Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

21 Tahun Lalu Megawati Soekarnoputri Dilantik sebagai Presiden RI ke-5, Setelah Gus Dur Diberhentikan MPR

image-gnews
Presiden KH Abdurrahman Wahid/ Gus Dur bersama Wakil Presiden Megawati Sukarno dan ajudan di Binagraha, Jakarta  Juni 2000. TEMPO/ Rully Kesuma
Presiden KH Abdurrahman Wahid/ Gus Dur bersama Wakil Presiden Megawati Sukarno dan ajudan di Binagraha, Jakarta Juni 2000. TEMPO/ Rully Kesuma
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Hari ini, 23 Juli, 21 tahun lalu Dyah Permata Megawati Setyawati Soekarnoputri atau biasa disapa dengan Megawati Soekarnoputri resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia. Megawati dilantik menjadi Presiden Indonesia ke-5 dan ia menjadi Presiden Indonesia wanita yang pertama.

Melansir dari laporan Tempo, 23 Juli 2001, disebutkan bahwa Megawati berhasil terpilih menjadi Presiden Indonesia melalui mekanisme Sidang Istimewa (SI) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 23 Juli 2001. SI tersebut dilakukan oleh MPR sebagai respons atas dekrit yang dikeluarkan oleh Gus Dur yang salah satu isinya adalah membekukan MPR dan DPR.

Menukil laman kebudayaan.kemdikbud.go.id, Sidang Istimewa MPR ini diadakan setelah Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengeluarkan dekrit yang membekukan lembaga MPR/DPR dan Partai Golkar. 

Dalam SI tersebut, 591 anggota MPR, termasuk F-KB dan F-PDKB, setuju mengangkat Megawati sebagai presiden setelah sebelumnya MPR memberhentikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dari kursi kepresidenan. Dalam SI tersebut, Megawati secara resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia pada pukul 17.20 WIB. Megawati dilantik pada 23 Juli 2001 di Gedung Nusantara MPR/DPR. Sebelumnya dari tahun 1999–2001, ia menjabat wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Setelah secara resmi dilantik menjadi presiden, Megawati melakukan konsolidasi kekuasaan dan ia menjadi salah satu pencetus pemilihan presiden secara langsung dan membidani lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Dalam Pemilihan Presiden 2004 yang dipilih secara langsung oleh rakyat, Megawati maju menjadi salah satu calon presiden dan berpasangan dengan Hamzah Haz. Namun, dalam Pilpres 2004 tersebut, Megawati kalah dari pesaingnya yang juga mantan pembantunya dalam Kabinet Gotong Royong. Dalam Pilpres 2009, Megawati kembali maju dan kali ini ia berpasangan dengan Prabowo Subianto. Namun, kembali ia kalah untuk kedua kalinya dari mantan pembantunya di Kabinet Gotong Royong.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum menjadi Presiden RI pada 2001, laporan yang ditulis Tempo mencatat bahwa Megawati Soekarnoputri pernah gagal menjadi presiden. Megawati gagal menjadi presiden pada 1999. Saat itu, Megawati kurang mendapat banyak dukungan dari partai politik yang ada di MPR dan membuat Gus Dur berhasil meraih kursi kepresidenan. Gagal menjadi presiden, Megawati ditunjuk untuk mendampingi Gus Dur dalam menjalankan pemerintahan yang sedang dalam masa-masa awal Reformasi.

EIBEN HEIZIER

Baca: Megawati: Kader PDIP Keluar Jika Bermanuver Politik untuk Capres 2024

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

15 jam lalu

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra bersama Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang  Afriansyah Noor (tengah) dan Ketua Majelis Syura Partai Bulan Bintang KH Masrur Anhar (kanan) berbincang saat mengikuti acara Tasyukuran Milad Partai Bulan Bintang di Markas Besar Partai Bulan Bintang, Jakarta, Senin, 17 Juli 2023. Acara tersebut digelar dalam rangka memperingati berdirinya Partai Bulan Bintang ke-25. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja
Pencopotan Afriansyah Noor sebagai Sekjen PBB, Ini Profil Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang gonjang-ganjing setelah mencopot Afriansyah Noor sebagai Sekjen. Ini pofil partai besutan Yusril Ihza Mahendra.


Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

2 hari lalu

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan bukunya yang berjudul Gibran The Next President di Kota Solo, Jawa Tengah, pada, Jumat (14/6).
Penulis Buku Gibran The Next President: Saya Bukan Orang Politik, Menjadi Pendukung Siapa, Dibayar Siapa

Penulis buku Ahmad Bahar meluncurkan buku berjudul Gibran The Next President. Ia mengaku bukan simpatisan maupun dibayar siapapun dalam membuatnya.


Hasto Sebut PDIP Sedang Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum untuk Kadernya

4 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, seusai memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi, di gedung KPK, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Dalam pemeriksaan ini penyidik KPK melakukan penyitaan Handphone milik Hasto. TEMPO/Imam Sukamto
Hasto Sebut PDIP Sedang Rumuskan Ulang Kurikulum Hukum untuk Kadernya

Dia mengklaim PDIP tidak pernah berhenti berjuang dalam mendukung perkembangan hukum dan demokrasi di Indonesia.


Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

4 hari lalu

Ganjar Pranowo, Megawati, dan Mahfud MD menghadiri Rakernas ke V PDIP di Beach City International Stadium Ancol, Jakarta Utara, Jumat, 24 Mei 2024. Keduanya duduk di antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: Tim Media PDIP
Mahfud Md akan Beri Kuliah di Sekolah Hukum PDIP Hari Ini

Mahfud Md direncanakan akan menghadiri Sekolah Hukum PDIP pagi ini.


Jaringan Gusdurian Tolak Izin Tambang Ormas Keagamaan

6 hari lalu

Ilustrasi pertambangan. Shutterstock
Jaringan Gusdurian Tolak Izin Tambang Ormas Keagamaan

Simpatisan pendukung Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang tergabung dalam Jaringan Gusdurian menolak izin tambang untuk ormas keagamaan.


Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

7 hari lalu

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu 5 Juni 2024. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jokowi Undang Megawati hingga SBY ke Upacara 17 Agustus di IKN

Presiden Jokowi mengungkapkan mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono akan diundang ke IKN untuk upacara HUT ke-79 RI.


21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

8 hari lalu

Suasana Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 27 Oktober 2018. ANTARA
21 Tahun Jembatan Suramadu, Berikut 7 Fakta Pembangunan Jembatan Berbiaya Rp 4,5 Triliun

Jembatan Suramadu 21 tahun. Ini 7 fakta pembangunan Jembatan Suramadu alias Surabaya-Madura yang menjadi salah satu ikon di Jawa Timur.


Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

8 hari lalu

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  Megawati Soekarnoputri (kiri) berbincang dengan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di sela penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di Jakarta, Minggu, 12 Januari 2020. PDIP menargetkan memenangkan di 60 persen wilayah yang menggelar Pilkada serentak pada 2020. ANTARA
Hasto Kristiyanto Dipanggil Polisi dan KPK, Megawati: Kamu Rasakan Seperti Saya di Zaman Orde Baru

Pengalaman Hasto Kristiyanto dipanggil polisi dan KPK itu ditanggapi tawa Ketua Umum PDIP Megawati. Menurutnya seperti yang ia alami zaman Orde Baru


Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

8 hari lalu

Penumpang kapal Kirana VII melihat arsitektur Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Rabu, 8 Juni 2022. Jembatan Suramadu merupakan jembatan terpanjang di Indonesia saat ini. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Kilas Balik 21 Tahun Jembatan Suramadu, Ini Kontribusi Presiden dari Sukarno hingga SBY

Jembatan Suramadu menyatukan Pulau Madura dan Jawa. Kecuali Jokowi, presiden sebelumnya berkontribusi mewujudkan jembatan ini.


DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

10 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat. Untuk diketahui, pasangan capres-cawapres Pilpres 2024, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengajukan gugatan ke MK. TEMPO/Subekti.
DPR Fokus Bahas RAPBN, Bagaimana dengan Revisi UU MK?

Bagaimana fakta di balik revisi UU MK? Alasan DPR tengah fokus pada pembahasan RAPBN.