TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebutkan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri mengajukan lebih dari satu nama calon Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) kepada Presiden Jokowi.
"Ya, pada hari Kamis yang lalu Ibu Mega sudah bertemu dengan Presiden Jokowi dan nama-nama sudah diserahkan," kata Hasto di sela Pameran Lukisan Freedom of Harmony di Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2022.
Menurut Hasto, penyerahan nama itu sudah sesuai dengan sistem presidensial. Dalam sistem pemerintahan tersebut, kata dia, presidenlah yang berhak memutuskan siapa nama pengganti Tjahjo.
"Bapak Presiden Jokowi yang akan menetapkan dan akan menentukan kapan momentumnya," tutur Hasto. Namun, Hasto dalam siaran persnya tidak menyebut nama-nama tersebut.
Sebelumnya, PDI Perjuangan menyarankan agar Jokowi mengambil jeda waktu untuk memutuskan siapa pengganti Tjahjo Kumolo setelah 40 hari masa berkabung selesai.
Dengan demikian, lanjut dia, dalam waktu dekat PDI Perjuangan memperkirakan Jokowi akan mengumumkan nama itu.
"Itu sudah terpenuhi dan sekarang presidenlah yang nanti akan mengumumkan siapa pengganti Pak Tjahjo," kata Hasto.
Terkait reshuffle kabinet, menurut dia, bagi PDI Perjuangan terlalu sering reshuffle adalah bukan situasi yang kondusif. Akan tetapi, pihaknya percaya bahwa jika Presiden melakukan reshuffle, itu untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja pemerintahan.
Di satu sisi PDI Perjungan melihat reshuffle terlalu sering tidak baik. Namun, di sisi lain pihaknya memahami reshuffle suatu keharusan apabila menteri kurang berkinerja baik.
Bagi PDI Perjuangan, lanjut Hasto, skala prioritas saat ini adalah mengisi posisi-posisi yang kosong dan agar seluruh jajaran menteri bergerak serentak dalam satu irama untuk membangun sinergi, koneksitas, dan koordinasi serta mengambil langkah terobosan dalam mencetak prestasi.
Akan tetapi, dalam hal evaluasi Presiden, menteri tidak berprestasi, PDI Perjuangan mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil suatu tindakan yang tegas.
"Kalau kita monitor dari instrumen evaluasi saja akibat tekanan global, ini 'kan terjadi kenaikan yang berdampak pada rakyat miskin, bagi yang berpenghasilan tetap seperti pensiunan. Oleh karena itu, seluruh jajaran menteri harus punya sense of crisis," kata Hasto.
Menurut dia, karena tekanan-tekanan global, ditambah lagi dampak pandemi yang belum selesai, menteri harus bekerja sebaik mungkin. "Karena apa pun, Presiden punya hak untuk melakukan evaluasi atas kinerja para menterinya," katanya menambahkan.
Baca juga: PDIP Sebut Megawati dan Jokowi Sudah Bahas Calon Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo
