukum yang ada di KPK sampai selesai. "Saya kira kita ikuti proses hukum yg ada di KPK," kata dia.

Sebelumnya, Sudrajad Dimyati menjadi Hakim Agung pertama yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu lalu, 21 September 2022. Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan bahwa kasus yang melibatkan sosok hakim agung ini bermula ketika Koperasi Simpan Pinjam Intidana menghadapi gugatan di Pengadilan Negeri Semarang. Gugatan pailit ini dilayangkan oleh 10 anggota KSP Intidana. 

Baik di pengadilan tingkat pertama dan tinggi, gugatan tersebut ditolak sehingga naik dalam tingkat pengadilan kasasi. Di tingkat kasasi inilah, Dimyati diduga menerima uang sebesar Rp 800 juta guna memuluskan gugatan yang dilayangkan oleh para penggugat.

Secara keseluruhan, dalam OTT pada hari Rabu, 21 September 2022, KPK menyita uang tunai sebesar 202.000 dolar Singapura atau sekitar Rp 2,2 miliar.

Sudrajad Dimyati sempat tak lolos di uji kelayakan pada 2013

Berdasarkan catatan Tempo, Sudrajad Dimyati ternyata sempat tidak lolos dalam uji kelayakan dan kepatutan hakim agung yang berlangsung pada 2013.

Mantan Ketua Komisi III sekaligus salah satu pemimpin dalam uji kelayakan tersebut, I Gede Pasek Suardika, menyampaikan bahwa Dimyati tidak lolos menjadi hakim agung sebab ada kecacatan dalam rekam jejak.

Kecacatan yang dimaksud adalah dugaan suap antara Dimyati dan Bahruddin Nashori, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, yang berlangsung di toilet Komisi I. Tetapi, baik Dimyati maupun Bahruddin membantah bahwa keduanya terikat sebuah suap atau hasil lobi.






Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 menit lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

33 menit lalu

Jokowi di Depan Masyarakat Dayak: Pemilu Setahun Lagi, Jangan Ada yang Mengadu Domba

Jokowi kembali menyerukan soal stabilitas politik menjelang Pemilu Presiden dan Legislatif yang akan tinggal setahun lagi, yaitu pada Februari 2024.


Jokowi Sebut Rambut Putih Memikirkan Rakyat, Padahal Stres Salah Satu Penyebab Uban

1 jam lalu

Jokowi Sebut Rambut Putih Memikirkan Rakyat, Padahal Stres Salah Satu Penyebab Uban

Jokowi sebut soal rambut putih karena memikirkan rakyat, padahal uban dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya karena stres.


Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

1 jam lalu

Soal PLTN Indonesia, Perusahaan Energi Nuklir Rusia: Tak Perlu Tunggu 2040

Wakil CEO Pertama Rosatom (perusahaan energi nuklir Rusia) Kirill Komarov menyarankan Indonesia segera membangun PLTN. Simak alasannya.


Video Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Benny Rhamdani: Masa Nggak Boleh Marah

1 jam lalu

Video Minta Izin Tempur ke Jokowi Viral, Benny Rhamdani: Masa Nggak Boleh Marah

Benny Rhamdani meminta Jokowi menggunakan penegakan hukum terhadap pihak yang dianggapnya menyerang pemerintah.


9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

2 jam lalu

9 Pernyataan Bola Liar Jokowi Soal Capres 2024, Terakhir Soal Rambut Putih dan Kerut Wajah

Menjelang Pilpres 2024 situasi politik mulai memanas. Presiden Jokowi setidaknya melalui 8 pernyataannya dianggap endorse kepada pihak tertentu.


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

2 jam lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


Perusahaan Energi Nuklir Rusia Tawari Kerja Sama Bangun PLTN Terapung untuk Indonesia

2 jam lalu

Perusahaan Energi Nuklir Rusia Tawari Kerja Sama Bangun PLTN Terapung untuk Indonesia

Rosatom State Corporation, menawarkan kerja sama membangun pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung untuk Indonesia.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

4 jam lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

9 jam lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.