Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Presiden Jokowi Teken Kepres Pemberhentian Jhonny Allen Marbun dari DPR

Reporter

Editor

Febriyan

image-gnews
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhonny Allen saat memberikan keterangan pers terkait urgensi KLB Sibolangit di kawasan Menteng, Jakarta, Kamis, 11 Maret 2021. Dalam keterangannya Jhonny mengatakan pengurus Partai Demokrat versi KLB akan melaporkan AHY ke kepolisian atas dugaan pemalsuan mukadimah AD/ART partai. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Jokowi telah meneken Keputusan Presiden (Kepres) tentang pemberhentian Jhonny Allen Marbun sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat Daerah Pemilihan Sumatera Utara II. Jhoni juga diberhentikan dari jabatan sebagai anggota MPR masa jabatan 2019-2024.

"Meresmikan pemberhentian dengan hormat," demikian bunyi beleid yang diteken Jokowi pada 7 September 2022. "Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut."

Pemberhentian ini tertuang dalam Kepres nomor 93/P Tahun 2022 tentang Peresmian Pemberhentian Antarwaktu Anggota DPR dan Anggota MPR Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara Faldo Maldini menyatakan Kepres tersebut sudah melalui proses yang sesuai prosedur yang berlaku.

"Kalau sudah langkap syarat-syaratnya, Presiden tinggal menetapkan saja," kata dia kepada wartawan.

Faldo menyatakan bahwa pemberhentian itu sebagai proses administrasi biasa lantaran DPP Partai Demokrat sudah menyampaikan pemberhentian Jhonny kepada DPR yang  kemudian diteruskan ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi.

"Semuanya sudah di atur dalam UU MD3.  Kami ikut alur yang sudah ditetapkan oleh perundang-undangan," kata dia. Regulas yang dimaksud yaitu UU Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Partai Demokrat sebelumnya telah memberikan sanksi pemberhentian tetap secara tidak hormat kepada Jhonny Allen Marbun pada Februari 2021. Ia dinilai terlibat dalam upaya  pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat dari tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono.

Jhoni disebut ikut menggagas Kongres Luar Biasa Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara pada awal 2021. Selain menggulingkan AHY dari posisi ketua umum, KLB itu juga mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko sebagai ketua umum baru. 

Akan tetapi hasil KLB itu gagal mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM. Menkumham Yasonna Laoly mengatakan hasil KLB tersebut tidak memenuhi kelengkapan dokumen yang telah dipersyaratkan.

Demokrat kubu Moeldoko lantas sempat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hasilnya, mereka kalah.

Selain Jhonny ada lima kadernya yang disebut menjadi pelaku gerakan pengambilalihan partai berlambang bintang Mercy itu.  Lima kader lainnya adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Syofwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Demokrat pun telah melakukan penggantian antar waktu (PAW) terhadap Jhoni Allen Marbun.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Terkini: Susunan Direksi Bulog Setelah Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut, Pertamina Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

1 hari lalu

Bayu Krisnamurthi. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Terkini: Susunan Direksi Bulog Setelah Bayu Krisnamurthi Jadi Dirut, Pertamina Siap Pasok Avtur di Bandara Dhoho Kediri

Menteri BUMN Erick Thohir resmi mengangkat Bayu Krisnamurthi menjadi Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog.


Moeldoko Ungkap Wacana Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Daerah Kopo, Bandung

1 hari lalu

Warga menunggu keberangkatan kereta cepat di Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023. PT KCIC mengajak warga sekitar Stasiun Tegalluar untuk menjajal Kereta Cepat Jakarta Bandung menuju Stasiun Halim sebelum diresmikan dan dioperasikan secara penuh pada 1 Oktober mendatang. ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Moeldoko Ungkap Wacana Pembangunan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Daerah Kopo, Bandung

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Moeldoko mengungkapkan pandangannya mengenai kemungkinan penambahan stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh di daerah Kopo, Kota Bandung.


Jelang Tutup Tahun, Kuota Motor Listrik Insentif Masih Tersisa 180 Ribuan

1 hari lalu

Motor Listrik Savart S-1 meluncur di IMOS+, 25 Oktober 2023. (TEMPO/ Erwan Hartawan).
Jelang Tutup Tahun, Kuota Motor Listrik Insentif Masih Tersisa 180 Ribuan

Jumlah motor listrik berdasarkan data SISAPIRa per 1 Desember 2023 baru 4.148 unit.


Moeldoko Sebut Korea Selatan Bisa Jadi Negara Investor Terbesar Kelima di Indonesia, Ini Sebabnya

2 hari lalu

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro saat memberikan keterangan soal usulan penundaan Pemilu Serentak 2024 oleh Bawaslu di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2023. TEMPO/M Julnis Firmansyah
Moeldoko Sebut Korea Selatan Bisa Jadi Negara Investor Terbesar Kelima di Indonesia, Ini Sebabnya

Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Moeldoko memprediksi Korea Selatan masuk lima besar negara investor di Indonesia pada 2025.


Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

2 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, memberikan sambutan di Rakornas Organ Relawan Ganjar-Mahfud di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta, Senin, 27 November 2023. Foto: TPN Ganjar-Mahfud
Megawati Sebut Pemerintah Kini Mirip Orde Baru, Ini Tanggapan Sejumlah Pihak

Sejumlah pihak menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal pemerintahan saat ini mirip rezim Orde Baru.


Presiden FIFA Bakal Tonton Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Jokowi Belum Pasti

3 hari lalu

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Solo Rini Kusumandari (kanan) menjelaskan tentang persiapan Pemerintah Kota Solo menjelang pertandingan babak final Piala Dunia U-17 2023 saat konferensi pers di Pusat Informasi Piala Dunia U-17 2023 di Hotel Solia Zigna Solo, Jawa Tengah, Rabu, 29 November 2023. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Presiden FIFA Bakal Tonton Final Piala Dunia U-17 2023 di Stadion Manahan, Jokowi Belum Pasti

Presiden FIFA Giovanni Infantino dikabarkan hadir saat final Piala Dunia U-17 2023 digelar Stadion Manahan, Solo,, Sabtu, 2 November 2023.


Presiden Jokowi Lantik Edy Nasution sebagai Gubernur Riau

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo melantik Edy Nasution sebagai Gubernur Riau di Istana Negara pada Senin, 23 November 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Presiden Jokowi Lantik Edy Nasution sebagai Gubernur Riau

Jokowi melantik Edy Natar Nasution sebagai Gubernur Riau di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 27 November 2023.


Jokowi Sebut Agama Berperan Jaga Persatuan Indonesia

6 hari lalu

Presiden Joko Widodo (kedua kanan) usai membuka Kongres ke-32 Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Jumat 24 November 2023. Presiden Joko Widodo membuka Kongres ke-32 HMI dan Musyawarah Nasional ke-25 Kohati yang yang dihadiri para pengurus dan kader HMI se-Indonesia. ANTARA FOTO/Jessica Wuysang
Jokowi Sebut Agama Berperan Jaga Persatuan Indonesia

Jokowi menyatakan pembantaian secara terang-terangan yang merenggut warga sipil termasuk anak-anak dan perempuan di Palestina, tidak masuk akal.


Suara Partai Politik Soal Firli Bahuri Tersangka, Begini Kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI

8 hari lalu

Komisi III DPR secara aklamasi memilih Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru. Pria yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) itu, sarat kontroversi dalam pemilihan Capim KPK. Wakil Ketua KPK Saut Situmorang pernah menggelar konferensi pers tentang pelanggaran etik berat yang dilakukan Firli saat menjadi Deputi Penindakan di KPK. Menurutnya, Kepala Polda Sumatera Selatan itu tercatat melakukan sejumlah pertemuan dengan pihak yang terseret perkara korupsi di KPK. Firli terakhir menyetor LHKPN pada 29 Maret 2019. Total harta kekayaannya sebesar Rp 18.226.424.386. TEMPO/M Taufan Rengganis
Suara Partai Politik Soal Firli Bahuri Tersangka, Begini Kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI

Sejumlah partai politik turut menanggapi ditetapkannya Ketua KPK Firli Bahuri sebagai tersangka. Begini kata PDIP, NasDem, Demokrat dan PSI.


Diwarisi Presiden Jokowi Proyek IKN, Bagaimana Sikap 3 Capres 2024?

9 hari lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara (IKN) yaitu Nusantara. Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Foto : Instagram
Diwarisi Presiden Jokowi Proyek IKN, Bagaimana Sikap 3 Capres 2024?

Dari tiga capres, hanya Anies Baswedan yang tampaknya kurang setuju untuk melanjutkan IKN, proyek ambisius warisan Presiden Jokowi.