Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

AKBP Pujiyarto Kena Sanksi terkait Kasus Kematian Brigadir J, Apa itu Patsus?

image-gnews
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo memberikan pernyataan usai sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) yang menetapkan Irjen Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian di Markas Besar Polri pada Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Tempo/Hendartyo Hanggi
Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo memberikan pernyataan usai sidang Komisi Kode Etik Polisi (KKEP) yang menetapkan Irjen Ferdy Sambo melanggar kode etik kepolisian di Markas Besar Polri pada Jumat dini hari, 26 Agustus 2022. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ajun Komisaris Besar Pujiyarto dinyatakan bersalah dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri. Ia dinilai tidak profesional menindaklanjuti laporan polisi soal kasus kematian Brigadir J alias Nofriansyah Yosua Hutabarat. Pujiyarto dihukum menyampaikan permintaan maaf dan penempatan khusus atau patsus.

Pujiyarto tidak mengajukan banding. "Dari putusan tersebut, pelanggar (AKBP Pujiyarto) menyatakan tidak banding. Artinya, pelanggar menerima putusan tersebut," kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo di Gedung TNCC Mabes Polri, Jumat 9 September 2022.

Apa itu penahanan khusus atau patsus?

Sanksi penahanan anggota Polri dalam penempatan khusus atau patsus diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016. Aturan itu tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Dalam Pasal 1 Ayat (35) dijelaskan bahwa patsus berupa markas, rumah kediaman, ruang tertentu, kapal, atau tempat tertentu yang ditunjuk oleh atasan.

Adapun dalam Pasal 1 Ayat (26) disebutkan, masa kurungan bagi anggota Polri di patsus maksimal 21 hari. Tapi, jika pelanggaran yang dilakukan tergolong berat, masa tahanannya diperpanjang selama 7 hari.

Secara legal, istilah patsus berbeda dengan penahanan biasa. Prosedur patsus dilakukan oleh Tim Provos terhadap terduga anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin dan kode etik.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun provos suborganisasi dari Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam. Mengutip dari portal daring Polri, Tribrata News, fungsi utama Provos menegakkan kedisiplinan dan ketertiban di lingkungan Polri.

Pembebasan dan penahanan anggota Polri di patsus

Sebanyak 11 anggota Polri yang sebelumnya menjalani kurungan atau penempatan khusus karena diduga ikut terlibat dalam skenario kasus Ferdy Sambo kini telah bebas.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebutkan ada 97 anggota Polri yang diperiksa dalam kaitan perkara pembunuhan Brigadir J. Sebanyak 35 orang di antaranya diduga telah melanggar kode etik Polri. Dari 35 orang itu, sebanyak 18 orang ditahan di penempatan khusus baik di Mako Brimob Kelapa Dua maupun di Provos Mabes Polri.

Baca: 11 Anggota Polri yang Ditahan di Patsus karena Kasus Ferdy Sambo Kini Telah Bebas

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kuasa Hukum Staf Hasto Bakal Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo ke Mabes Polri

4 hari lalu

Kusnadi (sebelah Kiri) dan tim kuasa hukum melaporkan penyidik KPK ke Komnas HAM perihal dugaan pemeriksaan dan penyitaan barang yang diduga menyalahi prosedur, Rabu, 12 Juni 2024. Tempo/Jihan
Kuasa Hukum Staf Hasto Bakal Laporkan Penyidik KPK Rossa Purbo ke Mabes Polri

Dugaan pelanggaran prosedur penyelidikan yang dilakukan penyidik KPK terhadap Kusnadi, staf Sekjen PDIP Hasto juga telah dilaporkan ke Komnas HAM.


Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

9 hari lalu

 Irjen Pol Risyapudin Nursin. (ANTARA/Abdul Fatah)
Profil Irjen Pol Risyapudin Nursin yang Dilantik Menhub Budi Karya Jadi Dirjen Perhubungan Darat

Menhub Budi Karya lantik Irjen Pol Risyapudin Nursin sebagai Dirjen Perhubungan Darat , Ini profil eks Kapolda Maluku Utara.


Polri Benarkan Anggota Densus 88 Bripda Iqbal Mustofa Kuntit Jampidsus tapi Rahasiakan Motifnya

17 hari lalu

Konferensi pers oleh Mabes Polri menjawab isu Jampidsus diikuti oleh anggota Densus 88, Kamis, 30 Mei 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polri Benarkan Anggota Densus 88 Bripda Iqbal Mustofa Kuntit Jampidsus tapi Rahasiakan Motifnya

Soal alasan atau motif dan perintah terhadap anggota Densus 88 Iqbal Mustofa untuk menguntit Jampidsus, Mabes Polri tidak menjawab.


Polri Klaim tidak Ada Masalah dengan Kejaksaan Meski Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88

17 hari lalu

Konferensi pers oleh Mabes Polri menjawab isu Jampidsus diikuti oleh anggota Densus 88, Kamis, 30 Mei 2024. Tempo/M. Faiz Zaki
Polri Klaim tidak Ada Masalah dengan Kejaksaan Meski Jampidsus Dikuntit Anggota Densus 88

Mabes Polri meminta peristiwa Densus 88 buntuti Jampidsus tidak diperpanjang


Saat Kejaksaan Agung Anggap Selesai Kasus Penguntitan Jampidsus oleh Anggota Densus 88

18 hari lalu

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin, 6 Maret 2023. Tempo/Eka Yudha Saputra
Saat Kejaksaan Agung Anggap Selesai Kasus Penguntitan Jampidsus oleh Anggota Densus 88

Kapuspenkum Kejagung mengatakan permasalahan penguntitan Jampidsus oleh Densus 88 sudah diselesaikan oleh pimpinan masing-masing institusi.


Megawati Sebut Sosok Kapolri Jenderal Hoegeng sebagai Teladan Anggota Polri dalam Rakernas PDIP

22 hari lalu

Apa Kata Tempo: Hoegeng dan Integritas Tanpa Batas
Megawati Sebut Sosok Kapolri Jenderal Hoegeng sebagai Teladan Anggota Polri dalam Rakernas PDIP

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyinggung nama eks Kapolri ke-5 Jenderal Polisi (Purn) Hoegeng Iman Santoso saat menyampaikan pidato politiknya di hari pertama Rakernas V PDIP. Siapa sosok Jenderal Hoegeng ini?


Peristiwa Penyanderaan 36 Jam Perwira Polri oleh Ratusan Napi Terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua 5 Tahun Lalu

38 hari lalu

Kendaraan lapis baja terparkir di depan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, 9 Mei 2018. Lima anggota Brimob yang tewas dalam kerusuhan tersebut mendapatkan Kenaikan Pangkat Luar Biasa Anumerta (KPLBA). TEMPO/Amston Probel
Peristiwa Penyanderaan 36 Jam Perwira Polri oleh Ratusan Napi Terorisme di Mako Brimob Kelapa Dua 5 Tahun Lalu

Peristiwa kerusuhan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, pada 8 Mei 2018 disertai penyanderaan perwira Polri oleh ratusan napi terorisme.


Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

40 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan pers saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW datang untuk memberikan surat permohonan informasi pengadaan alat sadap
Mabes Polri Diduga Impor Belasan Alat Sadap, Pengamat Sebut Pengadaannya Harus Transparan

Pengamat kepolian mengatakan alat sadap tidak termasuk teknologi alutsista sehingga pengadaanya harus transparan dan terbuka ke publik.


Cara Kerja IMSI Catcher, Alat Sadap yang Diduga Diimpor oleh Mabes Polri dari Singapura

41 hari lalu

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Tibiko Zabar bersama Koalisi Masyarakat Sipil memberikan keterangan pers saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW datang untuk memberikan surat permohonan informasi pengadaan alat sadap
Cara Kerja IMSI Catcher, Alat Sadap yang Diduga Diimpor oleh Mabes Polri dari Singapura

Alat sadap IMSI Catcher berfungsi mengetahui lokasi seseorang lewat telepon seluler dengan cara intersepsi, metode yang lazim digunakan intelijen.


Amnesty International Ungkap Polri Impor Belasan Alat Sadap, CEO Polus Tech Swiss Buka Suara

41 hari lalu

Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Masyarakat Sipil saat menyambangi Gedung Divisi Humas Mabes Polri di Jakarta, Senin, 9 Oktober 2023. ICW menilai alat sadap Pegasus ini membahayakan keberlangsungan negara demokrasi. Sebab, Pegasus disebut digunakan untuk memata-matai aktivis, jurnalis, dan politikus di berbagai belahan dunia. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Amnesty International Ungkap Polri Impor Belasan Alat Sadap, CEO Polus Tech Swiss Buka Suara

Dokumen Amnesty International Security Lab mencatat kantor Staf Logistik Polri memsan 19 alat sadap. CEO Polus Tech Swiss bicara soal produk mereka.