Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Peneliti BRIN Sebut Masyarakat Indonesia Tak Butuh Banyak Partai Politik

Reporter

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro. Dok.TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -  Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN Siti Zuhro mengatakan masyarakat Indonesia mengharapkan partai politik yang benar-benar memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat.

"Orang Indonesia tidak menghendaki partai banyak, yang dimaui partai berkualitas, bisa mengakomodasi harapan masyarakat," kata dia di Jakarta, Selasa malam, 12 Juli 2022.

Menurut Siti, fenomena munculnya partai baru menjelang Pemilu tak serta merta membuat banyak masyarakat tertarik untuk memilih.

"(Itu) Dibuktikan dengan masyarakat tidak langsung pindah, Golkar sudah mempunyai pemilih tradisional, PDI Perjuangan mempunyai ceruk dukungan. Pangsa pasar ini yang tidak dipunyai partai baru," ujar dia.

Siti mencontohkan, selama ini kandang banteng PDI Perjuangan ada di Jawa Tengah dan Bali. Sedangkan basis massa Partai Golkar berada di wilayah Timur Indonesia dan Sumatera.

Menurut peneliti senior BRIN itu, idealnya partai baru tidak sekonyong-konyong mengikuti pemilu setelah membuat deklarasi.

Beberapa partai baru bermunculan menjelang Pemilu 2024. Partai itu antara lain, Partai Gelora, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Pelita, Partai Prima, dan Partai Rakyat.

Siti Zuhro mengatakan, partai politik sebagai wadah seleksi kepemimpinan nasional dan daerah harus cukup melakukan kampanye politik, seperti sosialisasi tentang partai, mengenalkan visi dan misi partai, serta program-program partai.

Hal itu seharusnya dilakukan secara terus-menerus sebelum pemilu sebagai salah satu wujud keterlibatan masyarakat dalam proses politik.

"Dilakukan jangka panjang, puncaknya di pemilu, pilkada; makanya dilakukan kampanye politik pemilu," tambahnya.

Dia mengatakan parpol baru tidak bisa menunjukkan pemilih yang pasti karena masih mengandalkan pemilih mengambang atau swing voters.

Oleh karena itu, partai baru perlu menunjukkan upaya pendekatan yang tidak dilakukan menjelang pemilu saja, karena pemilih mengambang masih dapat didekati melalui pertemuan secara langsung.

"Partai yang paling menjadi dambaan rakyat adalah yang mampu menganalogikan dirinya dengan kebutuhan rakyat," ujar Siti.

Peluang Partai Baru Kecil

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Siti memprediksi partai politik baru memiliki peluang kecil lolos ke parlemen pada Pemilu 2024.

"Peluang partai baru tidak besar karena memperebutkan jumlah yang sama, kecuali jumlah partai Islam tidak banyak. Tidak prospektif," ujar Siti.

Selanjutnya soal partai berbasis massa muslim...

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

2 jam lalu

Mahasiswa ITB menggelar aksi menolak skema pembayaran uang kuliah melalui platform pinjaman online di depan gedung Rektorat ITB, Bandung, Senin, 29 Januari 2024. Keluarga Mahasiswa ITB mencatat ada 120 orang mahasiswa yang menunggak Uang Kuliah Tunggal atau UKT dan terancam tidak bisa mengikuti kuliah atau dipaksa cuti kuliah. TEMPO/Prima Mulia
Ragam Reaksi Protes Mahasiswa Hingga Politisi Karena UKT Mahal

Berbagai reaksi muncul dari berbagai pihak, perdebatan terkait kenaikan UKT tinggi masih terus berlangsung.


Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

4 jam lalu

Mantan Gubernur Jawa Timur sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di sela acara Lanjutan Rakornas PAN menuju Pilkada 2024 di Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat 10 Mei 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Golkar Bicara dengan Khofifah Besok, Bahas Nama Bakal Cawagub Jatim

Khofifah mengatakan mengaku nyaman dan produktif bekerja sama dengan Emil Dardak, yang menjadi wakil Gubernur mendampingi dia.


Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

7 jam lalu

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari (kanan) menghadiri sidang perdana perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin 29 April 2024. MK menggelar sidang perdana PHPU Pileg 2024 yang dibagi menjadi tiga panel Majelis Hakim yang terdiri atas tiga orang Hakim Konstitusi dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga
Ketua KPU Disanksi Kebocoran Data, Begini Posisi Perkaranya

DKPP memutuskan menjatuhkan sanksi berupa peringatan kepada ketua dan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas gugatan DPT yang diduga bocor.


Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

11 jam lalu

Chico Hakim. Instagram
Politikus PDIP Bilang Usulan Melegalkan Money Politics Pernyataan Sarkasme

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, meminta KPU melegalkan praktik money politics saat pemilu lewat PKPU.


PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

11 jam lalu

Logo baru PKS. dok.Panitia Munas PKS
PKS Menjelang Pilkada 2024, Membuka Peluang Koalisi hingga Berikrar di Depok

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada 2024, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS mempersiapkan calon-calon yang akan diusung


Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

20 jam lalu

Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin. ANTARA/Ricky Prayoga
Alasan Bey Triadi Machmudin Tolak Pinangan Demokrat Maju di Pilkada Jabar 2024

Partai Demokrat menilai Bey Triadi Machmudin sebagai figur potensial untuk Pilkada Jabar 2024.


82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

20 jam lalu

Presiden Joko Widodo menerima laporan pertanggung jawaban dari Wapres Jusuf Kalla saat acara perpisahan dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan para menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 18 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
82 Tahun Jusuf Kalla, Melihat Kembali Jejak Politik JK Wakil Presiden di 2 Pemerintahan

Rabu, 15 Mei 2024, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla genap berusia 82 tahun. Ini perjalanan politik JK.


Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan

21 jam lalu

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kolese Kanisius, Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu, 11 Mei 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Ridwan Kamil Diberi 2 Surat Tugas Maju di Pilkada 2024, Airlangga: Dia Menjanjikan

Partai Golkar memberi dua surat tugas kepada Ridwan Kamil untuk maju dalam Pilkada 2024.


BRIN Kembangkan Sensor Pendeteksi Kecemasan dan Stres Pegawai

21 jam lalu

BRIN mengembangkan sensor yang bisa mendeteksi kecemasan dan tingkat stres. Dok. Humas  BRIN
BRIN Kembangkan Sensor Pendeteksi Kecemasan dan Stres Pegawai

Riset ini berpeluang untuk membuat pemetaan sensor yang bisa mendeteksi kecemasan dan tingkat stres pada pegawai.


Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

21 jam lalu

Ilustrasi TPS Pilkada. Dok TEMPO
Pilkada 2024: Syarat Calon Independen Baik untuk Gubernur, Wali Kota atau Bupati

Pilkada 2024, terdapat sejumlah perbedaan persyaratan pendaftaran bagi calon gubernur independen dengan calon wali kota atau bupati independen.