Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi di Bogor saat Ada Demo BBM Naik, Istana Bantah untuk Hindari Aksi

image-gnews
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyampaikan keterangan pers di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2020. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berada di Istana Bogor, Jawa Barat, sepanjang hari ini, di tengah gelombang demo BBM naik. Demo digelar oleh sejumlah kelompok buruh, salah satunya di depan Gedung DPR, Jakarta, yang tengah berlangsung pada siang hari ini.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi berada di Bogor bukan karena ada demo di Jakarta. Jokowi di Bogor karena memang kegiatannya sudah terjadwal sedari awal dari 2 minggu lalu, sehingga tidak ada hubungannya dengan aksi yang sedang berlangsung.

"Kan kami enggak tahu ada kenaikan BBM, ada demo, kami enggak tahu," kata Heru di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa, 6 September 2022.

Di sisi lain, Heru membuka peluang kalau pihak ada pejabat Istana yang siap menerima perwakilan demonstran di Jakarta. "Ya mungkin dari Kepala Staf Kepresidenan (Moeldoko), dari mana, kita terima saja aspirasinya apa," kata Heru.

Meski demikian, kepastian soal pertemuan pejabat Istana dengan perwakilan demonstran ini memang masih melihat situasi yang terjadi. "Kami lihat perkembangan," kata dia.

Jokowi minta demonstran tertib 

Sementara saat dikonfirmasi apakah Jokowi ada kemungkinan menemui demonstran, pihak Istana tidak memberi jawaban terang. Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, menyebut Jokowi sudah menyampaikan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar.

"Ada yang setuju kenaikan (BBM) dan tidak setuju," kata dia. Bey juga mengulangi ucapan Jokowi yang tidak mempermasalahkan demo, tapi diminta tertib, tidak anarkis, dan dalam koridor peraturan yang ada.

Demo menolak kenaikan BBM sudah berlangsung sejak kemarin, Senin, 5 September.  Sejumlah mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menggelar demo BBM naik di depan Gedung DPR.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Belasan mahasiswa yang hadir dengan membawa spanduk dan bendera ini terpantau datang pada pukul 15.30 WIB. "Negara yang makmur itu yang rakyatnya sejahtera, tapi bagaimana mau sejahtera kalau harga BBM dinaikan?" ujar salah satu mahasiswa di lokasi aksi.

Sementara di tempat lain, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) juga menggelar demo di kawasan Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat. Selain menerobos kawat berduri, mahasiswa juga membakar tiga ban. Hal ini membuat asap hitam mengepul dari lokasi aksi tersebut.

Rangkaian aksi demo ini adalah respons atas keputusan Jokowi pada Sabtu kemarin, yang resmi menaikan harga BBM Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan pertamax non subsidi dari Rp12.500 menjadi Rp14.500 per liter.

Sementara hari ini, giliran Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang akan menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM. “Aksi ini diorganisir Partai Buruh dan organisasi serikat buruh, petani, nelayan, guru honorer, PRT, buruh migran, miskin kota, dan organisasi perempuan di 34 provinsi. Aksi serentak akan dilakukan di kantor gubernur,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulis.

Pada Senin malam, Jokowi pun menanggapi singkat rencana demo besar-besaran hari ini. "Ya ini kan negara demokrasi, sampaikan dengan cara-cara yang baik ya," kata Jokowi.

 
Baca: Demo Tolak Kenaikan BBM, Said Iqbal Klaim 2.000 Buruh Bakal Kepung Gedung DPR RI

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke Setiap Provinsi, termasuk IKN

4 menit lalu

Peternak memperlihatkan sapi bantuan Presiden untuk masyarakat Aceh di Aceh Besar, Aceh, Selasa, 11 Juni 2024. Presiden Jokowi memberikan bantuan seekor sapi kurban jenis simental dengan berbobot 980 kilogram kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya untuk disembelih pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. ANTARA/Irwansyah Putra
Jokowi Bagikan Sapi Kurban ke Setiap Provinsi, termasuk IKN

Mengenai lokasi kurban Idul Adha di IKN, Heru mengatakan usulannya sedang dibahas di Istana.


Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

1 jam lalu

Tambang Batubara. Tempo/Ramdani
Selain Izin Tambang Ormas, Ini Pasal Bermasalah yang Disorot Walhi di PP Kegiatan Pertambangan

Walhi menyoroti empat pasal selain obral izin tambang ormas keagamaan, yang juga dianggap bermasalah.


Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

4 jam lalu

Kepala Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 21 Agustus 2023. Rapat tersebut membicarakan pendahuluan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang - Undang nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) serta pembentukan panitia kerja (Panja). TEMPO/M Taufan Rengganis
Terpopuler: Bambang Susantono Resmi Kembali Urus IKN, Luhut Raih Gelar Profesor dari Universitas di Cina

Berita bisnis terpopuler pada Kamis, 13 Juni 2024, dimulai dari profil Bambang Susantono yang diangkat Presiden Jokowi untuk kembali mengurus IKN.


Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, 11 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo jadi Komisaris BUMN, Pengamat: BUMN Tak Akan Pernah Naik Kelas

Pengangkatan sejumlah nama kerabat Jokowi hingga Timses Prabowo sebagai komisaris BUMN dipersoalkan. Bisa berimbas pada kinerja perseroan.


Jokowi Minta PON XII Aceh-Sumut Digelar Tepat Waktu

12 jam lalu

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas terkait Persiapan PON XXI Aceh-Sumatra Utara dan Peparnas Tahun 2024 di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 13 Juni 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Minta PON XII Aceh-Sumut Digelar Tepat Waktu

Selain PON XXI, Jokowi minta penyelenggaraan Peparnas 2024 juga tepat waktu.


Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

13 jam lalu

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri) menerima gelar Honorary Professor (Profesor Kehormatan) dari Tsinghua University di Beijing, China, Kamis, 13 Juni 2024. (ANTARA/HO-Kemenko Marves)
Dinilai Berkontribusi Besar dalam Hubungan RI-Cina, Luhut Raih Gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University

Luhut dianugerahi gelar Profesor Kehormatan dari Tsinghua University atas kontribusinya dalam hubungan persahabatan antara Indonesia-Cina.


Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

14 jam lalu

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan pemaparan saat agenda pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PPN/Bappenas bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin 11 September 2023. ANTARA/Imamatul Silfia.
Alih-alih Indonesia Emas, Politikus PKS Ini Khawatir Risiko Indonesia Cemas, Respons Kepala Bappenas?

Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, menanggapi kekhawatiran sejumlah anggota DPR bahwa Indonesia gagal naik kelas atau keluar dari middle income trap.


Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

15 jam lalu

Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin ditemui di kantor KSP, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 1 April 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Keluarga Jokowi Ditunjuk jadi Direksi Pertamina hingga BNI, Ngabalin: Masalahnya di Mana?

Ali Mochtar Ngabalin mengatakan tidak ada masalah jika keluarga Presiden Jokowi mengisi posisi direktur hingga komisaris di sejumlah BUMN.


Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

15 jam lalu

Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, saat ditemui di agenda Google AI menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Alif Ilham Fajriadi
Budi Arie Bilang Kemungkinan Jokowi Reshuffle Menteri PDIP Terbuka

Menteri Komunikasi menyoroti keperluan pergantian menteri di tengah sinkronisasi pemerintahan Jokowi dan Prabowo.


SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

15 jam lalu

Terdakwa kasus pemerasan dan gratifikasi di Kementerian Pertanian yang juga mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pertanyaan kepada saksi saat sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam sidang tersebut Syahrul dan tim kuasa hukumnya menghadirkan dua saksi meringankan, antara lain Abdul Malik Faisal selaku Staf Ahli Gubernur Sub-bidang Hukum Pemprov Sulawesi Selatan dan Rafly Fauzi selaku mantan honorer di Dirjen Holtikultura Kementan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
SYL Sebut Diperintahkan Jokowi Tarik Uang dari Bawahan, Untuk Apa?

Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengaku diperintahkan Jokowi tarik uang dari bawahan, untuk apa?