KPK Tetapkan Eks Kepala Bapeda Jawa Timur Tersangka Korupsi

Reporter

Ilustrasi KPK. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jawa Timur Budi Setiawan menjadi tersangka kasus suap. Dia disangkakan terlibat kasus suap pengalokasian anggaran bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk Tulungagung.

“KPK meningkatkan pada proses penyidikan dengan menetapkan tersangka,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, di kantornya, Jakarta, Jumat, 19 Agustus 2022.

Karyoto mengatakan penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi yang menjerat eks Bupati Tulungagung Syahri Mulyo. Syahri Mulyo divonis 10 tahun penjara dalam kasus suap yang berhubungan dengan proyek-proyek di Tulungagung.

Dari penyelidikan dan persidangan kasus itu, KPK menemukan bukti yang memadai untuk menetapkan Budi menjadi tersangka baru. Budi Setiawan menjabat Kepala Bappeda Jawa Timur pada 2017-2018 dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim 2014-2016.

Karyoto menuturkan sejak dilantik menjadi Bupati Tulungagung pada 2013, Syahri Mulyo menyuruh bawahannya mencari kenalan di Pemprov Jawa Timur supaya bisa mendapatkan bantuan keuangan. Distribusi bantuan keuangan di Pemprov Jawa Timur dimiliki oleh Kepala Bappeda. Sebagai Kepala BPKAD Jawa Timur, Budi juga mendapatkan jatah untuk mendistribusikan bantuan keuangan tersebut.

Setelah sejumlah pertemuan, Budi menyepakati untuk menyalurkan bantuan keuangan ke Kabupaten Tulungagung pada 2015. Total bantuan itu sejumlah Rp 79,1 miliar. Budi meminta fee sebanyak 7-8 persen dari total nilai bantuan. Sehingga, Budi mendapatkan total duit Rp 3,5 miliar. “Fee tersebut diberikan langsung kepada tersangka BS di ruangan Kepala BPKAD Jawa Timur,” kata Karyoto.

Tingkah Budi Setiawan dalam memainkan bantuan keuangan Provinsi Jawa Timur semakin menjadi ketika dia diangkat menjadi Kepala Bappeda. Sebagai kepala lembaga itu, Budi memiliki kewenangan penuh dalam distribusi bantuan keuangan provinsi.

Pada 2017 dan 2018, Budi kembali membantu Syahri Mulyo dkk untuk mendapatkan bantuan keuangan dari provinsi Jawa Timur. Lagi-lagi, Budi meminta jatah fee. Untuk periode dua tahun itu, Budi mendapatkan suap sebanyak Rp 6,75 miliar dari Syahri.

Setelah konferensi pers hari ini, KPK langsung resmi menahan Budi sebagai tersangka. Dia akan mendekan di rutan selama 20 hari pertama dan dapat diperpanjang. Saat digelandang ke mobil tahanan, Budi bungkam.


Baca: Cerita Syahri Mulyo Jadi Bupati Tulungagung Kurang dari 1 Menit






Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

6 jam lalu

Soal Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, PKS Sebut Penyemangat KPK Berbenah

Politikus PKS Hidayat Nur Wahid menyebut penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia harus jadi bahan evaluasi untuk KPK.


Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

7 jam lalu

Fitroh Rohcahyanto Mundur dari KPK, Kejaksaan Agung: Kembali ke Institusi Asal

Ketut menyebut kembalinya eks Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto ke Kejaksaan Agung bukan suatu hal yang perlu dipermasalahkan.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

12 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot, Politikus PKB Anggap Lumrah Naik Turun

Jazilul mengatakan naik turunnya skor Indeks Persepsi Korupsi bukanlah sesuatu yang perlu dijadikan polemik.


Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

15 jam lalu

Bambang Widjojanto Ungkap Percakapan dengan Eks Direktur Penuntutan KPK

Bambang Widjojanto menduga kembalinya Fitroh ke Kejaksaan Agung karena adanya intervensi dari pimpinan KPK dalam kasus Formula E.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

16 jam lalu

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Bambang Widjojanto: Kinerja Pimpinan KPK Sangat Buruk

Bambang Widjojanto mengatakan KPK memiliki andil tanggung jawab dalam rendahnya capaian skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tersebut.


Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

20 jam lalu

Direktur Penuntutan KPK Mundur, IM57+: Dewas Harus Bertindak Aktif

Direktur Penuntutan KPK Fitroh Rohcahyanto mundur dari jabatannya di tengah kontroversi penyidikan Formula E. Apa kata IM57+?


Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

1 hari lalu

Indeks Persepsi Korupsi 2022 Jeblok, ICW: Penegakan Hukum Dapat Nilai E

Jebloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 disebut karena lemahnya penegakan hukum.


Ragam Kuliner Khas Sidoarjo

2 hari lalu

Ragam Kuliner Khas Sidoarjo

Salah satu daerah di Indonesia yang memiliki ragam kuliner adalah Sidoarjo. Apa saja kuliner khas dari Sidoarjo?


Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

2 hari lalu

Komnas HAM Tegaskan Tak Ikut Campur Urusan Proses Hukum Lukas Enembe di KPK

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan, telah menerima tiga laporan soal penanganan KPK terhadap Lukas Enembe.


KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Dalami Dugaan Pencucian Uang Lukas Enembe

KPK memanggil 8 saksi yang dianggap mengetahui pencucian uang Gubernur Papua Lukas Enembe.