Gubernur Papua Lukas Enembe Pernah Usulkan Pemekaran Papua Jadi Tujuh Provinsi

Lukas Enembe. ANTARA

TEMPO.CO, Jakarta - Lukas Enembe, Gubernur Papua yang saat ini tersangkut kasus korupsi gratifikasi Rp 1 miliar, dan ratusan miliar dana yang perlu dipertanggung jawabkan ini, pernah mengusulkan pemekaran Papua atau Daerah Otonomi Baru (DOB).

Pemekaran Papua tersebut disampaikan oleh Lukas Enembe pada 15 Juni 2022 lalu saat Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur dan Bupati/Walikota dalam wacana pembentukan DOB oleh Pemerintah Pusat di Hotel Suni Abepura, Kota Jayapura, Papua, bersama Pemerintah Pusat.

Pemekaran Bumi Cenderawasih yang diusulkannya menjadi tujuh provinsi sesuai dengan jumlah wilayah adat di Papua. Ketujuh provinsi yang dimaksud oleh Lukas Enembe adalah Tabi atau Mamta, Saireri, Meepago, Lapago, Animha Bomberai dan Domberai. Sejatinya, usulan mengenai pemekaran Papua sudah pernah disampaikannya pada 2014 lalu. Namun, usula pemekaran tersebut tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah pusat justru secara sepihak berkenan membentuk dua bahkan tiga provinsi baru.

Lukas Enembe pun menyarankan pemekaran dilakukan secara sekaligus bukan dicicil. “Persoalan DOB, harus bentuk tujuh provinsi. Tidak ada tiga atau dua provinsi, harus tujuh,” tegas” ujarnya dikutip dari papua.go.id pada 15 Juni 2022.  Lukas Enembe pun menuutrkan bhawa pemekaran Papua harus diikuti dengan anggaran keuangan yang berkeadilan dari Pemerintah Pusat.

Gubernur Papua itu juga menemui Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri,  di kantor pusat dalam rapat khusus terbatas isu-isu strategis urusan pemerintahan umum di Provinsi Papua pada 17 Juni 2022 lalu. Pertemuan itu membahas mengenai pemekaran wilayah di Papua.  Menteri Dalam Negeri  merespons positif atas usulan yang disampaikan oleh Lukas Enembe dan berencana memekarkan Papua menjadi lima provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebelumnya telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (RUU Otsus Papua). Dalam ketetapan tersebut, ada tiga DOB baru yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. RUU ini telah disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR di rapat pleno pada 6 April 2022 lalu. Seluruh fraksi dalam rapat tersebut menyetujuii RUU mengenai tiga provinsi tersebut.

NAOMY A. NUGRAHENI 

Baca: Deretan Fakta Lukas Enembe, Gubernur Papua Tersangka Korupsi Rp 1 Miliar

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

43 menit lalu

Soal Pengacara Lukas Enembe yang Kedapatan Menemui Sejumlah Saksi, Ini Kata KPK

KPK menyatakan masih menelusuri peristiwa pertemuan kuasa hukum Lukas Enembe dengan sejumlah saksi.


APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

16 jam lalu

APBD Mengendap di 7 Provinsi, Mendagri: 2024 Mau Pilih Kepala Daerah Seperti Itu?

Tito menuturkan, dengan sisa waktu kurang lebih 30 hari lagi, daerah-daerah tersebut akan sulit untuk merealisasikan serapan APBD di atas 70 persen.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

2 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.


Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

2 hari lalu

Soal Rencana Lukas Enembe Berobat ke Singapura, Kuasa Hukum: Tunggu Izin KPK

Kuasa Hukum Lukas Enembe menyatakan kondisi kesehatan kliennya memburuk.


Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

3 hari lalu

Diperiksa KPK, Kuasa Hukum Lukas Enembe: Tidak Ada Kaitan dengan Gratifikasi

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, menjalani pemeriksaan selama lima jam di Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022


Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

3 hari lalu

Sempat Tak Hadiri Panggilan KPK, Ini Kata Kuasa Hukum Lukas Enembe

Kuasa Hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Senin 28 November 2022 sebagai saksi.


Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

3 hari lalu

Sembilan Langkah Pokok Pengendalian Inflasi

Tidak mungkin (pengendalian inflasi) diatasi sendiri oleh pemerintah daerah.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

3 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.