Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

Reporter

Editor

Febriyan

Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi telah meneken Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian Jhonny Allen Marbun sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Jhoni juga diberhentikan dari jabatan sebagai anggota MPR masa jabatan 2019-2024.

"Meresmikan pemberhentian dengan hormat," demikian bunyi beleid yang diteken Jokowi pada 7 September 2022. "Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut."

Pemberhentian ini tertuang dalam Kepres nomor 93/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan Kepres tersebut sudah melalui proses yang sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau sudah langkap syarat-syaratnya, Presiden tinggal menetapkan saja," kata dia kepada wartawan.

Faldo menyatakan bahwa pemberhentian itu sebagai proses administrasi biasa lantaran DPP Partai Demokrat sudah menyampaikan pemberhentian Jhonny kepada DPR yang  kemudian diteruskan ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi.

"Semuanya sudah di atur dalam UU MD3.  Kami ikut alur yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan," kata dia. Regulas yang dimaksud yaitu UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Partai Demokrat sebelumnya telah memberikan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Jhonny Allen Marbun pada Februari 2021. Ia dinilai terlibat dalam upaya  pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Jhoni disebut ikut menggagas Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021. Selain menggulingkan AHY dari posisi ketua umum, KLB itu juga mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum baru. 

Akan tetapi hasil KLB itu gagal mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.

Demokrat kubu Moeldoko lantas sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya, mereka kalah.

Selain Jhonny ada lima kadernya yang disebut menjadi pelaku gerakan pengambilalihan partai berlambang bintang Mercy itu.  Lima kader lainnya adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Demokrat pun telah melakukan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Jhoni Allen Marbun.






Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

22 menit lalu

Koalisi Pengusung Anies Baswedan: Berapa Persentase Presidential Threshold NasDem, Demokrat, dan PKS?

Berapa persentase presidential threshold Nasdem, PKS, dan Drmokrat untuk mengusung Anies Baswedan bakal Capres 2024?


Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

1 jam lalu

Mengenal Presidential Threshold 20 Persen dalam Pemilu 2024, Koalisi Anies Baswedan Sudah Cukup?

PKS menyebut Anies Baswedan telah memenuhi Presidential Threshold 20 persen setelah diusung 3 partai politik. Lantas apa itu Presidential Threshold?


Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

7 jam lalu

Moeldoko Bicara Tantangan Kendaraan Listrik: Sosialisasi Baterai Saja Tak Mudah

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajak industri otomotif nasional untuk terus mengembangkan kendaraan listrik di Tanah Air


Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Catatan 7 Bongkar Pasang Menteri di Kepemimpinan Presiden Jokowi

10 jam lalu

Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, Catatan 7 Bongkar Pasang Menteri di Kepemimpinan Presiden Jokowi

Isu reshuffle kabinet ini mulai naik setelah Partai NasDem, anggota partai koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, mendukung Anies Baswedan.


4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

1 hari lalu

4 Fakta Terbaru Koalisi Perubahan Bakal Usung Anies Baswedan Jadi Capres

Sohibul Iman mengungkapkan PKS akhirnya secara resmi memberikan dukungan ke Anies Baswedan soal pencapresan. Apa saja update terbarunya?


Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

1 hari lalu

Tim Anies Baswedan Bantah Ada Perjanjian dengan Prabowo Subianto Soal Pencalonan Presiden

Anies Baswedan disebut hanya memiliki perjanjian dengan Sandiaga Uno soal pembagian biaya kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017.


Dukung Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Memenuhi Semua Kriteria yang DItetapkan Majelis Syura

1 hari lalu

Dukung Anies Baswedan Capres 2024, PKS: Memenuhi Semua Kriteria yang DItetapkan Majelis Syura

PKS menyatakan Anies Baswedan memenuhi semua kriteria yang ditetapkan majelis syura mereka.


NasDem Absen Saat PKS Umumkan Dukungannya ke Anies Baswedan, Ini Alasannya

1 hari lalu

NasDem Absen Saat PKS Umumkan Dukungannya ke Anies Baswedan, Ini Alasannya

NasDem tak menghadiri pengumuman dukungan PKS terhadap Anies Baswedan.


Demokrat Sebut Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan Akan Teken Keputusan Dukung Anies Baswedan

1 hari lalu

Demokrat Sebut Ketua Umum Partai Koalisi Perubahan Akan Teken Keputusan Dukung Anies Baswedan

Tiga ketua umum partai koalisi perubahan, NasDem, PKS, dan Partai Demokrat akan bertemu untuk meresmikan dukungan kepada Anies Baswedan.


Kaesang Berminat Masuk Politik, Isu Dinasti Politik dan Aji Mumpung: Apa Itu Aji Mumpung?

1 hari lalu

Kaesang Berminat Masuk Politik, Isu Dinasti Politik dan Aji Mumpung: Apa Itu Aji Mumpung?

Ada pihak yang menilai dengan masuknya Kaesang Pangarep ke dunia politik menyusul kakaknya itu, bisa menjurus pada praktik dinasti politik.