Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Komisi IV: Perlu Dukungan Infrastruktur untuk Nelayan Donggala

image-gnews
Anggota Komisi IV DPR Muhammad Syafrudin
Anggota Komisi IV DPR Muhammad Syafrudin
Iklan

INFO NASIONAL - Anggota Komisi IV DPR, Muhammad Syafrudin, menyebutkan potensi sektor perikanan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala, Sulawesi Tengah, sangat besar. Untuk itu perlu dukungan penguatan infrastruktur yang memadai guna memudahkan para nelayan untuk mengembangkan hasil perikanan.

"Sangat luar biasa ikan-ikan yang dihasilkan, dari mulai Cakalang, Tuna, dan lain-lain. Ini membutuhkan infrastruktur yang cukup lumayan dalam rangka memudahkan nelayan untuk melakukan penangkapan ikan," kata Syafrudin dalam Kunjungan Kerja Komisi IV DPR ke PPI Donggala UPT Pelabuhan Perikanan Wilayah 1 Provinsi Sulawesi Tengah, Kamis, 14 Juli 2022.

Namun ditemukan bahwa para nelayan di PPI Donggala mengalami keterbatasan infrastruktur. "Ada beberapa, misalnya jembatan, akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan perhatian, sehingga siklus perekonomian bisa berjalan," kata Syafrudin.

Anggota dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menuturkan, apabila penghasilan dan produksi dari nelayan sudah baik, tetapi tidak didukung dengan pelayanan operasional yang baik, tentunya perekonomian nelayan tidak akan berjalan secara optimal.

Pemerintah diharapkan fokus terkait penjualan ikan hasil tangkap di pasaran agar mendapatkan harga yang sesuai dan tidak merugikan nelayan. "Harapan kami agar seluruh kegiatan nelayan di Indonesia, khususnya yang ada di PPI Donggala ini dapat berjalan dengan baik," katanya.

Syafrudin meminta pemerintah dapat memprioritaskan untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada nelayan yang ada di Donggala, Sulawesi Tengah. "Pemerintah harus memberikan dukungan operasional yang maksimal. Selain itu, kami juga minta pemerintah agar dapat memberikan solusi agar ikan-ikan yang ditangkap dapat dijual dengan harga standar, bahkan lebih dari itu. Kalau hal ini dapat berjalan dengan baik, maka perekonomian nelayan juga dapat terdongrak dengan baik," ucapnya.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Rusdi Masse Mappasessu, juga mendorong pemerintah dapat memberikan bantuan-bantuan operasional bagi nelayan di Donggala. "Tadi kami mendengarkan aspirasi dari kelompok nelayan di PPI Donggala, seperti kurang Bahan Bakar Minyak (BBM) hingga dermaga yang rusak akibat dampak tsunami tahun 2018 lalu," kata Politisi dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem) itu.

Hal tersebut langsung direspon oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menyatakan bahwa di tahun 2023, KKP sudah menganggarkan untuk perbaikan dermaga di PPI Donggala. Selain itu, di tahun 2022 ini, KKP juga akan memfokuskan pada perbaikan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan yang beberapa waktu lalu sempat rusak akibat dampak tsunami. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pj Bupati Timor Tengah Selatan Optimis Tingkatkan Pelayanan MPP

2 jam lalu

Pj Bupati Timor Tengah Selatan Optimis Tingkatkan Pelayanan MPP

Peresmian MPP oleh Menteri PANRB menjadi dorongan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk meningkatkan pelayanan.


Peresmian MPP Kolaka Berpotensi Mendatangkan Investor dan Meningkatkan PAD

3 jam lalu

Pj Bupati Kolaka Andi Makkawaru
Peresmian MPP Kolaka Berpotensi Mendatangkan Investor dan Meningkatkan PAD

Hadirnya MPP di Kabupaten Kolaka bisa membuka peluang kerjasama, karena Kabupaten Kolaka memiliki tiga proyek strategi nasional terkait pengolahan nikel dan industri.


Menteri PANRB Resmikan MPP Kabupaten Jombang

4 jam lalu

Pj Bupati Jombang Sugiat
Menteri PANRB Resmikan MPP Kabupaten Jombang

pj Bupati Jombang pastikan pelayanan MPP Jombang akan maksimal.


Bupati Tanah Datar Hadiri Peresmian 15 MPP Oleh Menteri PANRB

4 jam lalu

Bupati Tanah Datar Hadiri Peresmian 15 MPP Oleh Menteri PANRB

MPP Tanah Datar berhasil meningkatkan kepuasan publik hingga lebih dari 80 persen.


Menteri PANRB Resmikan 15 MPP

4 jam lalu

Menteri PANRB Resmikan 15 MPP

Menteri PANRB tegaskan pelayanan publik jadi inti dari birokrasi


Teknologi Digital dan IoT Pendorong Transformasi di Sektor Kesehatan

5 jam lalu

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, saat kegiatan 18th ISSA Forum for Technical Commissions: Technical workshop of the Collaborative Innovation Hub project on the Internet of Medical Things pada Senin (24/06),
Teknologi Digital dan IoT Pendorong Transformasi di Sektor Kesehatan

Transformasi digital, khususnya dengan pemanfaatan IoT, dapat membawa perubahan besar dalam pelayanan kesehatan


Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku di Seoul

5 jam lalu

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi, Gelar Program Mandiri Sahabatku dan Kenalkan Fitur Livin' di Seoul. Seoul, Korea Selatan, 23 Juni 2024
Bank Mandiri Gelar Program Mandiri Sahabatku di Seoul

Program Mandiri Sahabatku memberi pelatihan wirausaha pada pekerja migran asal Indonesia. Sekaligus memperkenalkan fitur Livin' Around The World.


Mentan Berharap Hari Krida Pertanian ke-52 Jadi Momentum Kebangkitan Pertanian

6 jam lalu

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman
Mentan Berharap Hari Krida Pertanian ke-52 Jadi Momentum Kebangkitan Pertanian

Dunia sedang mengalami ancaman kekurangan pangan pada 2050. Program pompanisasi diharapkan dapat mengatasi masalah itu.


Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perkuat Soliditas Kebangsaan

6 jam lalu

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima pengurus PPPAU, FKPPAL, dan HIPAKAD, di Jakarta, Senin (24/6/24)
Ketua MPR RI Bamsoet Ajak Perkuat Soliditas Kebangsaan

Data BPS mencatat, hampir 10 juta atau sekitar 22,25 persen Generasi Z berusia 15-24 tahun berstatus tidak memiliki kegiatan


Ketua Panja BPIH Dukung Pembentukan Pansus Haji

9 jam lalu

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, saat meninjau kondisi pemondokan jemaah haji Indonesia di Makkah, Arab Saudi, Senin 11 Juni 2024.
Ketua Panja BPIH Dukung Pembentukan Pansus Haji

Pembagian kuota haji itu mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (2).