Kasus Suap Ketok Palu APBD Tulungagung, KPK Tahan Eks Wakil Ketua DPRD

Reporter

Deputi Penindakan KPK Karyoto menyampaikan keterangan pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, 29 April 2020. KPK kembali menetapkan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip sebagai tersangka untuk perkara dugaan penerimaan gratifikasi oleh penyelenggara negara terkait proyek pekerjaan infrastruktur di wilayahnya pada 2014-2017. ANTARA/Sigid Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung Imam Kambali. Dia menjadi tersangka kasus suap ketok palu APBD dan APBD-P Tulungagung. “Ditahan untuk 20 hari pertama,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2022.

Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama dua mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung lainnya, yaitu Adib Makarim dan Agus Budiarto. Ketiganya merupakan wakil ketua DPRD sekaligus Wakil Ketua Anggaran periode 2014-2019.

Sekitar September 2014, Supriyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung bersama dengan tiga orang itu melakukan rapat pembahasan RAPBD tahun anggaran 2015. Supriyono sudah divonis 8 tahun penjara di kasus suap ketok palu ini.

Pembahasan itu mengalami deadlock dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Tulungagung. Akibat deadlock tersebut, Supriyono bersama ketiganya kemudian melakukan pertemuan dengan perwakilan TAPD dan dalam pertemuan tersebut diduga Supriyono dkk berinisiatif meminta sejumlah uang agar proses pengesahan RAPBD TA 2015 menjadi APBD dapat segera disahkan.

“Adapun nominal uang yang diminta senilai Rp 1 miliar,” kata Karyoto. Bupati Tulungagung saat itu Syahri Mulyo menyetujui permintaan para legislator.

KPK menduga selain uang ketok palu, ada permintaan tambahan uang lain sebagai jatah banggar yang nilai nominalnya disesuaikan dengan jabatan dari para anggota DPRD. Penyerahan uang diduga dilakukan secara tunai dan bertempat di kantor DPRD Kabupaten Tulungagung yang berlangsung dari tahun 2014 sampai tahun 2018.

“Diduga ada beberapa kegiatan yang diminta oleh IK sebagai perwakilan Supriyono, AM dan AB untuk dilakukan pemberian uang dari Syahri Mulyo, di antaranya pada saat pengesahan penyusunan APBD murni maupun penyusunan perubahan APBD,” kata Karyoto. KPK menduga total uang yang diterima oleh Imam adalah Rp 230 juta.

KPK sudah lebih dulu menahan Adib dan Agus. Sementara, Imam baru ditahan pada hari ini. Dia akan mendekam di Rumah Tahanan KPK Kavling C1. Penahanan dilakukan selama 20 hari pertama mulai 19 Agustus 2022 sampai 7 September 2022.


Baca: KPK Tetapkan Eks Kepala Bapeda Jawa Timur Tersangka Korupsi






Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

3 jam lalu

Terus Usut Kasus Suap Lukas Enembe, KPK Geledah Kantor Dinas PU Papua

KPK menggeledah kantor DInas PU Papua untuk terus mengusut kasus korupsi Lukas Enembe.


KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

20 jam lalu

KPK Telisik Dugaan Aliran Duit Nurhadi ke Dito Mahendra

Dalam pemeriksaan Dito Mahendra, KPK menelisik tentang dugaan aliran duit dari Nurhadi.


KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

22 jam lalu

KPK Periksa Dito Mahendra Sebagai Saksi Kasus TPPU Eks Sekretaris MA

KPK memeriksa Dito Mahendra Saputro sebagai saksi atas Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU oleh Eks Sekertaris Mahkamah Agung, Nurhadi.


4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

1 hari lalu

4 Komentar Tokoh soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang Jeblok

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia yang jeblok menimbulkan beragam respons dari tokoh. Tempo merangkum 4 komentar dari tokoh tersebut.


Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

1 hari lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

1 hari lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

2 hari lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

2 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

2 hari lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?