TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat hukum internasional Hikmahanto Juwana menilai aparat penegak hukum di Indonesia akan kesulitan menindak hacker Bjorka. Itu bisa terjadi karena Bjorka berada di luar negeri.
Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani ini mengungkapkan bahwa penegakan hukum di luar negari juga membutuhkan kerja sama dengan negara tersebut. Secara prosedural proses ini tentu sangat panjang dan rumit.
"Tentu ini sulit karena aparat hukum di Indonesia hanya memiliki kewenangan di Indonesia dan tidak di negara lain. Jadi harus ada kerja sama dengan otoritas di negara lain. Proses bisa sangat panjang dan ada banyak persyaratan," kata Hikmahanto Juwana saat dihubungi, Ahad, 11 September 2022.
Selain itu, Hikmahanto juga menjelaskan bahwa aparat negara hukum di Indonesia bisa saja ditolak negara luar dalam melaksanakan penegakan hukum. Itu bisa terjadi jika negara tersebut tidak menganggap apa yang dilakukan oleh pelaku bukan termasuk pelanggaran hukum.
"Aparat penegak hukum lain bisa saja tidak melakukan proses hukum karena di negaranya yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran hukum," ujarnya.
Tidak adanya kepentingan negara yang bersangkutan dalam hal ini, menurut Hikmahanto bisa membuat sulit. "Belum lagi apabila mau melakukan pencarian orangnya dan investigasi kan butuh biaya. Padahal kepentingan negara tersebut tidak ada," ujarnya.
Klaim Bjorka
Sebelumnya, Bjorka melalui grup Telegram mengklaim telah meretas surat menyurat milik Presiden Joko Widodo, termasuk surat dari Badan Intelejen Negara. Klaim Bjorka itu disebarluaskan oleh sebuah akun Twitter "DarkTracer: DarkWeb Criminal Intelligence".
Di akun twitter miliknya, @bjorkanism, dia menyebutkan bahwa, “Ini adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari Angkatan Bersenjata, karena mereka hanyalah orang-orang bodoh,” tulisnya.
Dia menambahkan, “Saya hanya ingin menunjukkan betapa mudahnya bagi saya untuk masuk ke berbagai pintu karena kebijakan perlindungan data yang buruk, apalagi jika dikelola oleh pemerintah. Saya punya teman orang indonesia yang baik di Warsawa, dan dia bercerita banyak tentang betapa kacaunya Indonesia. Saya melakukan ini untuknya,” ujarnya.
Selain itu, Bjorka menyinggung kemungkinan langkah yang diambil Twitter terhadap dirinya akibat bocoran-bocoran data tersebut. “Saya telah bertindak dengan baik dan tidak melanggar aturan apa pun. Namun jika nanti kamu tetap menonaktifkan akun saya karena permintaan dari pemerintah Indonesia, kamu harus malu,” ujarnya.
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
