Hakim Agung Sudrajad Dimyati Terjerat Kasus Korupsi, Begini Prosedur OTT KPK

Sudrajad Dimyati tercatat sempat bertugas di berbagai pengadilan negeri di Indonesia. Ia pernah menjadi Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hingga terakhir sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak. Pada 2013, Dimyati sempat mengikuti seleksi Hakim Agung. Akan tetapi saat itu dia gagal dalam uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR. Wikipedia

TEMPO.CO, JakartaKemarin, Kamis, 22 September 2022, Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyebut bahwa pihaknya telah melakukan Operasi Tangkap Tangan alias OTT hakim agung Sudradjad Dimyati pada hari Rabu, 21 September 2022 lalu.

Ketika dikonfirmasi oleh Tempo, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan bahwa pihaknya telah menangkap seorang hakim agung. 

Barulah pada hari Jumat, 23 September 2022 dini hari, Firli Bahuri selaku Ketua KPK mengungkap identitas hakim yang dimaksud dalam konferensi pers di Mahkamah Agung, yaitu hakim agung Sudrajad Dimyati yang ditangkap oleh KPK bersama 9 tersangka lainnya. 

KPK juga menyita uang dalam pecahan dolar Singapura sebanyak 202 ribu atau setara dengan Rp 2,2 miliar dalam OTT beberapa hari lalu itu.

Bagaimana Proses OTT oleh KPK?

Berdasarkan rekam historis, KPK memang terkenal kerap melakukan OTT kepada kepala daerah atau orang-orang penting di pemerintahan. Pada awal tahun ini saja, laporan Tempo mencatat bahwa KPK telah melakukan OTT pada tiga kepala daerah.

Tiga kepala daerah tersebut adalah Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Mas’ud, dan Bupati Langkat Terbit Rencana Perangin-angin. Lantas, bagaimana sebenarnya prosedur OTT oleh KPK berlangsung?

Istilah OTT sebenarnya tidak tertulis secara eksplisit dalam Undang-Undang atau UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang KPK.

Akan tetapi, dalam Pasal 38 dijelaskan bahwa segala kewenangan terkait penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alias KUHAP juga berlaku bagi penyelidik, penyidik, dan penuntut umum dari KPK.

Pasal tersebut mengartikan bahwa pelaksanaan prosedur OTT oleh KPK merujuk pada peraturan dalam KUHAP, yaitu Pasal 1 Butir 19. Dalam butir ini dituliskan bahwa unsur-unsur seseorang dapat tertangkap tangan adalah sebagai berikut. 

  1. Tertangkapnya seseorang
  2. Seseorang tertangkap saat sedang melakukan tindak pidana
  3. Pelaku tertangkap beberapa saat kemudian setelah melakukan tindak pidana
  4. Pelaku sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan tindak pidana
  5. Sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana atau barang bukti hasil kejahatannya.

Dalam melakukan prosedur OTT tersebut, biasanya teknik yang dilakukan oleh KPK adalah dengan penyadapan atau penjebakan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019 bahwa penyadapan yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan setelah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.

Kemudian, pada Pasal 12B Ayat (4) diperinci kembali bahwa surat izin OTT tersebut berlaku selama enam bulan dan dapat diperpanjang kembali sebanyak satu kali untuk jangka waktu yang sama. Artinya, surat izin OTT berlaku paling maksimal selama 1 tahun.

Dengan begitu, dalam melakukan Operasi Tangkap Tangan atau OTT KPK sekalipun tidak memiliki kewenangan untuk melakukannya secara serampangan.

ACHMAD HANIF IMADUDDIN 

Baca: MA Berhentikan Sementara Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

5 jam lalu

5 Fakta Kasus Ferdy Sambo Cs: P21, Ferdi Diansyah, dan Konsorsium 303

Pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Cs menambahkan beberapa kasus P21, Ferdy Diansyah, dan konsorsium 303.


Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

21 jam lalu

Firli Bahuri Desak Kasus Formula E Naik ke Penyidikan, Anies Baswedan Hanya Tersenyum

Keinginan Firli untuk menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka ini diduga berhubungan dengan isu Pilpres 2024.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

21 jam lalu

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

23 jam lalu

Politikus NasDem Sebut Kasus Formula E Clear saat Anies Baswedan Beri Keterangan

Sejumlah sumber Tempo mengungkapkan adanya upaya sistematis membuat Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus Formula E.


Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

1 hari lalu

Dugaan Upaya Kriminalisasi Anies Baswedan, NasDem: Jika Benar Membahayakan Demokrasi

Partai NasDem meminta KPK mengklarifikasi kabar soal upaya menjadikan Anies Baswedan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Formula E.


Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

1 hari lalu

Manuver Firli Menjegal Anies Baswedan

Ketua KPK Firli Bahuri ditengarai meminta anak buahnya segera menetapkan Anies Baswedan menjadi tersangka korupsi ...


Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

1 hari lalu

Harun Masiku Buron KPK Lebih 2 Tahun, Firli Bahuri Tak Tahu Kapan Tertangkap

Lebih dari 2 tahun Harun Masiku jadi buron KPK, hingga kini kasusnya belum terang. Firli Bahuri menyebut tak tahu kapan politisi PDIP akan tertangkap


Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

1 hari lalu

Pernah Viral Soal G30S TWK Pegawai KPK dan IM57+ Institute, Apa Maksudnya?

57 pegawai KPK yang dipecar pada 30 September 2021 mendirikan organisasi nirlaba bernama IM57+ Institue.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 hari lalu

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

1 hari lalu

Soal Kasus Lukas Enembe, Mahfud MD: Jika Tak Ada Penyalahgunaan, Saya Jamin Dia Tidak Diapa-apakan

Mahfud MD menjamin pemeriksaan Lukas Enembe sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk memberikan perlindungan hukum kepadanya jika tak salah