TEMPO.CO, Jakarta - Indonesia Police Watch menilai Inspektur Jenderal Ferdy Sambo dapat dipidana karena melanggar prosedur olah Tempat Kejadian Perkara. IPW menyebut pelanggaran kode etik berat itu bisa dianggap melanggar Pasal 221 dan Pasal 233 KUHP.
“Dalam pelanggaran kode etik itu juga termasuk perbuatan pidana,” kata Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso lewat keterangan tertulis, Ahad, 7 Agustus 2022.
Adapun Pasal 221 KUHP mengatur tentang perbuatan menghalangi penyidikan. Sementara, Pasal 233 KUHP mengatur tentang penghilangan barang bukti. Menurut dia, perbuatan itu bisa dipidana paling lama 4 tahun penjara.
Menurut Sugeng, bila Ferdy juga terbukti menyuruh mengambil CCTV yang bukan miliknya, maka dia bisa dipidana. Sugeng mengatakan, perbuatan itu bisa dijerat dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
Menurut dia, penempatan Ferdy Sambo di Mako Brimob bisa melancarkan proses pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus atau Tim Khusus. Inspektorat memeriksa mengenai pelanggaran kode etik, sementara Timsus mengecek tentang unsur pidana.
Polri menyatakan mantan Kadiv Propam Polri itu akan ditempatkan di lokasi khusus di Markas Komando Korps Brigade Mobil selama 30 hari. Penempatan itu sesuai dengan instruksi dari Inspektorat Khusus Polri.
“Info dari Itsus selama 30 hari,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Dedi Prasetyo, Ahad, 7 Agustus 2022.
Itsus menempatkan Ferdy Sambo di Mako Brimob karena diduga melanggar prosedur penanganan tempat kejadian perkara tewasnya Brigadir J di rumah dinasnya di Duren Tiga, Jakarta Selatan. Pelanggaran prosedur itu berupa pengambilan CCTV dan penanganan TKP yang tidak profesional.
Ferdy Sambo termasuk dalam daftar 25 personel Polri yang melakukan pelanggaran prosedur, tidak profesional menangani TKP Duren Tiga. Ia dan tiga orang lainnya ditempatkan di tempat khusus di Korps Brimob dalam rangka pemeriksaan oleh Pengawasan Pemeriksaan Khusus (Wasriksus) oleh Itsus.
Dedi menjelaskan, dalam penanganan kasus meninggalnya Brigadir J ada dua tim yang bekerja, yakni Tim khusus (Timsus) bekerja secara pro justicia untuk mengungkap peristiwa pidananya, dan Irsus bekerja mengungkap pelanggaran kode etiknya.
Ia mengatakan penempatan khusus Ferdy Sambo bukan penahanan atau penetapan tersangka.
Baca juga: Jenderal-Jenderal yang Turun Tangan dalam Pemeriksaan Ferdy Sambo
