Cegah Lonjakan Covid-19, Pemerintah Bakal Skrining Jemaah Haji yang Pulang

Editor

Amirullah

Ratusan umat muslim berdoa di sekitar kabah pada hari-hari terakhir ibadah haji di Masjidil Haram di kota suci Mekah, Arab Saudi 10 Juli 2022. REUTERS/Mohammed Salem

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah bakal melakukan skrining atau pemeriksaan kesehatan terhadap jemaah haji yang akan pulang ke Indonesia mulai hari ini hingga Agustus 2022. Pemeriksaan kesehatan berlapis ini dilakukan untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19.

"Skrining yang dimaksud adalah pengecekan suhu tubuh melalui thermal scanner dan thermal gun, pengecekan tanda dan gejala serta melakukan observasi terhadap jemaah di Asrama Haji Debarkasi,” ujar juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Reisa Broto Asmoro dalam keterangannya, Jumat, 15 Juli 2022.

Reisa menjelaskan, apabila ditemukan jemaah dengan gejala demam atau menunjukkan potensi penyakit menular, pihaknya akan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut dan tes antigen. Jika jemaah tersebut positif Covid-19, maka bakal segera dirujuk ke fasilitas kesehatan.

“Akan dirujuk ke fasilitas isolasi terpusat untuk kasus tanpa gejala atau gejala ringan. Sementara yang bergejala sedang atau berat akan dirujuk ke rumah sakit rujukan Covid-19,” kata Reisa.

Sementara bagi jemaah yang dinyatakan sehat saat kedatangan dan observasi, maka jemaah dapat kembali ke rumah dengan imbauan untuk terus memantau kondisi kesehatannya selama 14 hari. Reisa mengatakan Kementerian Kesehatan juga telah menginstruksikan seluruh rumah sakit untuk menyiapkan 10 hingga 30 persen kapasitas tempat tidur.

“Lalu juga menyiapkan sejumlah tempat isolasi mandiri terpusat, begitu pun penyiapan alkes (alat kesehatan), SDM, obat-obatan, dan APD,” kata Reisa.

Masa kepulangan jemaah haji ke Tanah Air akan berlangsung dalam dua gelombang, yakni gelombang pertama pada tanggal 15 hingga 30 Juli 2022 dan gelombang kedua pada tanggal 30 Juli sampai dengan 13 Agustus 2022.

Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.






BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

6 jam lalu

BPKH Diminta Investasi Lebih Agresif Tangani Polemik Dana Haji

Dengan cepatnya perubahan biaya haji, BPIH perlu mencari cara agar investasi dana haji bisa lebih menguntungkan jemaah haji.


Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

18 jam lalu

Direktur Pengelolaan Imunisasi Jawab Wacana Vaksin Booster Berbayar

Direktur Pengelolaan Imunisasi, Prima Yosephine Berliana, M.K.M menjawab wacana vaksin booster berbayar yang disampaikan Menteri Kesehatan.


Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

1 hari lalu

Inilah Kuota Haji Indonesia dalam 7 Tahun Terakhir

Sebelum pandemi Covid-19, tepatnya pada 2019, Indonesia mendapatkan kuota haji sebesar 231.000 jemaah.


KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

1 hari lalu

KPK Ingatkan Nilai Manfaat Dana Haji Bisa Habis Jika Persentase Subsidi Tak Diubah

KPK khawatir jemaah tunggu bakal tidak bisa menikmati subsidi dari nilai manfaatnya karena sudah habis terpakai jemaah kloter sebelumnya.


Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya

1 hari lalu

Polemik Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp 69 Juta, Begini Duduk Permasalahannya

rencana kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) atau biaya haji memang mengejutkan.


Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

2 hari lalu

Begini Cara Mendapatkan Vaksin Booster Kedua, Tanpa tiket di PeduliLindungi

masyarakat umum sudah bisa mendapatkan vaksin booster kedua. Bagaimana cara mendapatkannya?


Rapat dengan DPR, Kepala BPKH Beberkan Kondisi Keuangan hingga Alasan Biaya Haji Harus Naik

2 hari lalu

Rapat dengan DPR, Kepala BPKH Beberkan Kondisi Keuangan hingga Alasan Biaya Haji Harus Naik

Fadlul Imansyah menjelaskan kondisi keuangan BPKH dan dana yang dikelola, serta mengenai alasan kenaikan biaya haji di hadapan Komisi VIII DPR RI.


Mendag: Pengusaha RI dan Arab Saudi Sepakat Kerja Sama dengan Nilai Kontrak Rp2,3 Triliun

5 hari lalu

Mendag: Pengusaha RI dan Arab Saudi Sepakat Kerja Sama dengan Nilai Kontrak Rp2,3 Triliun

Penandatanganan terdiri atas kontrak dagang, perjanjian kerja sama, dan MoU, yang dilakukan di Kantor Federation Saudi Chamber di Jeddah, Arab Saudi.


Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

7 hari lalu

Alasan Kemenkes Tetapkan KLB Campak di Indonesia

Kemenkes menyatakan KLB campak di Indonesia dilaporkan dari 31 provinsi di Indonesia hingga Desember 2022.


Kasus Campak Tahun 2022 Naik 32 Kali Lipat, Kemenkes Ungkap Penyebabnya

7 hari lalu

Kasus Campak Tahun 2022 Naik 32 Kali Lipat, Kemenkes Ungkap Penyebabnya

Direktur Pengelolaan Imunisasi Kemenkes Prima Yosephine membeberkan penyebab di balik naiknya Campak hingga 32 kali lipat kasus terkonfirmasi