Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Selain Ferdy Sambo, Sejumlah Petinggi Polri Ini Juga Pernah Terjerat Kasus Hukum

Reporter

Editor

Nurhadi

image-gnews
Ferdy turut terlibat dalam penanganan sejumlah kasus besar, antara lain kasus bom bunuh diri di kawasan perempatan Jalan M.H. Thamrin-Wahid Hasyim, Jakarta, pada 14 Januari 2016. Dia juga ikut mengungkap kematian Wayan Mirna Salihin akibat minum kopi mengandung racun sianida. Ia pernah memimpin penyelidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ferdy juga berperan dalam menyelesaikan perkara penerbitan surat jalan palsu Djoko Tjandra. Foto: Istimewa
Ferdy turut terlibat dalam penanganan sejumlah kasus besar, antara lain kasus bom bunuh diri di kawasan perempatan Jalan M.H. Thamrin-Wahid Hasyim, Jakarta, pada 14 Januari 2016. Dia juga ikut mengungkap kematian Wayan Mirna Salihin akibat minum kopi mengandung racun sianida. Ia pernah memimpin penyelidikan kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Ferdy juga berperan dalam menyelesaikan perkara penerbitan surat jalan palsu Djoko Tjandra. Foto: Istimewa
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Status tersangka Irjen Ferdy Sambo dalam kasus penembakan Brigadir J menambah daftar petinggi Polri yang terjerat kasus hukum. Dirangkum Tempo dari berbagai sumber, berikut sejumlah petinggi Polri yang pernah terjerat kasus pidana:

1. Komjen Suyitno Landung dan Brigjen Samuel Ismoko 

Kasus pembobolan Bank BNI sebesar Rp 1,3 triliun yang dilakukan oleh pengusaha Maria Lumowa dan Andrian Waworuntu sempat ramai pada 2005 lalu. Hasil penyelidikan menemukan kasus ini melibatkan dua orang petinggi kepolisian. Nama yang terlibat adalah Kabareskrim Polri Komjen Suyitno Landung dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Samuel Ismoko. 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonis Suyitno Landung 1,5 tahun penjara dan denda Rp 50 juta. Sedangkan Samuel Ismoko divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subside satu bulan kurungan.

2. Irjen Djoko Susilo dan Brigjen Pol Didik Purnomo

Dua petinggi Polri terseret kasus korupsi pengadaan simulator SIM senilai Rp 198 miliar pada 2012. Kasus tersebut membawa nama mantan Kakorlantas Polri Irjen Djoko Susilo dan mantan Wakil Kakorlantas Brigjen Didik Purnomo. Atas perbuatannya, Djoko Susilo dijatuhi hukuman 18 tahun penjara, disita seluruh kekayaannya, dan dicabut hak politiknya. Sementara itu, Didik Purnomo divonis 5 tahun penjara.

3. Brigjen Prasetijo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Irjen Napoleon Bonaparte

Kasus Djoko Tjandra, terpidana kasus cessie Bank Bali, pada 2020 lalu turut menarik tiga petinggi Polri ke pengadilan, yakni Brigjen Prasetijo Utomo, Brigjen Nugroho Slamet Wibowo, dan Irjen Napoleon Bonaparte. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Mereka dinyatakan terlibat dalam pembebasan Djoko Tjandra yang sempat bebas keluar masuk Indonesi  sebelum tertangkap pada 30 Juli 2022 di Malaysia. Bebasnya Djoko Tjandra untuk keluar masuk Indonesia diduga melibatkan uluran tangan ketiga petinggi Polri tersebut. 

Atas hal itu, Brigjen Pol Prasetijo Utomo divonis 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung sebelum akhirnya didiskon menjadi hanya 2,5 tahun. Napoleon Bonaparte telah divonis empat tahun penjara dengan denda Rp 100 juta dan subsider enam bulan kurungan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, Brigadi Jenderal Nugroho Slamet Wibowo dicopot dari jabatannya karena mmeinta penghapusan red notice ke Direktorat Jenderal Imigrasi.

4. Komjen Susno Duadji 

Pada 2011, Komjen Susno Duadji terjerat kasus suap oleh PT Salma Arwana Lestari dan korupsi dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008 oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebelumnya pada 24 November 2009, Kapolri Bambang Hendarso Danuri telah mencopot Susno dari jabatannya sebagai kabareskrim karena namanya disebut-sebut dalam konflik mafia hukum serta kasus “cicak lawan buaya”. 

HATTA MUARABAGJA

Baca juga: Tersangka Kasus Simulator Jadi Saksi Djoko Susilo

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

10 jam lalu

Aldilla Stephanie Suwana, penerima beasiswa Fulbright di Harvard Law School. Dok.Pribadi
Mau Kuliah di Fakultas Hukum, Apa yang Sebaiknya Disiapkan?

Berminat menjadi sarjana hukum, tentu saja harus kuliah di fakultas hukum. Berikut yang perlu disiapkan calon mahasiswa hukum.


TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

22 jam lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
TNI-Polri Terjunkan 4.266 Personel, Amankan Rapat Pleno Penetapan Prabowo-Gibran di KPU

Sebanyak 4.266 personel gabungan TNI dan Polri mengamankan penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih Pemilu 2024.


Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

1 hari lalu

Ilustrasi sabu. Reuters
Pengamat Sebut Penangkapan Polisi yang Terlibat Kasus Narkoba Layak Diapresiasi

ISESS sebut penangkapan polisi yang diduga terlibat kasus narkoba perlu diapresiasi.


Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

1 hari lalu

Ilustrasi Pinjaman Online. Freepix: Rawpixel.com
Marak Korban dan Modus Baru: Layanan Pinjol Ilegal Bisa Dihukum 10 Tahun Penjara dan Denda Rp 1 Triliun

Selain 537 entitas pinjol ilegal, Satgas PASTI juga menemukan 48 konten penawaran pinjaman pribadi dan 17 entitas yang menawarkan investasi.


Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

1 hari lalu

Petugas sedang memadamkan api yang membakar sebuah ruko di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta, Jumat, 19 April 2024. Foto: ANTARA/Khaerul Izan
Mengenal Tugas Puslabfor Polri, Jenis Investigasi dan Fungsi yang Dilakukannya

Puslabfor Polri melakukan investigasi kebakaran di Mampang, Jakarta yang mengakibatkan 7 lorban meninggal. Apa saja tugas Puslabfor?


Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

1 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
Cara Perpanjang SKCK 2024 Lewat Aplikasi Presisi Polri dan Biayanya

Tata cara perpanjang SKCK 2024 secara online bisa dilakukan melalui aplikasi PRESISI POLRI Super App. Ketahui syarat dan biaya terbarunya.


Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

1 hari lalu

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho. (foto: humas polri)
Buka Rakernis di Surabaya, Kadiv Humas Polri: Kepercayaan Masyarakat adalah Harga Mati

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, ke depan bakal banyak tantangan yang akan dihadapi polisi dan masyarakat.


Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK.  TEMPO/Subekti.
Sidang Putusan Sengketa Pilpres 2024, Sebanyak 7.783 Personel Gabungan Berjaga di MK

7.000 lebih personel gabungan Polri-TNI berjaga di MK pada hari ini.


Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

2 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
Polisi Terapkan Rekayasa Lalu Lintas di Sekitar Gedung MK Jelang Putusan Sengketa Pilpres 2024

Rekayasa lalu lintas di sekitar gedung MK berlangsung situasional bergantung kondisi pendemo.


5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

6 hari lalu

Kakorlantas Polri Irjen Aan Suhanan meninjau lokasi kecelakaan bus Rosalia Indah di KM 370 Tol Semarang-Batang, Jawa Tengah, Kamis, 11 April 2024. Dok. Korlantas Polri
5 Hari Lebaran, Polisi Catat Ada 1.370 Kecelakaan dan 200 Orang Tewas

Korlantas Polri mencatat ada ribuan kecelakaan lalu lintas selama 5 hari Lebaran. Dari jumlah total itu ada ratusan nyawa terenggut.