Strategi Pemerintah Mengendalikan Utang agar Tetap dalam Batas Aman

INFO NASIONAL – Pandemi yang berangsur mereda membuat perhatian sebagian orang tertuju pada utang pemerintah. Jangan sampai seperti Sri Lanka yang bangkrut. Atau Chad, Zambia, dan Etiopia yang termasuk low income country, tetapi punya utang cukup besar. Indonesia punya pakem dalam menentukan seberapa besar utang yang terbilang sehat, masuk lampung kuning, atau sudah dalam level waspada.

Remnya ada pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam ketentuan tersebut, ambang batas rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah 60 persen. Sementara per 31 Juli 2022, rasio utang terhadap PDB sebesar 37,91 persen. Masih jauh di bawah ambang batas tadi.

Menteri Keuangan Sri  Mulyani  Indrawati mengatakan, angka  rasio utang  Indonesia relatif modest dibandingkan negara-negara lain. Sementara pada 2021, rasio utang Indonesia sebesar 40,7 persen terhadap PDB. “Ini menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan fiskalnya dengan sangat  prudent dan hati-hati,” katanya dalam rapat dengan Komisi XI DPR pada Rabu, 31 Agustus 2022. Dampaknya, pemulihan ekonomi cukup baik dan impresif hingga kuartal kedua 2022.

Selama pandemi, kebutuhan pembiayaan memang meningkat pesat. Hampir semua negara mengambil kebijakan  melebarkan defisit  untuk  menjaga  kondisi perekonomian, sehingga berdampak pada kenaikan rasio utang terhadap PDB. Kenaikan rasio utang di Indonesia periode 2020-2021 mencapai 10,8 persen. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan Thailand sebesar 17 persen, Filipina 22,1 persen, China 11,8 persen, Malaysia 13,6 persen, dan India 16,5 persen.

Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah menurunkan defisit APBN dan menjalankan konsolidasi fiskal dengan target defisit APBN di bawah 3 persen pada 2023. Ada tujuh langkah konkret pemerintah untuk menurunkan kebutuhan pembiayaan utang, serta mengelola dan memastikan kelancaran pembayaran pokok dan bunga utang.

Pertama, mengoptimalisasi pembiayaan non-utang, seperti optimalisasi Sisa Anggaran Lebih (SAL) dan pengendalian pembiayaan investasi. Kedua, memprioritaskan sumber domestik untuk mengendalikan risiko nilai tukar, menyeimbangkan tenor pendek - menengah - panjang untuk mengendalikan  risiko   refinancing, dan mengutamakan tingkat bunga tetap untuk mengendalikan risiko tingkat bunga.

Ketiga, mengoptimalisasi sumber pembiayaan alternatif dan berkelanjutan, seperti blended financing dan public private partnership/KPBU, penjaminan pemerintah, SDGs dan  green financing, termasuk non-utang untuk mengurangi beban utang baru. Keempat, pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik untuk memperkuat kestabilan pasar keuangan dalam negeri.

Kelima, melaksanakan skema loan conversion dan liability management melalui buyback dan debt switch untuk SBN secara konsisten. Keenam, bersinergi dengan Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) dan Penyangga Likuiditas Makroprudensial yang bakal berakhir pada 2022. Ketujuh, menerapkan reformasi fiskal yang komprehensif, baik dari sisi pendapatan maupun   belanja melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

Selain berbagai upaya tadi, penerbitan SBN ritel sebagai salah satu diversifikasi instrumen pembiayaan juga  menunjukkan dampak positif pada pemulihan ekonomi. Hasil penerbitan tersebut dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pemulihan masa pandemi. Investor ritel atau masyarakat domestic -baik institusi maupun individu, juga menerima bunga atau imbal hasil dari SBN tersebut.

Soal utang negara, sebelum pandemi, sekarang, hingga masa mendatang, utang digunakan sebagai alat (bukan tujuan) membiayai defisit APBN. Alokasi pembiayaan ini jelas untuk sektor produktif dalam mendukung  kepentingan  masyarakat.  Jika   diperhatikan,  pagu belanja pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan subsidi mengalami peningkatan setiap tahun. Subsidi juga lebih tepat sasaran, baik BBM, LPG maupun listrik.

Upaya pengendalian utang telah dilakukan dengan menurunkan defisit APBN dari 6,1 persen pada 2020 menjadi 4,57 persen pada 2021. Outlook Laporan Semester I 2022 menunjukkan angka      defisit  APBN berkurang lagi menjadi 3,92 persen. Pemerintah terus berusaha menurunkan defisit APBN hingga di bawah 3 persen pada 2023, sesuai amanat Undang-Undang Keuangan Negara dan demi konsolidasi fiskal. (*)