Siswa SMA di Bantul Dipaksa Pakai Jilbab, SETARA: Bertentangan dengan Kebhinekaan

Ilustrasi Jilbab. (AP Photo/Heri Juanda)

TEMPO.CO, Jakarta - SETARA Institute menyoroti insiden yang menimpa murid SMAN 1 Banguntapan Bantul lantaran mengalami depresi dan trauma karena dipaksa pakai jilbab oleh oknum guru BK.

"SETARA mengutuk keras setiap upaya untuk melakukan penyeragaman, termasuk dalam bentuk pemaksaan pemakaian jilbab di sekolah. Sebab hal itu bertentangan dengan kebinekaan Indonesia yang mesti kita junjung, rawat, dan kokohkan," kata Direktur Riset SETARA Institute Halili Hasan dalam keterangannya, Sabtu, 30 Juli 2022.

Menurutnya, sekolah-sekolah negeri merupakan lembaga pendidikan formal yang dimiliki negara dan dioperasikan menggunakan anggaran negara secara langsung maupun tidak, baik melalui APBN maupun APBD.

"Anggaran tersebut, dihimpun dari seluruh warga negara yang Bhineka. Oleh karena itu, sekolah negeri seperti SMAN Negeri 1 Banguntapan Bantul pada level pimpinan, pendidik, dan tenaga kependidikan di dalamnya mesti memperkuat kebinekaan yang merupakan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika," ujarnya.

SETARA Institute menilai tindakan pemaksaan pemakaian jilbab yang diduga dilakukan oleh guru BK merupakan penyelewengan kewenangan yang dimiliki oleh guru-guru bimbingan dan konseling. Setara mengusulkan Kepala Sekolah dan otoritas pendidikan terkait mesti memberikan sanksi terukur yang memberikan efek jera.

"Para stakeholders di sekolah, termasuk guru BK mestinya menjadi aktor kunci bagi proses-proses pendidikan dan pembudayaan di sekolah yang secara prinsipil berorientasi pada kepentingan siswa, non-kekerasan (dari simbolik, verbal hingga tindak kekerasan terbuka), dan kultur damai," ujar Halili.

Tindakan pemaksaan jilbab yang melahirkan trauma pada siswa, kata dia, jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut.

"Peristiwa tragis penyeragaman dan pemaksaan di SMA N 1 Banguntapan Bantul bukan peristiwa tunggal di DIY. Berkenaan dengan itu, Dinas Pendidikan setempat, baik di tingkat Bantul maupun DIY, mesti melakukan evaluasi menyeluruh agar peristiwa tersebut tidak kembali berulang," katanya.

Menurut SETARA Institute, otoritas pendidikan di DIY secara keseluruhan seharusnya memastikan agar kelembagaan dan proses pendidikan di Yogyakarta menjadi penguat sendi-sendi Kebhinekaan sebagai miniatur Indonesia.

MUTIA YUANTISYA






4 Fakta Seputar Kerusuhan di Iran Akibat Demonstrasi Besar

7 hari lalu

4 Fakta Seputar Kerusuhan di Iran Akibat Demonstrasi Besar

Gelombang aksi protes terkait kematian seorang wanita muda, Mahsa Amini, di Iran berujung ricuh hingga menelan sedikitnya 17 tewas dan puluhan luka.


Setara: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

8 hari lalu

Setara: Tak Ada yang Bisa Diharapkan dari Tim PPHAM Bentukan Presiden Jokowi

Setara Institute menilai Tim PPHAM bentukan Presiden Jokowi akan melanggengkan impunitas terhadap berbagai pelanggaran HAM.


Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

22 hari lalu

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Munir, Setara: Pilih Jalur Aman

Setara Institute menyayangkan langkah Komnas HAM yang membentuk tim ad hoc di ujung masa kedaluwarsa kasus pembunuhan Munir.


Hadiri Peresmian Gedung ANNAS, Wali Kota Bandung Disebut Intoleran

31 hari lalu

Hadiri Peresmian Gedung ANNAS, Wali Kota Bandung Disebut Intoleran

Setara Institute menilai kehadiran Wali Kota Bandung Yana Mulyana dalam peresmian gedung ANNAS merupakan keberpihakan pada ormas intoleran.


Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih

34 hari lalu

Pemecatan Ferdy Sambo Disebut Bikin Kepercayaan Publik ke Polri Perlahan Pulih

Ferdy Sambo dinyatakan melanggar kode etik kepolisian. Sidang memecat mantan Kadiv Propam Polri itu dengan tidak hormat.


Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

43 hari lalu

Suara Tentangan Kepres Jokowi Soal Penyelesaian Kasus HAM Berat

Presiden Jokowi didesak untuk mencabut Kepres Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu.


Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

44 hari lalu

Jokowi Bentuk Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM Berat, Setara: Persekongkolan Putihkan Orang Terlibat

Kepres Tim Nonyudisial Pelanggaran HAM berat dinilai merupakan persekongkolan pihak tertentu untuk memutihkan dosa orang yang terlibat.


SETARA Institute Ingin Penegakan Hukum dalam Kasus Brigadir J Adil dan Transparan

45 hari lalu

SETARA Institute Ingin Penegakan Hukum dalam Kasus Brigadir J Adil dan Transparan

SETARA Institute ingin penegakan hukum kasus Brigadir J diterapkan adil dan transparan. Penerapan sanksi etik dan/atau pidana harus terbuka agar tiak menaui prasangka.


PDIP Catat Kasus Intoleransi Terjadi di 10 Sekolah, DKI: Kami Beri Sanksi Tegas

45 hari lalu

PDIP Catat Kasus Intoleransi Terjadi di 10 Sekolah, DKI: Kami Beri Sanksi Tegas

Pelanggaran intoleransi yang sudah terbukti bakal ditindaklanjuti dengan pemberian hukuman disiplin sesuai ketentuan yang berlaku.


Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah

51 hari lalu

Anies Baswedan Diminta Tindak Guru dan Kepsek Intoleran di Sekolah

Fraksi PDIP meminta Gubernur DKI Anies Baswedan menindak tegas oknum guru dan kepala sekolah yang intoleran dan mencabut aturan diskriminatif.