Anies Baswedan Diperiksa KPK, Bambang Widjojanto Tuding Ada yang Paksakan Kasus Formula E Berjalan

Editor

Febriyan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 7 September 2022. Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK untuk dimintai keterangan terkait penyelenggaraan Formula E. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta Bambang Widjojanto menuding ada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memaksakan agar pengusutan kasus Formula E terus berjalan. Tudingan ini Bambang sampaikan di tengah pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh KPK hari ini. 

"Ada 1-2 orang Pimpinan KPK yang ditenggarai dan diduga keras punya afiliasi politik tertentu, sehingga dapat saja “memaksakan” dirinya atas nama kepentingan politik, bukan sepenuh-penuhnya melakukan upaya penegakan hukum sesuai kewajiban hukum KPK," ujar Bambang dalam keterangannya, Kamis, 7 September 2022. 

Menurut Bambang, isu Formula E sedari awal sudah dipolitisasi oleh beberapa orang anggota parlemen DPRD DKI Jakarta dari fraksi PSI & PDIP. Selain itu, dia menyebut juga ada cipta kondisi berupa demo-demo kecil di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Bambang menyebut seluruh hal ini terjadi akibat mulai masuknya tahun politik menjelang Pemilu 2024. Sehingga, menurut Bambang, ketegangan politik menguat hingga tercipta drama dan sandera politik. Akibat kegaduhan ini, Bambang menyebut proses penegakan hukum menjadi rapuh. 

"Yang menjadi pertanyaan besar pasca pemberian keterangan Anies Baswedan atas pemangilan dari KPK, apakah Pimpinan KPK akan tunduk pada hasil dan kesimpulan penyelidikan dan tidak mencari-cari alasan dan memaksakan kehendaknya untuk mentersangkakan Anies?" kata eks Wakil Ketua KPK ini. 

Anies Baswedan memenuhi panggilan KPK dengan mendatangi Gedung Merah Putih pada hari ini sekitar pukul 09.30. Ia datang dengan mengenakan pakaian dinas dan menenteng map biru. Anies terlihat rileks mengikuti pemeriksaan terkait Formula E tersebut. Namun, ia enggan menjawab sejumlah pertanyaan wartawan. 

"Terima kasih," ujar Anies sambil melambaikan tangan ke wartawan yang menunggunya di pintu masuk. 

KPK menerima laporan dari lembaga Studi Demokrasi Rakyat (SDR) soal dugaan korupsi dalam penyelenggaraan balapan Formula E. Direktur Eksekutif SDR, Hari Purwanto, menyatakan bahwa pihaknya juga melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri. 

Balapan itu dilakukan di Sirkuit di kawasan Ancol yang dibangun oleh PT Jakarta Propertindo atau Jakpro, perusahaan milik Pemprov DKI Jakarta. Anggaran pembangunan sirkuit ini sempat membengkak dari Rp 50 miliar menjadi Rp 60 miliar. 

Dalam penyelidikannya, KPK telah memeriksa beberapa orang untuk dimintai keterangan soal dugaan korupsi di ajang balapan mobil listrik Formula E tersebut. Salah satunya adalah Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi. Pemeriksaan itu untuk mengumpulkan bahan data dan keterangan informasi yang diperlukan penyidik. Selain Anies Baswedan, KPK juga mengagendakan pemeriksaaan Direktur Utama Jakpro Widi Amanasto.

Baca: Eksklusif, Cerita Putri Candrawathi Berbohong Soal Pelecehan Seksual yang Dialaminya

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Realisasikan Pergub Anies Baswedan, Transjakarta Serahkan Kartu Gratis untuk Prajurit Kodam Jaya

10 menit lalu

Realisasikan Pergub Anies Baswedan, Transjakarta Serahkan Kartu Gratis untuk Prajurit Kodam Jaya

Transjakarta serahkan 3.620 kartu dari rencana 16.000 kartu gratis yang akan diberikan untuk prajurit Kodam Jaya. Realisasi Pergub Anies Baswedan.


Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

13 jam lalu

Kuasa Hukum Ismail Bolong Tantang Ferdy Sambo Cs Beberkan Soal Pemeriksaan Kliennya

Kuasa hukum Ismail Bolong meminta Ferdy Sambo membeberkan pemeriksaan yang dilakukan Divisi Propam Polri terhadap kliennya.


Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

14 jam lalu

Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh Jadi Tersangka KPK, Ketua MA: Hakim Agung Patuhi Pakta Integritas

Dua Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan Gazalba Saleh telah jadi tersangka KPK. Ketua MA Syarifuddin hormati proses hukum.


Anies Baswedan Gaji Tenaga Ahli untuk Susun Pidato Rp 8,2 Juta, Diubah Heru Budi Menjadi Rp 29,05 Juta

14 jam lalu

Anies Baswedan Gaji Tenaga Ahli untuk Susun Pidato Rp 8,2 Juta, Diubah Heru Budi Menjadi Rp 29,05 Juta

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan membutuhkan Rp 8,2 juta untuk membiayai tenaga ahli. Pj Gubernur Heru Budi mengubah nilainya menjadi Rp 29,05 Juta.


Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

17 jam lalu

Anies Baswedan Barter Lahan DKI di Menteng Atas, Swasta Butuh untuk Bangun Kantor

Mantan Gubernur Anies Baswedan memutuskan barter lahan DKI dengan tanah swasta. Salah satu pertimbangannya adalah permohonan swasta membeli jalan DKI.


Lahan DKI di Menteng Atas yang Dibarter Anies Baswedan Senilai Rp 45,45 Miliar

18 jam lalu

Lahan DKI di Menteng Atas yang Dibarter Anies Baswedan Senilai Rp 45,45 Miliar

Mantan Gubernur DKI Anies Baswedan memutuskan menukar lahan DKI di Menteng Atas dengan tanah swasta di Cakung. Nilai aset DKI mencapai Rp 45 Miliar.


Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

18 jam lalu

Ketua MA Harap Asas Praduga Tak Bersalah Diterapkan pada Kasus Gazalba Saleh

Ketua MA Syarifuddin menghormati upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam pengusutan kasus suap yang menjerat Hakim Agung, Gazalba Saleh


Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

19 jam lalu

Soal Pengumuman Tersangka Korupsi LNG, KPK: Masalah Waktu

KPK mengatakan tersangka kasus korupsi LNG di PT Pertamina belum siap untuk diumumkan saat ini. Penyidikan belum tuntas.


Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

21 jam lalu

Top 3 Metro: Anies Baswedan Barter Lahan untuk Rusun, Pemalakan di Kampung Rambutan

Anies Baswedan barter lahan antara lahan milik Pemprov DKI Jakarta di Menteng Atas dengan lahan milik PT Nusantara Pasifik Investama di Cakung.


KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

1 hari lalu

KPK Harap Praperadilan Gazalba Saleh Ditolak Pengadilan

KPK tak mempermasalahkan Gazalba Saleh yang ingin menggunakan hak pengajuan praperadilan kasus suap tersebut.