Unsur Apa Saja dalam Obstruction of Justice?

Ilustrasi Hukum. DAMIEN MEYER/Getty Images

TEMPO.CO, Jakarta - Penghalangan proses hukum atau obstruction of justice termuat dalam Pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Belakangan ramai diperbincangkan terkait kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J. Istilah obstruction of justice, ketika Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik  mengatakan tentang kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J dengan tersangka Inspektur Jenderal Ferdy Sambo.

Namun, unsur dalam obstruction of justice juga berkaitan dengan kasus korupsi.

Unsur obstruction of justice dalam kasus korupsi

Mengutip publikasi berjudul Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur perbuatan dalam ketentuan itu tentang pemberantasan korupsi secara sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung.

Perbuatan atau percobaan yang dinyatakan sebagai tindak pidana menghalangi proses hukum atau obstruction of justice apabila memenuhi 3 unsur penting, yaitu: 

1. Tindakan menyebabkan tertundanya proses hukum (pending judicial proceedings). 

2. Pelaku mengetahui tindakannya atau menyadari perbuatannya (knowledge of pending proceedings). 

3. Pelaku melakukan atau mencoba tindakan menyimpang yang bertujuan untuk mengganggu atau mengintervensi proses atau administrasi hukum (acting corruptly with intent). Beberapa peradilan di Amerika d tambahkan satu syarat lagi, yakni harus dibuktikan terdakwa memiliki motif untuk melakukan tindakan yang dilakukan.

Apa itu obstruction of justice?

Mengutip jurnal Pembangunan Hukum Indonesia yang diterbitkan Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, obstruction of justice merupakan perbuatan yang tergolong tindak pidana, karena menghalangi atau merintangi proses hukum dalam perkara. 

Cornell Law School memerinci obstruction of justice sebagai segala tindakan yang mengancam melalui surat, kuasa, atau komunikasi sambil mempengaruhi, menghalangi. Segala upaya untuk mempengaruhi, menghalangi proses hukum administrasi.

Baca: Apa Itu Obstruction of Justice dalam Kasus Ferdy Sambo?

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Jaksa Sebut Kuasa Hukum Enggan Akui Fakta Irfan Widyanto Ambil DVR CCTV Tanpa Izin

16 jam lalu

Jaksa Sebut Kuasa Hukum Enggan Akui Fakta Irfan Widyanto Ambil DVR CCTV Tanpa Izin

JPU mengatakan kuasa hukum terdakwa Irfan Widyanto enggan mengakui fakta bahwa kliennya mengganti DVR CCTV tanpa izin dan surat perintah yang sah


Tak Ajukan Duplik, Kuasa Hukum Irfan Widyanto Minta Hakim Langsung ke Sidang Putusan

16 jam lalu

Tak Ajukan Duplik, Kuasa Hukum Irfan Widyanto Minta Hakim Langsung ke Sidang Putusan

Kuasa hukum Irfan Widyanto tak akan mengajukan jawaban atas replik atau duplik jaksa. Mereka minta sidang lanjut ke pembacaan vonis.


Tak Mau Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa: Hanya Berisi Perjalanan Karier

16 jam lalu

Tak Mau Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan, Jaksa: Hanya Berisi Perjalanan Karier

Jaksa menlai pleidoi Hendra Kurniawan hanya berisi penjalanan karinya tanpa membahas soal alat bukti serta unsur pasal yang didakwakan.


Jaksa Sebut Arif Rachman Arifin Tidak Penuhi Unsur Itikad Baik

17 jam lalu

Jaksa Sebut Arif Rachman Arifin Tidak Penuhi Unsur Itikad Baik

Jaksa menyebut tindakan Arif Rachman Arifin tidak memenuhi unsur itikad baik sehingga tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab pidana.


Jaksa Sebut Agus Nurpatria Harusnya Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo

17 jam lalu

Jaksa Sebut Agus Nurpatria Harusnya Berani Tolak Perintah Ferdy Sambo

Jaksa mengatakan, seharusnya Agus Nurpatria yang berpangkat Kombes berani menolak perintah Ferdy Sambo.


Tolak Pleidoi Arif Rachman Arifin, Jaksa: Tidak Ada Unsur Daya Paksa dari Ferdy Sambo

19 jam lalu

Tolak Pleidoi Arif Rachman Arifin, Jaksa: Tidak Ada Unsur Daya Paksa dari Ferdy Sambo

Jaksa menilai tidak ada unsur daya paksa dari Ferdy Sambo kepada terdakwa kasus obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua, Arif Rachman Arifin.


Jaksa Akan Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan Cs di Sidang Hari Ini

22 jam lalu

Jaksa Akan Tanggapi Pleidoi Hendra Kurniawan Cs di Sidang Hari Ini

Hendra Kurniawan cs hari ini akan mendengarkan tanggapan jaksa atas pleidoi yang telah mereka bacakan pada pekan lalu.


Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

2 hari lalu

Komnas HAM Meminta Pemerintah Bertindak Cepat Tangani Penangkapan Pekerja Migran di Malaysia

Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan kuat dugaan proses razia dan karantina pekerja migran tersebut terdapat pelanggaran hak asasi.


Deretan Anak Buah yang Kecewa pada Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

2 hari lalu

Deretan Anak Buah yang Kecewa pada Ferdy Sambo di Kasus Brigadir J

Ferdy Sambo membuat sejumlah skenario untuk menutupi Kasus pembunuhan Brigadir J. Namun upaya tersebut gagal bahkan menyeret anak buahnya


Rangkuman Sidang Ferdy Sambo Cs Pekan Ini, Dilema Jaksa soal Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

2 hari lalu

Rangkuman Sidang Ferdy Sambo Cs Pekan Ini, Dilema Jaksa soal Tuntutan 12 Tahun Richard Eliezer

Sidang kasus Brigadir J dengan terdakwa Ferdy Sambo cs, telah memasuki agenda pembacaan replik, duplik, dan pleidoi. Berikut merupakan rangkumannya