Momen 17 Agustus, Megawati Soekarnoputri Kenang Krisis BLBI Saat Jadi Presiden

Editor

Febriyan

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato politik dalam penutupan Rakernas II PDI Perjuangan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis, 23 Juni 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Eks Presiden Megawati Soekarnoputri memiliki makna tersendiri tentang momen 17 Agustus. Menurut Megawati, di momen kemerdekaan ini masyarakat Indonesia harus mengingat bahwa mereka merupakan bangsa yang kuat karena berhasil bertahan setelah diterpa banyak cobaan. 

"Rakyat Indonesia, bangsa Indonesia itu mempunyai sebuah kekuatan yang luar biasa karena harus kita ingat, pada masa saya itu Indonesia ikut terdampak dengan krisis global, masalah ekonomi, keuangan, kita juga mengalami suatu dampaknya yang cukup berat," ujar Megawati dalam keterangannya yang Tempo terima, Rabu, 17 Agustus 2022. 

Salah satu krisis yang dialami masyarakat Indonesia dan terjadi pada saat dirinya menjabat, yakni kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia alias BLBI. Menurut Megawati, kasus korupsi itu membebani negara sejak ia menjabat sebagai wakil presiden hingga menjadi presiden. 

"Yang kalau bukan karena ikut sertanya rakyat di dalam ketahanannya, ikut berproses menangani krisis tersebut, tidak bisa saya kira pemerintah akan secepat itu menanganinya," kata Megawati. 

Dalam krisis tersebut, Presiden ke-5 tersebut menyebut Indonesia bisa melunasi dengan baik utang-utang negara kepada IMF. Menurut dia, semangat perjuangan semacam ini harus diwariskan kepada generasi selanjutnya. 

Selain itu, Megawati pun mengingatkan bahwa kemerdekaan yang saat ini dirasakan bukan dari hasil pemberian, melainkan perjuangan para pendahulu bangsa. Oleh karena itu, ia berharap semangat juang kemerdekaan harus selalu diturunkan kepada generasi saat ini. 

" Jangan dianggap sebagai sebuah take it for granted, atau artinya ya sudah, sudah merdeka ya sudah merdeka. Tetapi seharusnya itu terus dipelihara," kata Megawati. 

Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Presiden Indonesia ke-5 pada 2001 hingga 2004. Dia awalnya merupakan wakil presiden mendampingi Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang  kemudian dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

BLBI sendiri hingga kini dianggap merupakan kebijakan kontroversial. Pasalnya, dana bantuan yang dikucurkan pemerintah senilai sekitar Rp 144 triliun banyak diselewengkan. Hingga saat ini, sejumlah pengusaha pemilik bank yang menerima aliran dana itu masih banyak yang belum memenuhi kewajibannya membayar utang kepada negara. Selain itu, sebagian dari mereka juga masih melarikan diri. 

Pada Desember 2002, Megawati menandatangani Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum kepada para Debitur yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum kepada Debitur yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres yang dikeluarkan Megawati Soekarnoputri tersebut digunakan oleh penegak hukum seperti Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kepada sejumlah obligor, di antaranya adalah pemilik Bank Umum Nasional, Sjamsul Nursalim






Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

13 jam lalu

Waketum PPP Bilang Koalisi KIB Dinamis, Bisa Ada yang Keluar atau Masuk

Arsul membantah isu yang menyebut penyebab KIB belum mengumumkan capres karena PDIP belum juga mengumumkan capresnya.


Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

20 jam lalu

Soal Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, PDIP Sebut Megawati Sudah Beri Pesan ke Jokowi

PDIP menanggapi isu perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. PDIP merujuk pada konstitusi bahwa Presiden hanya bisa menjabat selama 2 periode.


PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

21 jam lalu

PDIP Terus Desak Menteri Nasdem Mundur, Hasto Kristiyanto: Tak Akan Koalisi dengan Partai Suka Impor

"Kalau terhadap partai yang sukanya impor, ini enggak cocok buat PDIP," kata Sejjen PDIP Hasti Kristiyanto. Maksudnya Partai NasDem?


Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

22 jam lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Rhenald Kasali Sentil Sri Mulyani: Pemerintah Jangan Jumawa

Rhenald Kasali Rhenald juga menyentil Menteri Keuangan Sri Mulyani yang terlalu pede bahwa Indonesia jauh dari resesi pada tahun 2023 ini.


Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

1 hari lalu

Panitia Musyawarah Rakyat di Semarang Menyayangkan Ganjar Pranowo Tak Hadir

Namun Ketua Panitia Musyawarah Rakyat memaklumi bila ketidakhadiran Ganjar Pranowo itu karena alasan politik.


Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

1 hari lalu

Komentari soal PDIP Enggan Berkoalisi dengan Partai Doyan Impor, NasDem: Tak Boleh Arogan

Willy Aditya menanggapi pernyataan Seketaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan pihaknya enggan berkoalisi dengan partai doyan impor


Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

2 hari lalu

Nasdem Soal Rencana Kunjungi PDIP: Kami Tak Memohon Minta Bertemu Bu Mega

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menanggapi pernyataan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto soal rencana kunjungan partainya ke PDIP.


Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

2 hari lalu

Hasto: Kalau Partai yang Suka Impor, Itu Enggak Cocok dengan PDIP

Menurut Hasto, PDIP masih masih mempertimbangkan momentum, kesesuaian ideologi, platform, desain masa depan, serta cara pandang terhadap masa depan.


Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

2 hari lalu

Kinerja BRIN Jadi Sorotan, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto: Itu Karena Sistem Proporsional Terbuka

Sekjen PDIP menyingung soal sistem proporsional terbuka saat menjawab kisruh soal kinerja BRIN yang menjadi sorotan.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

2 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.