Kejar Terus Bjorka, Polri: Timsus Bekerja Butuh Kecermatan dan Ketelitian

Bjorka. Istimewa

TEMPO.CO, Jakarta - Polri hingga saat ini belum bisa mengungkap sosok di balik peretas Bjorka yang diduga membocorkan data pemerintah. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo menyatakan bahwa Timsus terus mendalami kasus Bjorka.

Menurut dia, tim yang dibentuk Menkopolhukam Mahfud Md itu bekerja dengan cermat, teliti, dan adil. Jenderal bintang dua itu menyampaikan Timsus yang dibentuk Menko Polhukam Mahfud Md ini masih bekerja guna mengetahui identitas Bjorka.

"Saya sudah sampaikan rekan-rekan bahwa Timsus ini bekerja juga butuh kecermatan ketelitian, dan keadilan," kata Dedi di Mabes Polri, Jumat 23 September 2022.

Dedi mengatakan bahwa tim tidak menutup kemungkinan berkoordinasi dengan otoritas luar negeri untuk mengungkap sosok Bjorka. "Saya sudah sampaikan kemarin, tidak menutup kemungkinan juga akan bekerja sama juga dengan otoritas luar," ujar Dedi.

Dedi mengatakan tak ingin berandai-andai dahulu soal pengungkapan kasus Bjorka ini. "Biar Timsus bekerja dahulu. Insya Allah kalau ada hasilnya akan saya sampaikan," kata Dedi.

Nama hacker Bjorka sempat bikin geger setelah mengklaim telah membocorkan data milik lembaga pemerintah. Bjorka juga mengaku telah meretas data pribadi para pejabat dan menteri di Indonesia. Salah satunya adalah milik Luhut Binsar Pandjaitan.

Polisi sempat menangkap Muhammad Agung Hidayatullah, 21 tahun, karena diduga sebagai Bjorka. Pria Madiun itu kemudian diketahui bukanlah Bjorka. Dia hanya menjual akun telegram Bjorkanism kepada peretas itu.

Meski demikian MAH telah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU ITE. 

“MAH dijerat Pasal 46, kemudian 30 dan 31 UU ITE, itu semuanya di situ,” kata Kepala Divisi Humas Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo di gedung Trans-National Crime Center (TNCC) Mabes Polri, Senin, 19 September 2022.

Baca juga: Bantu Bjorka, Pemuda Madiun Dijerat Tiga Pasal UU ITE

 






Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

10 jam lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

12 jam lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Top 3 Tekno Berita Kemarin: Aditif untuk Mesin dan BBM Pilihan Lab ITB

19 jam lalu

Top 3 Tekno Berita Kemarin: Aditif untuk Mesin dan BBM Pilihan Lab ITB

Selain hasil uji laboratorium ITB itu, ada juga artikel analisa terhadap peretasan yang dialami para jurnalis Narasi. Diserang pakai spyware?


KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

22 jam lalu

KontraS Sebut TIm PPHAM Hanya Gimmick Pemerintah

KontraS menyebut tim PPHAM bentukan pemerintah hanya merupakan gimmick semata. Seakan memperlihatkan negara telah selesaikan kasus pelanggaran HAM.


Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

1 hari lalu

Mahfud MD Sedang Rumuskan Formula untuk Reformasi di Peradilan

Mahfud MD sedang menyiapkan formula untuk mereformasi bidang hukum peradilan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) hakim Sudrajat Dimyati


Pakar Telematika Jelaskan Modus Peretasan yang Dialami Narasi

1 hari lalu

Pakar Telematika Jelaskan Modus Peretasan yang Dialami Narasi

Pakar telematika Abimanyu Wachjoewidajat mengatakan modus peretasan yang dialami Narasi kemungkinan bukan berasal dari tautan yang diterima.


KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

1 hari lalu

KKJ: Peretasan terhadap Redaksi Narasi Adalah Pelanggaran HAM Serius

KKJ menilai peretasan terhadap puluhan awak redaksi Narasi mengancam kebebasan pers.


Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

2 hari lalu

Anggaran BSSN Naik 70 Miliar, PSI: Harus Transparan soal Rencana Kerja Keamanan Siber

Anggaran Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengalami kenaikan Rp 70 miliar di tengah maraknya peretasan. PSI berharap penggunaannya tepat sasaran


Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

Top Nasional: Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Gelar Rapat Perdana dan Kasus Lukas Enembe

Berita yang menarik perhatian pembaca hingga pagi ini di antaranya Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat di masa lalu mulai rapat perdana di Surabaya


Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

2 hari lalu

Peran Junket di Balik Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe Lewat Kasino

PPATK menduga Lukas Enembe tidak bermain judi hanya sebagai hobi namun upaya pencucian uang