Kongres Kebudayaan 2022 di Padang: Undang Megawati, SBY, Perdana Menteri Malaysia, Presiden Singapura

Peserta menampilkan pawai prosesi "Mati Baghoghai", pada Festival Pesona Minangkabau di halaman Istano Basa Pagaruyung, Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Sabtu 13 November 2021.Pemkab Tanah Datar menggelar Festival Pesona Minangkabau selama dua hari ke depan yang menampilkan pawai budaya autentik Minang dan penampilan tari piring yang juga diikuti secara virtual dalam rangka pemecahan rekor MURI. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra

TEMPO.CO, JakartaKongres Kebudayaan 2022 resmi diluncurkan di Hotel Santika, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) Selasa, 9 Agustus 2022 lalu dan ditargetkan puncaknya akan diselenggarakan pada Desember 2022.

Dilansir dari langgam.id mitra Teras.id, Presiden Kongres Kebudayaan 2022 Musliar Kasim menjelaskan, acara ini bentuk rencana kegiatan yang diinisiasi Yayasan Pusat Kebudayaan Minangkabau (YPKM) dan telah bekerja sama dengan DPD RI serta Pemerintah Provinsi Sumbar.

"Kami memiliki aset dari tokoh-tokoh Minang, jadi yang menggagas acara ini bukan kami, namun para tokoh itu dan diaspora kita yang ada di berbagai daerah dan luar negeri juga turut serta,” katanya kepada awak media di Padang.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan usaha memperkuat proses perkembangan bangsa dan negara Indonesia agar dapat mencapai tujuan Indonesia emas 2045.

Nantinya dalam acara ini sejumlah isu yang berpengaruh signifikan dalam upaya mencapai Indonesia emas 2045 akan juga dibahas. Selain itu Musliar berjanji semua potensi budaya juga akan dibahas dan tokoh-tokoh adat dari berbagai wilayah di Indonesia turut diundang.

Tak hanya tokoh adat, pihaknya rencananya juga mengundang para mantan presiden RI seperti Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY, juga mantan Wakil Presiden seperti Jusuf Kalla. Nantinya Ketua MPR RI dan DPD RI juga akan diundang sehingga semua tahu bahwa kongres yang digagas ini benar-benar memikirkan Indonesia.

Ketua Dewan Pembina YPKM Irman Gusman mengatakan, kongres yang dilaksanakan tersebut merupakan sebuah kontribusi masyarakat Minangkabau, bahwa pembangunan yang selama ini telah berjalan harus diisi oleh perspektif kebudayaan.

Menurutnya, majunya ekonomi sebuah bangsa harus diisi jiwa dan raga dari masyarakat itu. Bila tidak, maka nantinya akan terjadi disorientasi. "Karena itu Sumbar yang dikenal dengan kebudayaanya berada di posisi terdepan dalam memproyeksikan Indonesia di masa depan,” ujar Irman.

Lanjutnya, nantinya acara ini juga akan mengundang pemimpin negara tetangga, seperti Perdana Menteri Malaysia, Presiden Singapura, Raja Brunei Darussalam dan Presiden RI Joko Widodo. Kongres berskala internasional ini rencananya akan berlangsung pada bulan Desember setelah melalui rangkaian acara lainnya.

“Kita akan undang Presiden Singapura dan Perdana Menteri Malaysia. Kita berharap pula kehadiran Bapak Presiden Joko Widodo. Acaranya akan diselenggarakan di Padang,” sebutnya.

Saat ini masih dilakukan upaya untuk menghadirkan Perdana Menteri Malaysia. Ketua Dewan Negara Malaysia Rais Yatim yang akan melobi Perdana Menteri, dan kemudian akan disusul dengan surat resmi.

ANNISA FIRDAUSI 

Baca: Kongres Kebudayaan, Jokowi SInggung Toleransi dalam Berkontestasi

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






Penerbangan Internasional Padang - Kuala Lumpur Kembali Dibuka Hari Ini

19 jam lalu

Penerbangan Internasional Padang - Kuala Lumpur Kembali Dibuka Hari Ini

Pada penerbangan internasional perdana itu sebanyak 135 penumpang tiba dari Malaysia dan 105 orang berangkat dari Padang menuju Kuala Lumpur.


Cuaca Hari Ini: Peringatan Dini BMKG untuk Padang dan Sumatera Barat

2 hari lalu

Cuaca Hari Ini: Peringatan Dini BMKG untuk Padang dan Sumatera Barat

Tak ada lagi pantauan BMKG atas pengaruh Taifun Noru seperti hari-hari sebelumnya.


Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

2 hari lalu

Dimulai Presiden Soeharto, Berikut Sejarah Pulau Reklamasi DKI Jakarta

Gubernur Anies Baswedan memutuskan mencabut izin pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Ia mengeluarkan peraturan gubernur.


Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

4 hari lalu

Hari Kelahiran Rachmawati Soekarnoputri: Rachma dan Megawati, Adik Kakak Kerap Selisih Jalan

Rachmawati Soekarnoputri kelahiran 27 September 1950. Dalam panggung politik ia kerap tak sepakat dengan Megawati, kakaknya.


Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

4 hari lalu

Politik dan Bisnis Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas yang Ditunjuk Jokowi Jadi Koordinator SDGs 2024

Jokowi menunjuk Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menjadi Koordinator Pelaksana di Dewan Pengarah Nasional SDGs 2024. Ini profil politik dan bisnisnya.


Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

7 hari lalu

Puan Maharani soal Dewan Kolonel: Itu Hanya Nama dan Bentukan

Hari ini di Taman Makam Pahlawan, mereka yang mengisi Dewan Kolonel hadir mendampingi Puan Maharani.


AirAsia Buka Penerbangan Padang-Kuala Lumpur per 1 Oktober, Simak Jadwalnya

7 hari lalu

AirAsia Buka Penerbangan Padang-Kuala Lumpur per 1 Oktober, Simak Jadwalnya

Station Manager AirAsia Budi Pebrianto mengatakan jadwal penerbangan internasional AirAsia rute Kuala Lumpur - Padang - Kuala Lumpur periode Summer 20


Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

7 hari lalu

Megawati Ingin Bangun Kantor Partai di Empat Pulau Terluar, Ini Alasannya

Ketua Umum PDIP Megawati ingin memiliki kantor partai di Sabang, Merauke, Miangas, dan Pulau Rote


Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

7 hari lalu

Kenapa Tersangka Korupsi Waskita Beton Mischa Hasnaeni Moein Dijuluki Si Wanita Emas?

Mischa Hasnaeni Moein ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kprupsi PT Waskita Beton. Kenapa ia dikenal sebagai wanita emas?


PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

7 hari lalu

PDIP Terus Singgung Pemilu 2009 Curang, Ini Kata Pengamat

Pengamat menilai alasan PDIP menganggap Pemilu 2009 diwarnai kecurangan cukup kuat.