Komisi Penyiaran Indonesia Jabar Keluarkan Surat Edaran Siaran Keagamaan

Ilustrasi menonton televisi. Shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Program Siaran Keagamaan di Lembaga Penyiaran. Surat edaran yang ditetapkan pada 15 Agustus 2022 itu terkait dengan beberapa masalah yang berkembang belakangan ini khususnya di lembaga penyiaran di wilayah Jawa Barat.

“Indikasinya mempertentangkan aliran agama,  melarang narasumber, perempuan, dan lain-lain,” kata Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet, Kamis 18 Agustus 2022.

Menurutnya, surat edaran itu untuk menjadi pedoman bagi lembaga penyiaran radio dan televisi di Jawa Barat tentang bagaimana seharusnya siaran keagamaan dilakukan. Meski dalam surat edaran itu tidak memuat sanksi, namun bagi lembaga penyiaran yang melanggar bisa kena hukuman sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

Surat edaran tersebut memuat 14 poin. Program siaran menurut Adiyana, dilarang berisi serangan, penghinaan, pelecehan terhadap pandangan dan keyakinan antar atau dalam agama tertentu serta wajib menghargai etika hubungan antarumat beragama.

Sementara program siaran yang menyajikan muatan berisi perbedaan pandangan atau paham dalam agama tertentu, wajib disajikan secara berhati-hati, berimbang, tidak berpihak, dengan narasumber yang berkompeten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketika mencari narasumber yang berkompeten, lembaga penyiaran bisa memperhatikan rekomendasi organisasi keagamaan yang telah terdaftar sesuai aturan. Surat edaran terbaru KPID Jabar itu mengatur tentang siaran adzan yang harus sesuai dengan waktu setempat, dilarang disisipi iklan.

Adapun soal pemberitaan kejahatan, dilarang melakukan labelisasi kepada terduga pelaku berdasarkan agama, ras, golongan, dan lembaga yang terlibat. Menurut Adiyana, pembuatan surat edaran itu dilatari oleh temuan KPID Jabar mengenai adanya pergeseran orientasi siaran. Kondisi itu juga diingatkan oleh berbagai institusi seperti Kementerian Agama, MUI, BNPT, Kepolisian dan kalangan perguruan Tinggi di Jawa Barat dalam focus group discussion di KPID Jawa Barat.

Baca juga: KPI DKI Minta Para Ustad Kritisi Tayangan Televisi

ANWAR SISWADI






Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

4 hari lalu

Kominfo: 566 Lembaga Penyiaran Sudah Migrasi ke Siaran Digital

Kominfo menyebut 566 dari 693 lembaga penyiaran pemegang izin siaran analog sudah bermigrasi dari siaran tv analog ke siaran digital.


Diduga Hina Istri Robby Shine, Billy Syahputra Dilaporkan ke Polisi

5 hari lalu

Diduga Hina Istri Robby Shine, Billy Syahputra Dilaporkan ke Polisi

Billy Syahputra diduga telah melontarkan kata-kata kasar berulang kali kepada istri Robby Shine saat syuting program televisi.


Susul Eks Jaksa KPK, Jaksa Depok Ikut Laporkan Alvin Lim karena Sebarkan Narasi Penghinaan

6 hari lalu

Susul Eks Jaksa KPK, Jaksa Depok Ikut Laporkan Alvin Lim karena Sebarkan Narasi Penghinaan

Anggota Kejaksaan Negeri Kota Depok mewakili Persatuan Jaksa Republik Indonesia (Persaja) melaporkan Alvin Lim ke Mapolres Metro Depok.


Menolak Transgender, Guru di Irlandia Diperkarakan

20 hari lalu

Menolak Transgender, Guru di Irlandia Diperkarakan

Seorang guru di Irlandia menolak menyebut murid transgender dengan sebutan khusus karena bertentangan dengan agama.


Suharso Monoarfa Dilaporkan ke Bareskrim Polri Soal Amplop Kiai

33 hari lalu

Suharso Monoarfa Dilaporkan ke Bareskrim Polri Soal Amplop Kiai

Kelompok Pecinta Kiai Nusantara melaporkan Suharso Monoarfa ke Bareskrim Polri soal pidato Amplop Kiai yang dia sampaikan.


Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Penghinaan Agama Suharso Monoarfa Soal Amplop Kiai

36 hari lalu

Polda Metro Jaya Selidiki Laporan Penghinaan Agama Suharso Monoarfa Soal Amplop Kiai

Terima Surat Laporan Suharso Monoarfa, Polda Metro Jaya Selidiki Kasusnya


Viral Karyawan Alfamart Rekam Tanpa Izin Pencuri Cokelat, Pengacara: Tak Serta Merta Kena UU ITE

44 hari lalu

Viral Karyawan Alfamart Rekam Tanpa Izin Pencuri Cokelat, Pengacara: Tak Serta Merta Kena UU ITE

Boris Tampubolon mengungkapkan karyawan Alfamart yang merekam video atau mengambil foto tanpa izin tidak serta merta dapat dipidana dengan UU ITE.


Holywings Hadapi Dua Gugatan Perdata, Hari ini Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Tangerang

56 hari lalu

Holywings Hadapi Dua Gugatan Perdata, Hari ini Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Tangerang

Holywings Indonesia dianggap melecehkan dan menghina para penyandang nama Muhammad yang identik dengan nama Nabi Muhammad SAW.


Mengenal Agama yang Terdapat di Malaysia, Apa Saja?

27 Juli 2022

Mengenal Agama yang Terdapat di Malaysia, Apa Saja?

Mengenal daftar Agama yang ada di Malaysia dari Islam sampai Konghucu


Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

7 Juli 2022

Draf Final RKUHP: Hina DPR, Polri, dan Lembaga Negara Diancam Penjara 1,5 Tahun

Draf final RKUHP tetap mempertahankan pasal penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara. Ketentuan tersebut diatur dalam dalam Pasal 351.