TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Sosial (Kemensos) telah menyatakan pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) kepada Aksi Cepat Tanggap atau ACT atas dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak yayasan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf menilai hal itu tidak seharusnya diputuskan segera. Keberadaan lembaga kemanusiaan seperti ACT ini menurut dia, patut diakui memiliki kontribusi penting dalam memecahkan permasalahan sosial-ekonomi serta isu kemanusiaan lainnya yang juga beririsan dengan tugas negara.
"Pemerintah, dalam hal ini Kemensos, tidak bisa berdiri sendiri menyelesaikan masalah sosial di tengah masyarakat. Keberadaan lembaga ini semestinya dipandang sebagai mitra strategis yang perlu dijaga dan dibina sebab terbukti memiliki andil positif dalam membantu tugas negara menyelesaikan isu kemanusiaan,” ujar Bukhori dalam keterangan tertulis, Jumat, 8 Juli 2022.
Ia mengatakan, kasus yang menimpa ACT perlu dilihat dengan cara pandang yang jernih serta perlu penyikapan yang proporsional.
“Jika ada oknum dari lembaga tersebut yang dinilai melakukan kesalahan, maka yang diperlukan adalah penyikapan yang proporsional, bukan dipukul rata apalagi sampai diseret ke ranah politik. Janganlah kita seolah hendak memburu tikus di lumbung padi, tetapi lumbung itu justru kita bakar,” kata politikus PKS itu.
Seharusnya, kata Bukhori, Kemensos tidak mencabut izin lembaga kemanusiaan tersebut secara terburu-buru. Kemensos dinilainya sudah terlalu jauh dalam bersikap.
“Sepatutnya Kemensos tidak tiba-tiba melakukan pencabutan izin sebelum terbitnya hasil pemeriksaan yang memadai oleh Inspektorat Jenderal,” ujar dia.
Sebelumnya Pencabutan izin ACT itu tertuang dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 133/HUK/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pencabutan Izin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Kepada Yayasan Aksi Cepat Tanggap di Jakarta Selatan yang ditandatangani oleh Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendy pada Selasa, 5 Juli 2022.
“Jadi alasan kami mencabut (izin), dengan pertimbangan karena adanya indikasi pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Sosial, sampai nanti menunggu hasil pemeriksaan dari Inspektorat Jenderal baru akan ada ketentuan sanksi lebih lanjut," kata Muhadjir Effendy lewat keterangan yang dikirimkan Sekjen Kemensos kepada Tempo, Rabu, 6 Juli 2022.
Baca juga: Wakil Ketua DPR Dukung Langkah Kemensos Cabut Izin ACT
RAHMA DWI SAFITRI
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini
