Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pergerakan Nyi Ahmad Dahlan untuk Perempuan Dimulai dari Sopo Tresno di Kampung Kauman

image-gnews
Siti Walidah Ahmad Dahlan. wikipedia.org
Siti Walidah Ahmad Dahlan. wikipedia.org
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Tak banyak yang tahu siapa Siti Walidah. Dia adalah istri pendiri organisasi Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan. Nama Siti Walidah terdengar asing sebab biasanya dia dipanggil dengan nama Nyi Ahmad Dahlan.

Seperti suaminya, pada November 1971, Siti Walidah juga dinobatkan sebagai pahlawan nasional. Lalu, Apa peran Nyi Ahmad Dahlan bagi Indonesia sehingga Presiden Soeharto menetapkan namanya ke dalam jajaran Pahlawan Perempuan Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42/TK Tahun 1971?

Ahmad Dahlan menikahi Siti Walidah pada 1889, setahun setelah kepulangannya dari merantau selama 5 tahun di Mekah. Saat itu, Ahmad Dahlan yang lahir pada 1 Agustus 1868 berusia 21 tahun, sementara Siti Walidah berusia 17 tahun. Dia adalah putri penghulu di Keraton Yogyakarta, Kiai Fadhil Kamaludiningrat. Nur Khozin dan Isnudi dalam buku K.H. Ahmad Dahlan (1868 – 1923) menyebut bahwa Siti Walidah tidak pernah mengikuti pendidikan formal. Kendati begitu, dia adalah perempuan dengan pengetahuan luas.

Karena kecerdasan Siti Walidah itulah yang membuat Ahmad Dahlan jatuh hati. Selain itu, Siti Walidah juga bersedia mendampingi Ahmad Dahlan berjuang melakukan dakwah. Wanita kelahiran 1872 di Kauman, Yogyakarta itu mendukung penuh semua aktivitas dakwah suaminya, termasuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat pembaharuan agama. Siti Walidah bahkan rela dimadu oleh Ahmad Dahlan demi agama dan dakwah.

Selain Siti Walidah, Ahmad Dahlan juga menikahi R.A.Y Soetidjah Windyaningrum. Pernikahan ini menjadi tanda Sultan Yogyakarta merestui berdirinya organisasi Muhammadiyah. Ahmad Dahlan juga menikahi Nyai Rum, adik sahabatnya dari Krapyak, Yogyakarta, Kiai Munawar. Pernikahan itu bertujuan memperkukuh hubungan antara organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dia juga diminta untuk menikahi adik penghulu ajengan bernama Nyai Aisyah ketika berdakwah di Cianjur. Penghulu ajengan itu menginginkan agar keturunan Ahmad Dahlan ada di Cianjur untuk meneruskan dakwahnya.

Pernikahan Ahmad Dahlan dengan Siti Walidah dikaruniai enam orang anak, yaitu Johanah lahir pada 1980, Siradj Dahlan lahir pada 1889, Siti Busjro lahir pada 1903, Siti Aisyah lahir pada 1905, Irfan Dahlan lahir pada 1907, dan Siti Zuharah lahir pada 1908. Sementara pernikahan dengan Aisyah, Ahmad Dahlan dikaruniai seorang putri bernama Siti Dandanah.

Selanjutnya: Nyai Ahmad Dahlan dan Aisyiyah...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

1 hari lalu

KPU Tetapkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024, Ini Tanggapan PBNU, PP Muhammadiyah hingga Kadin

Reaksi PBNU, PP MUhammadiyah, Kadin Terhadap Penetapan Prabowo - Gibran Pemenang Pilpres 2024 oleh KPU


8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan

1 hari lalu

Jika Anda melancong di Yogyakarta, Anda bisa memilih menginap di hotel dekat Stasiun Lempuyangan yang murah. Ini rekomendasinya.  Foto: Booking.com
8 Hotel Murah Dekat Stasiun Lempuyangan, Harga Mulai 100 Ribuan

Jika Anda melancong di Yogyakarta, Anda bisa memilih menginap di hotel dekat Stasiun Lempuyangan yang murah. Ini rekomendasinya.


Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

1 hari lalu

Presiden pertama RI, Sukarno (kiri) didampingi Wakil Presiden Mohammad Hatta, memberikan hormat saat tiba di Jalan Asia Afrika yang menjadi Historical Walk dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung, 1955. Dok. Museum KAA
Alasan Sumpah Jabatan Presiden Indonesia Pertama Dilakukan di Keraton Yogyakarta

Di Indonesia sumpah jabatan presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 1949. Yogyakarta dipilih karena Jakarta tidak aman.


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

1 hari lalu

Video viral di media sosial berisi aksi belasan warga berebutan melempar sampah ke bak sebuah truk yang melintas di jalanan sekitar depo sampah Pasar Ngasem Kota Yogyakarta pada Rabu 24 April 2024. Dok. Istimewa
Depo Sampah Tutup, Warga Yogyakarta Berebut Buang Sampah ke Bak Truk yang Melintas

Pascalibur Lebaran, sejumlah depo sampah di Kota Yogyakarta memang belum dibuka. Tumpukan sampah masih tampak menggunung.


Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

2 hari lalu

Aktivis pro demokrasi Usman Hamid saat berorasi dalam Aksi Sejagad yang diikuti elemen gerakan Gejayan Memanggil hingga Forum Cik Ditiro di halaman Kantor KPU DIY Rabu, 24 April 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Massa Geruduk KPU Yogyakarta, Serukan Gerakan Oposisi Rakyat

Massa menggelar aksi di depan kantor KPU Yogyakarta hari ini. Usman Hamid yang hadir di aksi itu menyinggung tentang nepotisme.


Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

2 hari lalu

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata memberikan keterangan kepada awak media, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 19 Maret 2024. KPK mengungkapkan telah menaikan status penyelidikan ke tingkat penyidikan dugaan penyimpangan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas penyaluran kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). TEMPO/Imam Sukamto
Alexander Marwata Beberkan Nama-Nama Pegawai KPK yang Diperiksa Polda Metro Jaya

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, membeberkan nama-nama pegawai lembaga antikorupsi itu yang telah diperiksa oleh Polda Metro Jaya.


Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

2 hari lalu

Batik Nitik Yogyakarta yang sudah tercatat dalam indikasi geografis. Tempo/Pribadi Wicaksono
Promosikan Cenderamata, Pelaku Wisata Didorong Manfaatkan Layanan Indikasi Geografis

Ketika cenderamata lokal sudah tertandai dengan indikasi geografis, reputasinya akan terangkat karena produk itu sudah dinyatakan original.


Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
Respons PBNU dan Muhammadiyah terhadap Putusan MK

Haedar Nashir puji Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud yang menerima hasil putusan MK.


Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

3 hari lalu

Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Tempo/Pribadi Wicaksono
Kata Ketum PP Muhammadiyah Soal Sikap Ganjar dan Anies Terkait Putusan MK

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir angkat bicara ihwal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sengketa hasil Pemilu 2024.