Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Gerindra Ungkap Upaya Jegal Prabowo di Pilpres 2024

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 4 September 2022. Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto mengajak Puan Maharani untuk berkuda. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat memberikan keterangan pers usai melakukan pertemuan dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani di Padepokan Garuda Yaksa, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Ahad, 4 September 2022. Dalam pertemuan itu Prabowo Subianto mengajak Puan Maharani untuk berkuda. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan ada pihak yang berupaya menjegal ketua umum partainya, Prabowo Subianto, untuk maju sebagai calon di Pilpres 2024. Prabowo sebelumnya telah menyatakan siap nyapres dalam forum rapat pimpinan nasional Partai Gerindra yang digelar medio Agustus lalu.

Dasco menjelaskan, upaya penjegalan tersebut dilihat dari baliho yang tersebar di seluruh daerah. Baliho ini, kata dia, membuat rating atau elektabilitas Prabowo menurun. Kendati begitu, ia enggan menerangkan isi maupun gambar dari baliho yang dimaksud.

“Ya pokoknya (baliho) di daerah pemilihan Pak Prabowo cukup tinggi, seperti di Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, Madura, itu masif,” kata Dasco di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 20 September 2022.

Dasco mengatakan partainya telah turun di lapangan untuk menindaklanjuti baliho yang dianggap merugikan Prabowo tersebut. Partainya menginstruksikan seluruh kader di daerah untuk mencopot baliho. Ia mengatakan turut membuat laporan ke pihak yang berwajib.

“Kami kemudian lapor ke yang berwajib. Baliho-balihonya kami turunin, kan gitu. Karena bukan kita yang pasang,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dasco mengaku mengetahui pihak yang memasang baliho. Namun, ia enggan menerangkan siapa pihak yang dimaksud. Menurutnya, sebaran baliho yang masif mengindikasikan pihak yang memasang baliho telah teroganisir dan memiliki dana besar. “Karena kalau secara masif, dia itu kan mengorganisir orang banyak, dananya juga banyak. Ya kita tahu, tapi ya sudahlah,” ujarnya.

Dasco menjelaskan, partainya belum akan melapor ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sebab, kata dia, saat ini belum memasuki masa kampanye. “Belum masa kampanye, yang dipasang juga baliho Pak Prabowo. Masa kita melaporkan ke Bawaslu?” kata Dasco.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

10 menit lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Politikus PAN Sambut Baik Keputusan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Politikus PAN itu mengaku tidak khawatir jatah kursi untuk partainya di kabinet Prabowo-Gibran akan berkurang.


Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

38 menit lalu

Ilustrasi lahan padi. TEMPO/Magang/Joseph.
Terkini: Lahan Padi Cina 1 Juta Hektar di Kalimantan Menuai Polemik, Cara Daftar Subsidi LPG 3 Kilogram

Rencana pembukaan lahan 1 juta hektar untuk padi Cina di Kalimantan menuai pro dan kontra. Cara mendaftar menjadi penerima subsidi LPG 3 kilogram.


Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

2 jam lalu

Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers di Kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara No. 4, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/Defara
Rekam Jejak NasDem di Pilpres 2024, Nyatakan Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Partai NasDem menyatakan bakal menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo dan Gibran. Begini jejak politik NasDem dalam Pilpres 2024.


Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

2 jam lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi hingga Ma'ruf Amin Dukung Rencana Prabowo-Gibran Rangkul Semua Kalangan

Jokowi memastikan pemerintah mendukung proses peralihan pemerintahan ke Prabowo-Gibran dapat berjalan baik dan lancar.


Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

2 jam lalu

Reaksi Prabowo dan Gibran Saat Ditanya Peluang PDIP Merapat ke Koalisinya

PDIP belum menentukan sikap apakah oposisi atau koalisi hingga saat ini. Apakah Prabowo dan Gibran bakal mengajak PDIP merapat?


Respons PKS soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

3 jam lalu

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Al-Habsyi ditemui usai mengikuti Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024 secara Nasional di Kantor KPU, Jakarta Pusat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo
Respons PKS soal PKB dan NasDem Merapat ke Prabowo-Gibran

Begini respons PKS soal PKB dan NasDem yang merapat ke Prabowo-Gibran. Padahal sebelumnya, mereka sama-sama berada di Koalisi Perubahan.


Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

3 jam lalu

Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh memberikan keterangan pers seusai melakukan pertemuan di Kartanegara IV, Jakarta, Kamis, 25 April 2024. Surya Paloh menemui Prabowo Subianto setelah ditetapkan oleh KPU sebagai Presiden terpili 2024-2029 serta menyatakan NasDem  mendukung sepenuhnya ke pemerintahan baru di bawah Prabowo dan Gibran. TEMPO/M Taufan Rengganis
Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo, Politikus Demokrat Anggap Penguatan Koalisi

Menurut Herman, bergabungnya NasDem menandakan koalisi Prabowo-Gibran semakin kuat dan penting untuk membangun kebersamaan.


Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

3 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Annisa Febiola.
Sri Mulyani: Anggaran Pemilu 2024 Belum Terbelanjakan Rp 12 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan masih ada Rp 12,3 triliun anggaran Pemilu 2024 yang belum terbelanjakan.


Rusia Siap Kerjasama dengan Pemerintahan Baru Indonesia, Begini Hubungan Baik Kedua Negara Sejak Zaman Uni Soviet

4 jam lalu

Presiden Rusia Vladimir Putin memimpin pertemuan dengan anggota Dewan Keamanan melalui panggilan konferensi video di Moskow, Rusia, 9 September 2022. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS/File Photo
Rusia Siap Kerjasama dengan Pemerintahan Baru Indonesia, Begini Hubungan Baik Kedua Negara Sejak Zaman Uni Soviet

Pemerintah Rusia menyambut presiden baru Indonesia. Siap lanjutkan kerja sama.


Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

4 jam lalu

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat memimpin Kunjungan Kerja Reses, di Pekanbaru, Riau, Selasa (23/4/2024). Foto: Wilga/vel
Junimart Minta Seleksi Petugas Badan Adhoc Pilkada Dilakukan Terbuka

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang mengatakan, badan Adhoc Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), harus diseleksi lebih ketat dan terbuka untuk menghindari politik transaksional.